Berkaca dari Kasus Rektor UI, Kementerian BUMN Diminta Lebih Hati-hati Tunjuk Komisaris

Kompas.com - 22/07/2021, 18:05 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade menilai, kasus rangkap jabatan Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro merupakan pelajaran bagi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar lebih berhati-hati dalam menunjuk seorang komisaris.

Hal ini disampaikan Andre merespons pengunduran Ari dari jabatan wakil komisaris utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) setelah menuai kecaman dari publik.

"Dari Kementerian (BUMN) tentu kita harus lebih berhati-hati sebelum mengangkat seseorang untuk dicari informasi yang lebih detil," kata Andre saat dihubungi, Kamis (22/7/2021).

Baca juga: Mundurnya Rektor UI dari Komisaris BRI yang Bermula dari Meme Jokowi The King of Lip Service

Menurut Andre, ke depannya Kementerian BUMN mesti bersikap lebih tegas ketika muncul polemik mengenai rangkap jabatan komisaris seperti yang terjadi pada kasus Ari.

Di sisi lain, politikus Partai Gerindra itu mengingatkan agar seluruh pihak bersikap jujur dan menjaga etika ketika mendapat tawaran sebuah jabatan.

Sebab, kata Andre, Ari selaku rektor UI semestinya tahu ada larangan merangkap jabatan ketika ia ditawari menjadi komisaris BUMN.

"Kasus Ari Kuncoro ini harus jadi pelajaran kita bersama bahwa kalau ingin menjabat harus jujur, tahu etika, kalau memang ada aturan yang melarang seharusnya menolak dari awal," ujar Andre.

Baca juga: Rektor UI Mundur dari Jabatan Wakomut BRI, Anggota DPR: Buat Apa Diapresiasi? Jangan Buat Malu Dunia Pendidikan

Ia juga menyayangkan dengan adanya kasus tersebut karena pemerintah, dalam hal ini Kementerian BUMN dan Presiden Joko Widodo, menjadi sasaran kemarahan masyarakat.

"Seharusnya dari awal yang bersangkutan waktu ditawari menjadi Wakil Komut BRI yang bersangkutan karena tahu Statuta UI melarang harusnya mundur, tidak menerima, (jangan) tunggu ramai dulu baru mundur," kata Andre.

Diberitakan sebelumnya, Ari memutuskan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil komisaris utama BRI setelah praktik rangkap jabatan yang ia lakukan menuai kritik dari publik.

Baca juga: Rektor UI Mundur dari Kursi Komisaris, Pimpinan Komisi X: Sudah Semestinya Dilakukan

Praktik jabatan yang dilakukan Ari tersebut melanggar Peraturan Pemerintah (PP) 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI yang melarang rektor UI merangkap jabatan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), termasuk sebagai komisaris.

Belakangan pemerintah justru merevisi beleid tersebut menjadi PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI yang menyebut rangkap jabatan rektor di BUMN hanya dilarang untuk jabatan direksi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fatwa MUI: Vaksin Covid-19 Cansino Haram, karena Pakai Ginjal Embrio Bayi Manusia

Fatwa MUI: Vaksin Covid-19 Cansino Haram, karena Pakai Ginjal Embrio Bayi Manusia

Nasional
Litbang Kompas: 58,3 Persen Responden Nilai Polri Sudah Sesuai Presisi

Litbang Kompas: 58,3 Persen Responden Nilai Polri Sudah Sesuai Presisi

Nasional
Soal Menpan-RB Pengganti Tjahjo, Mahfud: Pasti Sudah di Kantong Pak Jokowi

Soal Menpan-RB Pengganti Tjahjo, Mahfud: Pasti Sudah di Kantong Pak Jokowi

Nasional
Tanda Tanya Capres PDI-P: antara Kalkulasi dan Strategi Megawati

Tanda Tanya Capres PDI-P: antara Kalkulasi dan Strategi Megawati

Nasional
Wakasal Jadi Warga Kehormatan Keraton Sumenep, Bergelar “Witjaksono Noto Segoro”

Wakasal Jadi Warga Kehormatan Keraton Sumenep, Bergelar “Witjaksono Noto Segoro”

Nasional
Dewas KPK: Sidang Etik Lili Pintauli Digelar Tertutup, Putusannya Terbuka

Dewas KPK: Sidang Etik Lili Pintauli Digelar Tertutup, Putusannya Terbuka

Nasional
KPK Bantah Novel soal Diperingatkan Firli Saat Usut Kasus Edhy Prabowo

KPK Bantah Novel soal Diperingatkan Firli Saat Usut Kasus Edhy Prabowo

Nasional
Prabowo Sebut Tentara hingga Intelijen Unggul Aspek Penting Ketahanan Nasional

Prabowo Sebut Tentara hingga Intelijen Unggul Aspek Penting Ketahanan Nasional

Nasional
Kala Susi Pudjiastuti Realistis Saat Didorong Maju Capres

Kala Susi Pudjiastuti Realistis Saat Didorong Maju Capres

Nasional
Novel Baswedan Mengaku Pernah Diminta Firli Tak Telalu Menyerang Saat Usut Edhy Prabowo

Novel Baswedan Mengaku Pernah Diminta Firli Tak Telalu Menyerang Saat Usut Edhy Prabowo

Nasional
Eks Dubes RI Nilai Lawatan Jokowi ke Rusia Bisa Lepas Blokade Ekonomi

Eks Dubes RI Nilai Lawatan Jokowi ke Rusia Bisa Lepas Blokade Ekonomi

Nasional
Kini Masker Harus Dipakai Lagi di Ruang Terbuka

Kini Masker Harus Dipakai Lagi di Ruang Terbuka

Nasional
Seluruh Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Tiba di Tanah Suci

Seluruh Jemaah Haji Reguler Indonesia Sudah Tiba di Tanah Suci

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P soal Deklarasi Capres 2024 | Ucapan Selamat Jokowi ke Apriyani/Fadia

[POPULER NASIONAL] PDI-P soal Deklarasi Capres 2024 | Ucapan Selamat Jokowi ke Apriyani/Fadia

Nasional
Memilih Damai Menolak Perang

Memilih Damai Menolak Perang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.