Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/07/2021, 16:49 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan, Sekretariat DPR harus membatalkan rencana penyediaan fasilitas isolasi mandiri (isoman) di hotel bagi anggota dewan yang terpapar Covid-19.

Sebab, menurut dia, kebijakan tersebut akan melukai hati rakyat yang tengah mengalami kesulitan akibat pandemi.

"Mereka (DPR) dikasih makan tiga kali dalam sehari, dan fasilitas lain. Di saat yang sama, banyak rakyat yang meninggal pada saat isoman," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Kamis (29/7/2021).

Baca juga: Isoman di Hotel untuk DPR, Politisi PKB: Sungguh Tak Pantas dan Sakiti Hati Rakyat

Ujang menilai, kebijakan yang disampaikan Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar tersebut juga menuai banyak kritik publik.

Bahkan, kritik tersebut juga datang dari anggota dewan dan sejumlah fraksi yang menolak menggunakan fasilitas isoman di hotel.

"Tak tepat dan tak pantas. Di saat rakyat banyak yang berguguran pada saat isoman. Malah ini isomannya minta diistimewakan," ujar dia.

Selain meminta kebijakan tersebut dibatalkan, Ujang berharap, anggaran yang sebelumnya digunakan untuk menyewa hotel dialihkan kepada kebutuhan masyarakat di tengah krisis pandemi.

"Jika ada anggarannya, maka alihkan saja untuk masyarakat yang terdampak Covid-19," ucap Ujang.

Baca juga: Politisi PKB: Anggota DPR Tak Perlu Mengemis ke Pemerintah untuk Dapat Fasilitas Isoman

Lebih lanjut, Ujang mengingatkan Setjen DPR bahwa anggota dewan merupakan orang-orang yang berkecukupan dalam membiayai isoman sendiri.

Jika Setjen DPR tetap akan memfasilitas isoman bagi anggota dewan, saran dia, bisa menggunakan rumah jabatan atau rumah anggota itu sendiri.

"Mereka itu bisa membiayai diri sendiri. Mereka itu orang kaya, bisa bayar untuk isoman sendiri, bisa menggunakan rumah jabatan atau rumah sendiri, dan bayar hotel sendiri," kata dia.

Ujang menambahkan, seharusnya para wakil rakyat mengingat bahwa fasilitas isoman di hotel itu dibiayai oleh negara.

"Yang mereka gunakan dan nikmati kan uang rakyat. Mestinya rakyat yang diutamakan. Yang harus dibantu saat ini adalah rakyat. Rakyat banyak yang tak bisa makan, makanya banyak yang meninggal pada saat isoman," tutur dia.

"Mestinya mereka (anggota DPR) jangan minta diistimewakan. Mestinya rogoh kocek sendiri. Jangan apa-apa ingin menggunakan uang negara," ucapnya.

Baca juga: Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perusahaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com