Kompas.com - 23/07/2021, 19:47 WIB
Mendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho GumayMendagri Tito Karnavian mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020). DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Dalam Negeri untuk tahun 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan menyetujui tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk dibahas di Badan Anggaran DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengecek realisasi anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Bekasi dan Kota Depok.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di kedua daerah itu masih rendah.

“Hari ini, Bapak Mendagri melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Bekasi dan Kota Depok untuk mengecek langsung penyaluran bantuan sosial dan realisasi APBD, terutama untuk daerah yang realisasinya dinilai masih rendah," kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Benni Irwan, dikutip dari laman resmi Kemendagri, Jumat.

Baca juga: Bukan Lagi PPKM Darurat, Pemerintah Pakai Istilah PPKM Level 4, Ini Penjelasan Mendagri

Benni menuturkan, berdasarkan data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah (Ditjen Keuda) Kemendagri per 15 Juli 2021, realisasi anggaran di Kabupaten Bekasi relatif rendah.

Tercatat, realisasi pendapatan sebesar 40,59 persen dan realisasi belanja sebesar 30,62 persen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara, berdasarkan data Kementerian Keuangan dan laporan pemerintah daerah per 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocusing 8 persen DBH/DAU tahun anggaran 2021 di Kabupaten Bekasi tercatat 62,9 persen.

Jika dirinci, anggaran penanganan Covid-19 sebesar 0,0 persen, dukungan vaksinasi 1,16 persen, dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi 0,0 persen.

Kemudian insentif tenaga kesehatan daerah (inakesda) dalam rangka penanganan Covid-19 0,0 persen dan belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 64,06 persen.

Terkait dana bantuan Covid-19, berdasarkan data Ditjen Keuda Kemendagri dari laporan pemda per 15 Juli 2021, data alokasi anggaran dan realisasi belanja tidak terduga (BTT) dan bantuan sosial (bansos) dalam APBD 2021 Kabupaten Bekasi sebesar Rp 49.013.377.000.

Namun, realisasinya masih 0 persen, sedangkan anggaran untuk BTT sebesar Rp 50 miliar sudah terealisasi Rp 36.108.676.901 atau 72,22 persen.

Baca juga: Wapres Tegaskan Perlunya Upaya Percepatan Realisasi Anggaran Daerah untuk Penanganan Covid-19

Begitu juga dengan realisasi anggaran penanganan Covid-19 di Kota Depok, Jawa Barat. Tercatat realisasi pendapatan sebesar 48,63 persen dan realisasi belanja sebesar 28,12 persen.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan dan laporan pemerintah daerah per 17 Juli 2021, total realisasi anggaran refocusing 8 persen DBH/DAU Tahun Anggaran 2021 Kota Depok sebesar 51,53 persen.

Apabila dirinci, penanganan Covid-19 sebesar 35,76 persen, dukungan vaksinasi 7,92 persen, dukungan pada kelurahan dalam rangka penanganan pandemi 50,55 persen.

Sementara, insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19 sebesar 100 persen dan belanja kegiatan kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas 38,37 persen.

Berdasarkan data Ditjen Keuda Kemendagri dari laporan Pemda per 15 Juli 2021, data alokasi anggaran dan realisasi BTT dan bansos dalam APBD Tahun Anggatan 2021, Kota Depok memiliki anggaran bansos Rp 90.123.689.040.

Realisasinya baru sebesar Rp 2.674.366.500 atau 2,97 persen. Sedangkan anggaran untuk BTT sebesar Rp 92.108.640.000, baru terealisasi Rp 19.054.114.013 atau 20,69 persen.

"Kegiatan ini insya Allah terus dilakukan, untuk memastikan APBD untuk penanganan Covid-19 terealisasi dengan baik, rencananya Senin (26/7/2021), Bapak Mendagri juga akan melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten dan Kota Tangerang," ujar Benni.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

Nasional
Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Nasional
Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Nasional
Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Nasional
Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Nasional
Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Nasional
Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Nasional
Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Nasional
PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

Nasional
Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Nasional
Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Nasional
Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Nasional
PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.