Isoman di Hotel untuk Anggota DPR Dikritik Sejumlah Fraksi, Setjen Diminta Batalkan

Kompas.com - 29/07/2021, 16:49 WIB
Ilustrasi hotel. SHUTTERSTOCK/Kanyapak LimIlustrasi hotel.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan, Sekretariat DPR harus membatalkan rencana penyediaan fasilitas isolasi mandiri (isoman) di hotel bagi anggota dewan yang terpapar Covid-19.

Sebab, menurut dia, kebijakan tersebut akan melukai hati rakyat yang tengah mengalami kesulitan akibat pandemi.

"Mereka (DPR) dikasih makan tiga kali dalam sehari, dan fasilitas lain. Di saat yang sama, banyak rakyat yang meninggal pada saat isoman," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Kamis (29/7/2021).

Baca juga: Isoman di Hotel untuk DPR, Politisi PKB: Sungguh Tak Pantas dan Sakiti Hati Rakyat

Ujang menilai, kebijakan yang disampaikan Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar tersebut juga menuai banyak kritik publik.

Bahkan, kritik tersebut juga datang dari anggota dewan dan sejumlah fraksi yang menolak menggunakan fasilitas isoman di hotel.

"Tak tepat dan tak pantas. Di saat rakyat banyak yang berguguran pada saat isoman. Malah ini isomannya minta diistimewakan," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain meminta kebijakan tersebut dibatalkan, Ujang berharap, anggaran yang sebelumnya digunakan untuk menyewa hotel dialihkan kepada kebutuhan masyarakat di tengah krisis pandemi.

"Jika ada anggarannya, maka alihkan saja untuk masyarakat yang terdampak Covid-19," ucap Ujang.

Baca juga: Politisi PKB: Anggota DPR Tak Perlu Mengemis ke Pemerintah untuk Dapat Fasilitas Isoman

Lebih lanjut, Ujang mengingatkan Setjen DPR bahwa anggota dewan merupakan orang-orang yang berkecukupan dalam membiayai isoman sendiri.

Jika Setjen DPR tetap akan memfasilitas isoman bagi anggota dewan, saran dia, bisa menggunakan rumah jabatan atau rumah anggota itu sendiri.

"Mereka itu bisa membiayai diri sendiri. Mereka itu orang kaya, bisa bayar untuk isoman sendiri, bisa menggunakan rumah jabatan atau rumah sendiri, dan bayar hotel sendiri," kata dia.

Ujang menambahkan, seharusnya para wakil rakyat mengingat bahwa fasilitas isoman di hotel itu dibiayai oleh negara.

"Yang mereka gunakan dan nikmati kan uang rakyat. Mestinya rakyat yang diutamakan. Yang harus dibantu saat ini adalah rakyat. Rakyat banyak yang tak bisa makan, makanya banyak yang meninggal pada saat isoman," tutur dia.

"Mestinya mereka (anggota DPR) jangan minta diistimewakan. Mestinya rogoh kocek sendiri. Jangan apa-apa ingin menggunakan uang negara," ucapnya.

Baca juga: Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Diminta Monitor PTM Setiap Hari untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah

Satgas Diminta Monitor PTM Setiap Hari untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah

Nasional
Polisi Gelar Perkara Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece

Polisi Gelar Perkara Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece

Nasional
Pemerintah Harap Perpres Nomor 67 dan 72 2021 Mampu Atasi Persoalan TBC-Stunting

Pemerintah Harap Perpres Nomor 67 dan 72 2021 Mampu Atasi Persoalan TBC-Stunting

Nasional
Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Nasional
Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Nasional
Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Nasional
Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Nasional
PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Nasional
Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Nasional
Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nasional
Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.