Pengamat: Presiden Harus Tunjukkan "Leadership In Crisis", Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Menko

Kompas.com - 27/07/2021, 16:19 WIB
Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat mengumumkan perpanjangan PPKM Level 4 pada Minggu (25/7/2021). YouTube/Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo atau Jokowi saat mengumumkan perpanjangan PPKM Level 4 pada Minggu (25/7/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com – Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai, penanganan pandemi seharusnya dikoordinasikan langsung oleh badan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo.

Umam menilai harus ada kepemimpinan yang jelas dalam rangkaian penanganan pandemi Covid-19.

“Makanya leadership in crisis itu harus ditunjukkan Presiden. Jangan dilempar tanggung jawab ya ke menko siapa, ke menko siapa,” ujar Umam dalam diskusi virtual, Selasa (27/7/2021).

Ia mendorong Jokowi turun langsung membawahi proses penanganan pandemi.

Umam berpandangan, adanya tingkatan-tingkatan dalam proses penanganan Covid-19 justru akan semakin membuat masyarakat bingung.

“Sebaiknya presiden turun langsung, handle langsung, bentuk lembaga yang memang berada di bawah presiden langsung, tanpa kemudian menciptakan layer-layer yang sekiranya menciptakan kebingungan publik,” lanjut dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Anies Minta Polisi Pajang Foto Penjahat Kemanusiaan Saat Pandemi Covid-19

Lebih lanjut, Umam juga meminta pemerintah benar-benar memberikan perhatian terkait vaksinasi Covid-19.

Ia menyampaikan, jangan sampai masyarakat Indonesia menjalankan protokol tawakal selama pandemi.

Menurut dia, protokol tawakal adalah proses herd immunity saat pandemi di mana proses vaksinasi berjalan dengan efikasi dan proses kecepatan yang terbatas.

Namun di saat yang sama masyarakat yang belum divaksinasi berpotensi besar terpapar virus, sehingga bagi yang tidak bisa bertahan karena tidak tertangani dengan baik akan menjadi korban pandemi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: RI Berhasil Amankan Stok Vaksin yang Diperebutkan 220 Negara

Jokowi: RI Berhasil Amankan Stok Vaksin yang Diperebutkan 220 Negara

Nasional
Pimpinan Komisi II: Jika Pemilu 2024 Digelar April Akan Kacaukan Tahapan Pilkada

Pimpinan Komisi II: Jika Pemilu 2024 Digelar April Akan Kacaukan Tahapan Pilkada

Nasional
Jokowi: Saling Bantu Tanpa Melihat Perbedaan Kunci Tangguh Hadapi Pandemi

Jokowi: Saling Bantu Tanpa Melihat Perbedaan Kunci Tangguh Hadapi Pandemi

Nasional
Wamenag Harap Mahasiswa Jadi Katalisator Penguatan Moderasi Beragama

Wamenag Harap Mahasiswa Jadi Katalisator Penguatan Moderasi Beragama

Nasional
KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Eks Mensos Juliari Batubara ke Kas Negara

KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Eks Mensos Juliari Batubara ke Kas Negara

Nasional
Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Nasional
KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

Nasional
Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

Nasional
Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Nasional
Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

Nasional
Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Nasional
Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukkan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukkan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Nasional
Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.