Kompas.com - 30/07/2021, 09:42 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Farah Puteri Nahlia menolak rencana fasilitas isolasi mandiri (isoman) di hotel bagi anggota dewan dan pegawai di kompleks parlemen yang terpapar Covid-19.

Dia meminta agar rencana tersebut segera dibatalkan oleh Sekretariat DPR.

"Jelas, sikap saya menolak dengan tegas dan mendorong pembatalan rencana pemberian fasilitas isoman di hotel bagi anggota DPR," kata Farah dalam keterangannya, Jumat (30/7/2021).

Baca juga: Tolak Fasilitas Isoman di Hotel, Politisi Demokrat: Anggota DPR Mampu Bayar Sendiri

Ada sejumlah alasan mengapa dirinya menolak rencana tersebut.

Pertama, dia menilai bahwa anggota DPR, aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga ahli seharusnya diperlakukan sama dengan masyarakat lain jika terpapar Covid-19.

"Apa pun jabatannya tidak perlu ada yang diistimewakan termasuk anggota dewan sekalipun," kata dia.

Farah mengatakan, jika anggota DPR menginginkan fasilitas di luar dari yang negara sediakan, maka biaya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing.

Baca juga: Soal Isolasi Mandiri di Hotel, Politikus Golkar: Tidak Perlu Ada Pengistimewaan bagi Anggota Parlemen

Dia pun mengingatkan sesama anggota dewan agar tugas sebagai Wakil Rakyat yang seharusnya memberi bukan meminta.

"Kami sebagai wakil rakyat yang seharusnya memberi bukan meminta. Apalagi demi kesehatan dan keselamatan masyarakat Indonesia," ucapnya.

Lebih lanjut, Farah menyoroti banyaknya persoalan di masyarakat akibat krisis pandemi, mulai dari krisis kesehatan hingga ekonomi.

Untuk itu, dia mengajak rekan-rekannya sesama anggota DPR lebih peka dan berempati terhadap masyarakat di sekitar dengan hadir sebagai bagian dari solusi.

Jika dikaitkan dengan fasilitas isolasi mandiri, Farah justru mendukung agar rumah dinas anggota DPR bisa difungsikan optimal sebagai pilihan tempat.

"Dengan ini kehadiran kita justru akan lebih berdampak nyata bagi masyarakat di tengah pandemi seperti saat ini," ujar dia.

Baca juga: Isoman di Hotel untuk Anggota DPR Dikritik Sejumlah Fraksi, Setjen Diminta Batalkan

Farah mengaku kaget dengan adanya rencana penyediaan fasilitas isolasi mandiri di hotel bagi anggota DPR.

Dia mengaku mendengar berita anggota DPR diberikan fasilitas justru dari berita yang beredar luas di media.

"Saya kaget. Untuk itu saya dengan tegas menolak fasilitas isoman di hotel bagi anggota DPR, karena tidak sesuai dengan makna Pancasila, di mana amanah seharusnya melahirkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama," tuturnya.

Baca juga: Anggota DPR Bakal Dapat Fasilitas Isoman di Hotel, Fraksi PKS: Tak Perlu, Cukup Fungsikan Fasilitas yang Dimiliki

Menolak rencana tersebut, Farah menyarankan agar anggaran untuk fasilitas hotel sebaiknya direalokasi untuk hal yang lebih krusial.

Hal-hal krusial yang dimaksud yaitu terkait penyediaan kebutuhan kesehatan masyarakat di tengah pandemi.

"Sehingga dapat meringankan beban masyarakat seperti pengadaan ventilator, oksigen atau bahkan mendukung percepatan program vaksinasi hingga ke pelosok negeri agar kita bisa cepat mencapai herd immunity," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penghina Pemerintah dan Lembaga Negara Tak Melulu Langsung Dipenjara

Penghina Pemerintah dan Lembaga Negara Tak Melulu Langsung Dipenjara

Nasional
Kalah Gugatan Nikel di WTO, Mendag Pastikan Indonesia Banding

Kalah Gugatan Nikel di WTO, Mendag Pastikan Indonesia Banding

Nasional
Elektabilitas Anies Salip Prabowo, Nasdem: Rakyat Ingin Presiden Baru yang Berbeda

Elektabilitas Anies Salip Prabowo, Nasdem: Rakyat Ingin Presiden Baru yang Berbeda

Nasional
Gempa di Garut, BMKG Imbau Warga Hindari Bangunan Rumah Retak

Gempa di Garut, BMKG Imbau Warga Hindari Bangunan Rumah Retak

Nasional
Gempa Bumi di Garut, BMKG: Aktivitas Gempa Menengah, dari Aktivitas Lempeng Indo-Australia

Gempa Bumi di Garut, BMKG: Aktivitas Gempa Menengah, dari Aktivitas Lempeng Indo-Australia

Nasional
Jokowi Minta Guru Perhatikan 3 Hal ini Saat Mendidik Siswa

Jokowi Minta Guru Perhatikan 3 Hal ini Saat Mendidik Siswa

Nasional
Minta Kader Tunggu Keputusan Mega soal Capres-Cawapres, Hasto: Sambil Menunggu, Satukan Diri dengan Kekuatan Rakyat

Minta Kader Tunggu Keputusan Mega soal Capres-Cawapres, Hasto: Sambil Menunggu, Satukan Diri dengan Kekuatan Rakyat

Nasional
Update Gempa Cianjur: Jumlah Rumah Rusak Kini Capai 35.601 Unit, yang Rusak Berat Ada 7.818

Update Gempa Cianjur: Jumlah Rumah Rusak Kini Capai 35.601 Unit, yang Rusak Berat Ada 7.818

Nasional
PDI-P: Menggerakkan Ekonomi Rakyat Jauh Lebih Penting daripada Memanaskan Politik Nasional

PDI-P: Menggerakkan Ekonomi Rakyat Jauh Lebih Penting daripada Memanaskan Politik Nasional

Nasional
Megawati Minta Kadernya Tak Lupa Pada Rakyat saat Menjabat

Megawati Minta Kadernya Tak Lupa Pada Rakyat saat Menjabat

Nasional
Potensi Ganjar Diusung Capres oleh KIB, Zulhas: Sangat Prospek

Potensi Ganjar Diusung Capres oleh KIB, Zulhas: Sangat Prospek

Nasional
Kelola Penerbangan dengan Baik Saat KTT G20, Anggota Komisi VI DPR RI Puji Airnav

Kelola Penerbangan dengan Baik Saat KTT G20, Anggota Komisi VI DPR RI Puji Airnav

Nasional
Draft Akhir RKUHP: Hina Pemerintah hingga DPR Bisa Dipidana 1,5 Tahun

Draft Akhir RKUHP: Hina Pemerintah hingga DPR Bisa Dipidana 1,5 Tahun

Nasional
Jokowi ke Guru: Jangan Sampaikan Ilmu yang Sudah Usang kepada Anak

Jokowi ke Guru: Jangan Sampaikan Ilmu yang Sudah Usang kepada Anak

Nasional
Menuju Pemilu 2024, PDI-P Minta Kadernya Mulai Dekati Masyarakat

Menuju Pemilu 2024, PDI-P Minta Kadernya Mulai Dekati Masyarakat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.