Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akan Impor Obat Terapi Covid-19, Pemerintah Diminta Pastikan Tak Ada Penimbunan

Kompas.com - 30/07/2021, 10:55 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mengingatkan pemerintah untuk memastikan tidak ada persoalan dalam jalur distribusi obat-obatan untuk terapi Covid-19 yang dapat menyebabkan kelangkaan.

Hal ini disampaikan Netty merespons kebijakan pemerintah mengimpor tiga jenis obat Covid-19 yang saat ini langka dan belum dapat diproduksi di dalam negeri yakni Remdesivir, Actemra, dan Gammaraas.

Baca juga: Puluhan Saksi Diperiksa dalam Kasus Penimbunan Obat Covid-19 PT ASA, dari Dirut hingga Apoteker

"Pemerintah harus memastikan bahwa impor obat dilakukan setelah memeriksa bahwa tidak ada persoalan dalam jalur distribusi obat, semisal penimbunan atau kendala lain, yang menyebabkan terjadinya kelangkaan obat," kata Netty dalam keterangan tertulis, Jumat (30/7/2021).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengatakan, pemerintah harus mengawasi ketat jalur distribusi obat mulai dari industri dan pedagang besar farmasi, importir, hingga apotek dan toko obat.

Menurut dia, pemerintah dapat menggunakan teknologi informasi dan optimalkan e-katalog untuk mengecek ketersediaan obat dan harga jualnya.

Pemerintah juga diminta melakukan inspeksi mendadak (sidak) lapangan secara berkala dengan melibatkan aparat keamanan.

"Pastikan semua under control sehingga tidak ada yang berani main-main dalam pendistribusian obat," ujar dia.

Di samping itu, Netty juga meminta pemerintah untuk mendorong industri farmasi dalam negeri agar mampu memproduksi obat yang dibutuhkan secara mandiri.

Sebab, menurut Netty, akan berat bagi Indonesia jika bergantung pada impor karena obat-obatan dibutuhkan oleh di seluruh dunia di tengah situasi pandemi Covid-19.

Ia pun mengingatkan, impor obat yang dilakukan oleh pemeirntah bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan bersifat jangka pendek demi menyelamatkan rakyat.

"Jadi impor bukan untuk kepentingan bisnis. Oleh karena itu, untuk jangka panjang, riset atas obat dan vaksin Covid-19 harus terus dilakukan dan didorong. Kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Kesehatan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pemerintah akan mengimpor tiga obat untuk Covid-19 yang belum bisa diproduksi di dalam negeri yaitu Remdesivir, Actemra dan Gammaraas.

Ia mengatakan, Remdesivir dijadwalkan tiba di Tanah Air pada bulan Juli ini sebanyak 150.000 dan 1,2 juta pada bulan Agustus.

Baca juga: Kabar Gembira, Kimia Farma Tingkatkan Produksi Obat Antivirus Jadi 2 Juta Tablet Per Hari

Lalu, sebanyak 1.000 vial obat Actemra juga akan tiba di Indonesia pada Juli ini dan 138.000 vial tiba pada bulan Agustus.

Sementara, sebanyak 26.000 Gammaraas pada bulan Juli dan 27.000 obat pada Agustus mendatang.

"Obat-obatan ini akan datang secara bertahap Agustus, kita harapkan sudah lebih baik distribusinya. Kita bekerjasama dengan GP farmasi," kata Budi dalam konferensi pers secara virtual, Senin (26/7/2021)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com