Salin Artikel

Kebijakan Migrasi ke TV Digital di Tengah Pandemi Dinilai Memberatkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai, rencana pemerintah yang akan mengalihkan televisi analog ke digital berpotensi menambah beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Menurut dia, tidak semua masyarakat dapat menikmati siaran lantaran tak mampu membeli perangkat televisi digital.

"Tentunya ini berpotensi menambah beban masyarakat yang sudah sulit secara kesehatan, ekonomi dan sosial akibat harus tinggal di rumah saat PPKM, kemungkinan satu-satunya hiburan juga dimatikan oleh pemerintah," kata Sukamta dalam keterangannya, Selasa (27/7/2021).

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR ini menambahkan, memang selain dengan mengganti perangkat televisi digital, bisa juga dengan menggunakan set top box pada televisi analog.

Pemerintah juga menjanjikan akan memberikan set top box secara gratis kepada masyarakat miskin.

Namun, ia mempertanyakan terkait anggaran yang tersedia untuk mengakomodasi hal tersebut, apakah dapat menjangkau hingga masyarakat tak mampu.

"Apakah anggarannya sudah tersedia? Apakah sudah menjamin dapat menjangkau semua masyarakat yang tidak mampu? Jangan sampai ketidakcermatan nanti ada masyarakat yang dirugikan karena tidak bisa menikmati siaran televisi," tutur dia.

Sukamta berpandangan, skema pemberian set top box tersebut belum jelas.

Bahkan, lanjut dia, hingga kini belum ada konsultasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan Komisi I DPR untuk program pengalihan televisi analog ke digital.

"Apa Kominfo mau menanggung sendiri risiko sosialnya?" ucapnya.

Oleh karena itu, Sukamta berpandangan, saat ini lebih penting untuk memprioritaskan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

Ia mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan kembali program pengalihan televisi analog ke digital di masa pandemi.

"Kita berharap sih dilihat prioritas anggarannya. Sekarang fokus kita mengatasi pandemi atau refocusing. Apakah saat ini tepat dilakukan ASO (analog switch-off), ini yang harus matang dan cermat pertimbangannya," tutur dia.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana menghentikan siaran televisi analog secara bertahap pada 17 Agustus 2021.

Siaran televisi analog akan dihentikan paling lambat 2 November 2022 pukul 24.00 WIB sehingga diharapkan masyarakat bisa menggunakan siaran televisi berbasis digital.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/27/14075411/kebijakan-migrasi-ke-tv-digital-di-tengah-pandemi-dinilai-memberatkan

Terkini Lainnya

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

PKB Jajaki Pembentukan Koalisi untuk Tandingi Khofifah di Jatim

Nasional
PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

PKB Bilang Sudah Punya Figur untuk Tandingi Khofifah, Pastikan Bukan Cak Imin

Nasional
KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

KPK Sita Gedung Kantor DPD Nasdem Milik Bupati Nonaktif Labuhan Batu

Nasional
MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

MA Kuatkan Vonis 5 Tahun Penjara Angin Prayitno Aji

Nasional
Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasihat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke