Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemda Keluhkan Kurangnya Stok Vaksin Covid-19, Ini Penjelasan Kemenkes

Kompas.com - 27/07/2021, 17:17 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengakui, stok vaksin Covid-19 masih terbatas, sehingga beberapa daerah belum bisa melakukan vaksinasi secara optimal.

Saat ini, baru 30 persen stok vaksin yang diterima dari total kebutuhan nasional sebanyak 426 juta dosis vaksin.

"Di bulan Juli ini beberapa daerah mengatakan mereka belum bisa melakukan vaksin karena belum dikirim dari pusat, ya karena memang jumlah vaksin yang kita terima 151,9 juta itu sebenarnya masih kurang lebih 30 persennya dari kebutuhan kita karena kebutuhan kita kan 426 juta dosis," kata Nadia dalam diskusi secara virtual, Selasa (27/7/2021).

Nadia mengatakan, sebanyak 426 juta dosis vaksin itu baru bisa dipenuhi oleh produsen hingga Desember 2021.

Oleh karenanya, saat ini pemberian vaksinasi dilakukan pada kelompok prioritas secara bertahap.

Baca juga: Kemenkes: 21,2 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Sinovac Akan Diproses dalam 2-3 Pekan

"Nah Alhamdulillah di Juli ini kita mendapatkan suplai vaksin yang lebih banyak dibandingkan bulan-bulan sebelumnya, tentunya ini akan semakin bertambah di Agustus nanti kurang lebih akan ada 60 juta dosis," ujarnya.

Lebih lanjut, Nadia mengatakan, stok vaksin akan terus bertambah di bulan berikutnya hingga Desember 2021.

"Di September, Oktober, November, Desember sekitar 70 juta dosis," ucap Nadia.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah daerah mengeluhkan stok vaksin Covid-19 yang mulai menipis.

Hal itu diakui Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, Lesty Nuraini. Ia mengatakan, sejak Januari sampai Juli 2021 mereka hanya mendapatkan sebanyak 1,6 juta dosis vaksin Covid-19. Dari total jumlah tersebut hanya tersisa 100.000 dosis untuk tahap kedua.

Baca juga: Pasar Tanah Abang Masih Sepi, Pengelola: Bukan karena Wajib Tunjukkan Bukti Vaksin

"Sisa vaksin tidak ada lagi, bisa dikatakan habis. Kalau pun ada itu untuk dosis dua," kata Lesty dalam pemberitaan Kompas.com, Rabu (21/7/2021).

Lesty menerangkan, setiap bulan, Sumatera Selatan hanya mendapatkan 150.000 vial vaksin. Sementara, idealnya, untuk mengejar target percepatan vaksin Covid-19 mencapai 70 persen yakni 300.000 setiap bulannya.

Meski demikian, kelangkaan vaksin Covid-19 ini menurut Lesty bukan hanya terjadi di Sumatera Selatan. Namun, stok vaksin Covod-19 habis atau menipis juga terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

"Karena memang vaksin ini terbatas, jadi kita maklum juga," ujarnya.

Hal senada dilontarkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia mengeluhkan kurangnya stok vaksin yang dialokasikan oleh Kementerian Kesehatan. Kurangnya stok vaksin mengakibatkan jumlah cakupan vaksinasi di Jawa Tengah masih rendah.

Baca juga: Kemenkes: Indonesia Masih Miliki 50 Juta Dosis Vaksin, Cukup hingga Pertengahan Agustus

Hal itu ia ungkapkan saat rapat koordinasi (Rakor) terkait penanganan Covid-19 di Jawa Tengah dengan Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin, Jumat (23/7/2021).

Ganjar mengatakan, suntikan vaksin dosis pertama di Jawa Tengah baru sebesar 16,16 persen dan dosis kedua 8,28 persen.

"Saya laporkan Pak Wapres, masyarakat ini di Jawa Tengah berebut untuk divaksin. Kawan-kawan Bupati/Walikota itu semua rindu vaksin," kata Ganjar dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (24/7/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com