Belanja Tak Penting di Daerah Masih Tinggi, Pemda Diminta Alihkan Anggaran untuk Perlindungan Sosial dan Kesehatan

Kompas.com - 27/07/2021, 16:51 WIB
ilustrasi rupiah, ilustrasi anggaran thikstockphotosilustrasi rupiah, ilustrasi anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak pemerintah daerah berani melakukan realokasi anggaran belanja daerah yang tidak penting kepada belanja perlindungan sosial dan belanja kesehatan.

Sebab, belanja perlindungan sosial dan belanja kesehatan menjadi indikator baiknya tata kelola penanggulangan pandemi di daerah.

"Saat ini pandemi Covid-19 menjadi titik fokus penanganan pemerintah daerah. Dengan demikian perlu adanya perhatian khusus terhadap kebijakan perlindungan sosial dan belanja kesehatan," kata Taufik, Peneliti Fitra, dalam diskusi bertajuk "Pendataan Nasional & Hasil Kajian Anggaran Perlindungan Sosial Daerah" Selasa (27/7/2021).

Hal itu dikatakannya terkait temuan Fitra bahwa masih banyak belanja-belanja tak penting dilakukan pemerintah daerah.

Baca juga: Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Itu antara lain, belanja-belanja pegawai, perjalanan dinas, biaya makan minum dan rapat.

"Itu coba dievaluasi dan diperhatikan kembali, dan dialihkan untuk belanja-belanja perlindungan sosial dan belanja kesehatan yang dibutuhkan pada situasi saat ini," kata Taufik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Taufik memaparkan bahwa berdasarkan postur belanja daerah tahun 2021, belanja untuk bantuan sosial (bansos) nyatanya masih lebih rendah dibandingkan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Setidaknya, hal tersebut ditemukan pada lima daerah yang menjadi objek penelitian Fitra yaitu Kota Bandar Lampung, Provinsi DKI Jakarta, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Kota Tasikmalaya.

"Dari sisi postur belanja daerah itu lebih banyak dan lebih mendominasi justru belanja pegawai dan belanja barang dan jasa. Ini menjadi sebuah catatan juga untuk ke depannya. Apalagi di saat ini di tengah pandemi yang kita enggak tahu sampai kapan berakhir dan kita butuh alokasi anggaran untuk mendukung program-program penanganan pandemi Covid-19," tutur dia.

Baca juga: Megahnya Kantor Desa dan Pemda, Telan Dana hingga Miliaran Rupiah

Pada Provinsi DKI Jakarta, tercatat sekitar Rp 21 Milyar digunakan untuk belanja pegawai. Lalu untuk belanja barang dan jasa tercatat sekitar Rp 24 Milyar. Sementara belanja bantuan sosial tercatat hanya sekitar Rp 6 Milyar.

Pada tahun sebelumnya, Fitra mencatat bahwa postur belanja daerah untuk belanja pegawai di Jakarta misalnya, mencapai sekitar Rp 20 Milyar. Kemudian, belanja barang dan jasa mencapai sekitar Rp 23 Milyar.

Lebih lanjut, Taufik mengatakan bahwa Fitra mendorong optimalisasi peran dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) sebagai wujud dari pemerintahan yang baik dan terbuka.

"Mekanisme akses data, updating data, kepastian dan kemudahan bagi masyarakat untuk bisa mengakses data dan informasi akan sangat berpengaruh dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan," ungkap Taufik.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksan karena Jalani Isoman

Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksan karena Jalani Isoman

Nasional
Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Nasional
Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Nasional
Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Nasional
Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Nasional
Menlu: Kesenjangan Akses Vaksin Masih Jadi Perhatian Dunia, Termasuk Indonesia

Menlu: Kesenjangan Akses Vaksin Masih Jadi Perhatian Dunia, Termasuk Indonesia

Nasional
Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit, Anggota Dewas Lain Membesuk

Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit, Anggota Dewas Lain Membesuk

Nasional
RS PON Tegaskan Pendarahan Otak Tukul Arwana Tak Berkaitan dengan Vaksin Covid-19

RS PON Tegaskan Pendarahan Otak Tukul Arwana Tak Berkaitan dengan Vaksin Covid-19

Nasional
Sesama Pimpinan DPR, Dasco Berkomunikasi Terakhir dengan Azis Syamsuddin Sebelum Paripurna

Sesama Pimpinan DPR, Dasco Berkomunikasi Terakhir dengan Azis Syamsuddin Sebelum Paripurna

Nasional
Kivlan Zen Divonis Penjara 4 Bulan 15 Hari karena Miliki Senjata Api

Kivlan Zen Divonis Penjara 4 Bulan 15 Hari karena Miliki Senjata Api

Nasional
Pembelajaran Tatap Muka Timbulkan Klaster Covid-19, Pimpinan DPR Prihatin

Pembelajaran Tatap Muka Timbulkan Klaster Covid-19, Pimpinan DPR Prihatin

Nasional
Kemendagri Dorong Demokrasi Berbasis 'E-voting' di Tingkat Desa

Kemendagri Dorong Demokrasi Berbasis "E-voting" di Tingkat Desa

Nasional
Azis Syamsuddin Jadi Tersangka KPK? Ini Jawaban Pimpinan DPR

Azis Syamsuddin Jadi Tersangka KPK? Ini Jawaban Pimpinan DPR

Nasional
Kilas Balik 22 Tahun Tragedi Semanggi II

Kilas Balik 22 Tahun Tragedi Semanggi II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.