Tolak Fasilitas Hotel, Anggota Komisi I Dukung Rumah Jabatan Jadi Tempat Isoman

Kompas.com - 30/07/2021, 09:42 WIB
Suasana gedung MPR-DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung MPR-DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Farah Puteri Nahlia menolak rencana fasilitas isolasi mandiri (isoman) di hotel bagi anggota dewan dan pegawai di kompleks parlemen yang terpapar Covid-19.

Dia meminta agar rencana tersebut segera dibatalkan oleh Sekretariat DPR.

"Jelas, sikap saya menolak dengan tegas dan mendorong pembatalan rencana pemberian fasilitas isoman di hotel bagi anggota DPR," kata Farah dalam keterangannya, Jumat (30/7/2021).

Baca juga: Tolak Fasilitas Isoman di Hotel, Politisi Demokrat: Anggota DPR Mampu Bayar Sendiri

Ada sejumlah alasan mengapa dirinya menolak rencana tersebut.

Pertama, dia menilai bahwa anggota DPR, aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga ahli seharusnya diperlakukan sama dengan masyarakat lain jika terpapar Covid-19.

"Apa pun jabatannya tidak perlu ada yang diistimewakan termasuk anggota dewan sekalipun," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Farah mengatakan, jika anggota DPR menginginkan fasilitas di luar dari yang negara sediakan, maka biaya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing.

Baca juga: Soal Isolasi Mandiri di Hotel, Politikus Golkar: Tidak Perlu Ada Pengistimewaan bagi Anggota Parlemen

Dia pun mengingatkan sesama anggota dewan agar tugas sebagai Wakil Rakyat yang seharusnya memberi bukan meminta.

"Kami sebagai wakil rakyat yang seharusnya memberi bukan meminta. Apalagi demi kesehatan dan keselamatan masyarakat Indonesia," ucapnya.

Lebih lanjut, Farah menyoroti banyaknya persoalan di masyarakat akibat krisis pandemi, mulai dari krisis kesehatan hingga ekonomi.

Untuk itu, dia mengajak rekan-rekannya sesama anggota DPR lebih peka dan berempati terhadap masyarakat di sekitar dengan hadir sebagai bagian dari solusi.

Jika dikaitkan dengan fasilitas isolasi mandiri, Farah justru mendukung agar rumah dinas anggota DPR bisa difungsikan optimal sebagai pilihan tempat.

"Dengan ini kehadiran kita justru akan lebih berdampak nyata bagi masyarakat di tengah pandemi seperti saat ini," ujar dia.

Baca juga: Isoman di Hotel untuk Anggota DPR Dikritik Sejumlah Fraksi, Setjen Diminta Batalkan

Farah mengaku kaget dengan adanya rencana penyediaan fasilitas isolasi mandiri di hotel bagi anggota DPR.

Dia mengaku mendengar berita anggota DPR diberikan fasilitas justru dari berita yang beredar luas di media.

"Saya kaget. Untuk itu saya dengan tegas menolak fasilitas isoman di hotel bagi anggota DPR, karena tidak sesuai dengan makna Pancasila, di mana amanah seharusnya melahirkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama," tuturnya.

Baca juga: Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Menolak rencana tersebut, Farah menyarankan agar anggaran untuk fasilitas hotel sebaiknya direalokasi untuk hal yang lebih krusial.

Hal-hal krusial yang dimaksud yaitu terkait penyediaan kebutuhan kesehatan masyarakat di tengah pandemi.

"Sehingga dapat meringankan beban masyarakat seperti pengadaan ventilator, oksigen atau bahkan mendukung percepatan program vaksinasi hingga ke pelosok negeri agar kita bisa cepat mencapai herd immunity," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Harun Masiku Tak Kunjung Ditangkap, KPK Dinilai ICW Tidak Serius

Nasional
Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Airlangga Urung Deklarasi Capres, Golkar: Masih Fokus Sebagai Menko dan Ketua KPC-PEN

Nasional
KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

KPI Belum Beri Jawaban Atas Permintaan Pendampingan Psikologis untuk MS

Nasional
KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

KPK Tahan Bupati Kuansing Andi Putra Usai Pemeriksaan

Nasional
Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Jadi Tersangka Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Tak Dihadirkan Saat Pengumuman Penetapan

Nasional
Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Profil Bupati Kuansing Andi Putra yang Jadi Tersangka Dugaan Suap Perizinan HGU Sawit

Nasional
Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Megawati Harap Polisi Contoh Jenderal Hoegeng dan Awaloedin Djamin

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Jadi Tersangka Kasus Suap, Bupati Kuansing Andi Putra Punya Harta Rp 3,7 Miliar

Nasional
OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

OTT Bupati Kuansing Andi Putra, KPK Amankan Rp 500 Juta hingga Iphone XR

Nasional
Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Airlangga kepada Kader Golkar: Wajib Lanjutkan Perjuangan Para Pahlawan

Nasional
Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Kejagung Kembalikan Berkas Perkara M Kece dalam Kasus Dugaan Penistaan Agama

Nasional
Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Bareskrim Serahkan Berkas Perkara Irjen Napoleon dalam Kasus Penganiayaan ke Kejaksaan

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

KPK Tetapkan Bupati Kuansing Andi Putra Tersangka Suap Perpanjangan Izin HGU Sawit

Nasional
Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Rayakan HUT Ke-57, Fraksi Golkar Larang Anggota Tinggalkan DKI Sepanjang Oktober

Nasional
Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Bupati Kuansing Terjaring OTT, Golkar Tunggu Keterangan Resmi KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.