Komisi VIII: Akar Persoalan Penyelewengan Bansos adalah Data Bermasalah

"Fenomena ini kerap kali kami sampaikan dalam rapat rapat kami bersama Kemensos, setidaknya akar dari persoalan ini kan adalah soal data," ujar Ace dalam diskusi bertajuk 'Polemik Pungli Bansos' yang digelar virtual, Sabtu (31/7/2021).

"Data sosial atau yang disebut Kemensos adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Ini selalu jadi masalah serius. Karena, masih banyak ditemukan apa yang disebut dengan inclusion error dan exclusion error," lanjutnya.

Ace menjelaskan, inclusion error adalah di mana ada orang yang mendapat bansos padahal semestinya tidak mendapatkan bantuan tersebut.

Sebaliknya, exclusion error adalah kondisi saat warga yang seharusnya mendapat bansos justru tidak mendapatkannya.

Ace mengungkapkan bahwa kasus-kasus semacam itu masih banyak sekali ditemukan.

"Sebab data yang digunakan dari BPS tahun 2015 itu tidak melalui suatu proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan secara mutakhir," ungkap Ace.

Dari data itulah, lanjut dia, risiko penyalahgunaan data oleh oknum aparat berpotensi terjadi.

Ace mencontohkan, ada oknum pejabat yang dapat menyalurkan bansos secara langsung kepada masyarakat.

Akan tetapi, oknum tersebut meminta balas jasa dengan memotong atau mengambil sejumlah persen dari bansos yang disalurkan.

"Dikatakan misalnya kalau tanpa data dari kami anda tidak dapat bansos, maka kasih ke kami (balas jasa)," katanya.

"Kasus-kasus seperti ini banyak terjadi. Dan sidak yang dilakukan Mensos Risma setidaknya mengonfirmasi hal itu," tambah Ace.

Sebelumnya, Mensos Tri Rismaharini melakukan sidak terkait penyaluran bantuan dari pemerintahan di Kota Tangerang, Rabu (28/7/2021).

Saat melakukan sidak, Risma menerima sejumlah aduan soal praktik pungli yang dialami oleh penerima bansos di sejumlah titik di kota tersebut.

Sidak dilakukan kepada penerima bantuan Program Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di Kota Tangerang.

Risma mengatakan, warga bernama Aryanih mengaku dimintai pungli atau "uang kresek" atas bantuan BPNT yang ia terima.

Kepada Aryanih, Risma mengatakan bahwa seharusnya korban tidak usah memberikan uang kresek tersebut.

Sebab, Aryanih sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) memiliki hak sepenuhnya atas bantuan BPNT.

Risma pun menyarankan Aryanih mengirim surat ke Kemensos berkait pungli tersebut.

"Seharusnya Ibu (Aryanih) tidak mau dimintai uang kantong kresek atau apa pun namanya oleh pihak tertentu, sebab hak ibu penuh dan tanpa pemotongan sedikit pun. Ibu jangan takut, saya jamin ya, jadi tulis surat soal ini kepada saya," kata Risma kepada Aryanih, dilansir dari keterangan resminya, Rabu.

Risma melanjutkan, ada seorang penerima BPNT lain yang juga dimintai pungli oleh seorang oknum.

Korban yang bernama Maryanih itu memang mendapatkan bantuan. Namun, jumlah bantuan non-tunai yang diterima tidak genap Rp 200.000.

"Tadi sudah dihitung oleh bapak yang dari Satgas Pangan atau Mabes Polri, harga dari komponen yang diterima hanya Rp 177.000, dari yang seharusnya Rp 200.000. Jadi, ada Rp 23.000 (terpotong). Coba bayangkan Rp 23.000 dikali 18,8 juta (penerima BPNT)," papar Risma.