Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebijakan Migrasi ke TV Digital di Tengah Pandemi Dinilai Memberatkan

Kompas.com - 27/07/2021, 14:07 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai, rencana pemerintah yang akan mengalihkan televisi analog ke digital berpotensi menambah beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Menurut dia, tidak semua masyarakat dapat menikmati siaran lantaran tak mampu membeli perangkat televisi digital.

"Tentunya ini berpotensi menambah beban masyarakat yang sudah sulit secara kesehatan, ekonomi dan sosial akibat harus tinggal di rumah saat PPKM, kemungkinan satu-satunya hiburan juga dimatikan oleh pemerintah," kata Sukamta dalam keterangannya, Selasa (27/7/2021).

Baca juga: Daftar Daerah yang Migrasi ke TV Digital pada 17 Agustus dan Cara Dapatkan STB

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR ini menambahkan, memang selain dengan mengganti perangkat televisi digital, bisa juga dengan menggunakan set top box pada televisi analog.

Pemerintah juga menjanjikan akan memberikan set top box secara gratis kepada masyarakat miskin.

Namun, ia mempertanyakan terkait anggaran yang tersedia untuk mengakomodasi hal tersebut, apakah dapat menjangkau hingga masyarakat tak mampu.

"Apakah anggarannya sudah tersedia? Apakah sudah menjamin dapat menjangkau semua masyarakat yang tidak mampu? Jangan sampai ketidakcermatan nanti ada masyarakat yang dirugikan karena tidak bisa menikmati siaran televisi," tutur dia.

Sukamta berpandangan, skema pemberian set top box tersebut belum jelas.

Bahkan, lanjut dia, hingga kini belum ada konsultasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan Komisi I DPR untuk program pengalihan televisi analog ke digital.

"Apa Kominfo mau menanggung sendiri risiko sosialnya?" ucapnya.

Baca juga: Beda TV Analog dan Digital, Kenapa Harus Migrasi ke TV Digital?

Oleh karena itu, Sukamta berpandangan, saat ini lebih penting untuk memprioritaskan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

Ia mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan kembali program pengalihan televisi analog ke digital di masa pandemi.

"Kita berharap sih dilihat prioritas anggarannya. Sekarang fokus kita mengatasi pandemi atau refocusing. Apakah saat ini tepat dilakukan ASO (analog switch-off), ini yang harus matang dan cermat pertimbangannya," tutur dia.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana menghentikan siaran televisi analog secara bertahap pada 17 Agustus 2021.

Siaran televisi analog akan dihentikan paling lambat 2 November 2022 pukul 24.00 WIB sehingga diharapkan masyarakat bisa menggunakan siaran televisi berbasis digital.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com