Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPKM Harus Jadi Momentum Percepat Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 26/07/2021, 13:30 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo menilai, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 harus menjadi momentum untuk mempercepat program vaksinasi Covid-19.

Menurut dia, program vaksinasi harus terus digalakkan hingga Indonesia mencapai kekebalan komunitas atau herd immunity.

"Selain menjalankan protokol kesehatan seecara ketat, program vaksinasi adalah senjata utama kita dalam perang melawan Covid-19. Karena itu, vaksinasi harus digenjot terus menerus hingga mencapai target herd immunity," kata Rahmad dalam keterangannya, Senin (26/7/2021).

Baca juga: Perpanjangan PPKM Level 4, Pelonggaran Aturan, dan Ancaman Varian Baru

Politisi PDI-P itu berpandangan, untuk menyukseskan program vaksinasi dibutuhkan kerja sama semua elemen bangsa.

Ia meyakini, jika semua elemen bangsa bergerak bersama, bekerja dengan segala daya dan upaya yang ada, maka target vaksinasi 2021 akan tercapai.

"Semestinya tidak adal lagi desa dan kecamatan di Indonesia yang tidak menyelenggarakan vaksinasi. TNI dan Polri yang punya perangkat hingga ke desa, termasuk bidan desa dilibatkan semua. Intinya, tidak ada hari tanpa vaksinasi," terangnya.

Berdasarkan data Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19, Minggu (25/7/2021), angka vaksinasi dosis pertama baru mencapai 21,35 persen.

Sementara, vaksinasi dosis kedua baru mencapai 8,60 persen atau 17.906.504 orang dari target 208 juta.

"Angka ini masih jauh untuk capaian herd immunity yang mensyaratkan vaksinasi harus mencapai 70 persen dari jumlah penduduk," tuturnya.

Baca juga: Permudah Birokrasi bagi Masyarakat untuk Dapatkan Vaksin

Melihat situasi Indonesia saat ini, Rahmad berharap persoalan distribusi vaksin tetap menjadi perhatian utama di masa PPKM Level 4.

Terlebih, kata dia, vaksin memiliki masa kedaluwarsa sehingga stok yang sudah ada harus segera diinjeksikan agar tak mubazir.

"Distribusi vaksin bisa diprioritaskan dari perhitungan proporsi masyarakat kota sesuai tingkat keparahan zona dan target 70 persen herd immunity tadi. Misalnya, seperti di Kota Sorong, Papua Barat yang cakupan vaksinasinya per 8 Juli 2021 masih rendah 14,17 persen. Padahal kota ini masuk zona merah," ungkap dia.

Lebih lanjut, ia mengatakan, ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian dalam distribusi vaksin.

Pertama, akses masyarakat memperoleh vaksin harus dipermudah.

Dalam hal ini, ruang publik untuk mengakses vaksin di seluruh Indonesia harus diperbanyak hingga tingkat kecamatan dan desa.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri 'Triumvirat' dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Meneropong Kabinet Prabowo-Gibran, Menteri "Triumvirat" dan Keuangan Diprediksi Tak Diisi Politisi

Nasional
Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Dewas KPK Gelar Sidang Perdana Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron Hari Ini

Nasional
Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com