Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/07/2021, 09:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Farah Puteri Nahlia menolak rencana fasilitas isolasi mandiri (isoman) di hotel bagi anggota dewan dan pegawai di kompleks parlemen yang terpapar Covid-19.

Dia meminta agar rencana tersebut segera dibatalkan oleh Sekretariat DPR.

"Jelas, sikap saya menolak dengan tegas dan mendorong pembatalan rencana pemberian fasilitas isoman di hotel bagi anggota DPR," kata Farah dalam keterangannya, Jumat (30/7/2021).

Baca juga: Tolak Fasilitas Isoman di Hotel, Politisi Demokrat: Anggota DPR Mampu Bayar Sendiri

Ada sejumlah alasan mengapa dirinya menolak rencana tersebut.

Pertama, dia menilai bahwa anggota DPR, aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga ahli seharusnya diperlakukan sama dengan masyarakat lain jika terpapar Covid-19.

"Apa pun jabatannya tidak perlu ada yang diistimewakan termasuk anggota dewan sekalipun," kata dia.

Farah mengatakan, jika anggota DPR menginginkan fasilitas di luar dari yang negara sediakan, maka biaya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing.

Baca juga: Soal Isolasi Mandiri di Hotel, Politikus Golkar: Tidak Perlu Ada Pengistimewaan bagi Anggota Parlemen

Dia pun mengingatkan sesama anggota dewan agar tugas sebagai Wakil Rakyat yang seharusnya memberi bukan meminta.

"Kami sebagai wakil rakyat yang seharusnya memberi bukan meminta. Apalagi demi kesehatan dan keselamatan masyarakat Indonesia," ucapnya.

Lebih lanjut, Farah menyoroti banyaknya persoalan di masyarakat akibat krisis pandemi, mulai dari krisis kesehatan hingga ekonomi.

Untuk itu, dia mengajak rekan-rekannya sesama anggota DPR lebih peka dan berempati terhadap masyarakat di sekitar dengan hadir sebagai bagian dari solusi.

Jika dikaitkan dengan fasilitas isolasi mandiri, Farah justru mendukung agar rumah dinas anggota DPR bisa difungsikan optimal sebagai pilihan tempat.

"Dengan ini kehadiran kita justru akan lebih berdampak nyata bagi masyarakat di tengah pandemi seperti saat ini," ujar dia.

Baca juga: Isoman di Hotel untuk Anggota DPR Dikritik Sejumlah Fraksi, Setjen Diminta Batalkan

Farah mengaku kaget dengan adanya rencana penyediaan fasilitas isolasi mandiri di hotel bagi anggota DPR.

Dia mengaku mendengar berita anggota DPR diberikan fasilitas justru dari berita yang beredar luas di media.

"Saya kaget. Untuk itu saya dengan tegas menolak fasilitas isoman di hotel bagi anggota DPR, karena tidak sesuai dengan makna Pancasila, di mana amanah seharusnya melahirkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama," tuturnya.

Baca juga: Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Menolak rencana tersebut, Farah menyarankan agar anggaran untuk fasilitas hotel sebaiknya direalokasi untuk hal yang lebih krusial.

Hal-hal krusial yang dimaksud yaitu terkait penyediaan kebutuhan kesehatan masyarakat di tengah pandemi.

"Sehingga dapat meringankan beban masyarakat seperti pengadaan ventilator, oksigen atau bahkan mendukung percepatan program vaksinasi hingga ke pelosok negeri agar kita bisa cepat mencapai herd immunity," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PKB: Ulama Tak Sabar Berjuang Sosialisasikan Capres-Cawapres Gerindra-PKB

PKB: Ulama Tak Sabar Berjuang Sosialisasikan Capres-Cawapres Gerindra-PKB

Nasional
Calon Hakim Ad Hoc HAM MA Terkekeh Saat Ditanya 'Diskon' Hukuman Jaksa Pinangki

Calon Hakim Ad Hoc HAM MA Terkekeh Saat Ditanya "Diskon" Hukuman Jaksa Pinangki

Nasional
Ahmad Syaikhu Bakal Bertemu Surya Paloh Besok, Deklarasi Koalisi Perubahan Kian Dekat?

Ahmad Syaikhu Bakal Bertemu Surya Paloh Besok, Deklarasi Koalisi Perubahan Kian Dekat?

Nasional
Nasdem Tetap Bersama Koalisi Perubahan, Ketemu Parpol Lain untuk Lawan Pihak yang Ingin Pemilu Tertutup

Nasdem Tetap Bersama Koalisi Perubahan, Ketemu Parpol Lain untuk Lawan Pihak yang Ingin Pemilu Tertutup

Nasional
Ditanya soal Pertemuan Surya Paloh-Airlangga, Jokowi: Itu Urusan Partai

Ditanya soal Pertemuan Surya Paloh-Airlangga, Jokowi: Itu Urusan Partai

Nasional
Kantongi Alamat Baru, KPK Kembali Panggil Dito Mahendra

Kantongi Alamat Baru, KPK Kembali Panggil Dito Mahendra

Nasional
Kemendagri Buka Suara soal Usul Peniadaan Pilgub dan Jabatan Gubernur

Kemendagri Buka Suara soal Usul Peniadaan Pilgub dan Jabatan Gubernur

Nasional
Duplik Bharada E: Loyalitas ke Ferdy Sambo Bukan Niat Jahat

Duplik Bharada E: Loyalitas ke Ferdy Sambo Bukan Niat Jahat

Nasional
Update 2 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 248 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.537

Update 2 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 248 dalam Sehari, Total Jadi 6.730.537

Nasional
Panglima Yudo: Keseluruhan Papua Aman, tapi Ada Pembakaran Sekolah hingga Penembakan Pesawat

Panglima Yudo: Keseluruhan Papua Aman, tapi Ada Pembakaran Sekolah hingga Penembakan Pesawat

Nasional
Terima Anies dan Tim Kecil Koalisi Perubahan, AHY: 3 Partai Solid

Terima Anies dan Tim Kecil Koalisi Perubahan, AHY: 3 Partai Solid

Nasional
Gerindra: Kami Ingin Koalisi Besar Tak Hanya dengan PKB

Gerindra: Kami Ingin Koalisi Besar Tak Hanya dengan PKB

Nasional
Pengamat Sebut Mungkin Saja Airlangga-Anies Dipasangkan, tapi...

Pengamat Sebut Mungkin Saja Airlangga-Anies Dipasangkan, tapi...

Nasional
Itjen Kemenag Minta Masyarakat Lapor jika Ada Kecurangan Seleksi Petugas Haji

Itjen Kemenag Minta Masyarakat Lapor jika Ada Kecurangan Seleksi Petugas Haji

Nasional
Jelang Vonis, Hakim Diharap Pertimbangkan Peran JC Bharada E

Jelang Vonis, Hakim Diharap Pertimbangkan Peran JC Bharada E

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.