Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Epidemiolog: Ketertutupan Data Covid-19 Sangat Bahayakan Pengendalian Pandemi

Kompas.com - 22/07/2021, 15:02 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengingatkan pemerintah akan bahayanya ketertutupan data Covid-19 atau bahkan melakukan manipulasi data terhadap pengendalian pandemi.

Menurut dia, sejumlah dampak berpotensi terjadi kepada bangsa dan negara bila ketertutupan data dilakukan.

"Ketertutupan dalam komunikasi, informasi data ini sangat membahayakan bagi pengendalian pandemi. Karena dia akan mendorong kepada misstrategy, misleading, miss alokasi, dan juga miss ekspektasi," kata Dicky dalam diskusi virtual bertajuk "Berburu Rente di Tengah Krisis: Siapa di Balik Distribusi Ivermectin?" Kamis (22/7/2021).

Dicky mengungkapkan, dampak dari adanya ketertutupan data bahkan mengakibatkan lonjakan kasus Covid-19 yang tinggi.

Hal ini karena, jika data dilihat kasus menurun, maka masyarakat akan mengartikan seolah kondisi pandemi sudah membaik dan kembali melakukan aktivitas seperti biasa.

Baca juga: Ketua DPR: Jangan Demi Dibilang Berhasil Tangani Covid-19, Data Sesungguhnya Tak Dibuka ke Publik

"Lonjakan kasus karena warga didorong untuk melakukan aktivitas biasa. Ketidakakuratan data saja sudah bisa membuat seperti itu. Under-reported, undercount bahkan ini akan menjadi satu potensi perburukan pandemi," jelasnya.

Lanjut Dicky, ketertutupan data yang mengakibatkan lonjakan itu juga akan memuncak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Masyarakat, kata dia, akan melihat bahwa kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan data atau informasi resmi dari pemerintah.

"Ketika kenyataan dikatakan beritanya positif, tapi di lapangan ya kematian ada, dan kekurangan lainnya. Ketakutan itu ada, dan tidak bisa ditutupi. Ketakutan itu akan tercermin dari kehidupan sehari-hari. Dan diharapkan adanya pemulihan justru tidak terjadi," imbuhnya.

Tak sampai di situ, Dicky juga memaparkan dalam presentasinya, agar pemerintah menghindari dugaan manipulasi data.

Baca juga: Lapor Covid-19: Jangan Senang Dulu Lihat Angka Kesembuhan Tinggi

Pasalnya, Dicky menilai manipulasi data merupakan penanda utama korupsi Covid-19. Namun, Dicky tak menjelaskan detail terkait manipulasi data yang berefek pada korupsi.

"Kalau manipulasi data, itu sudah ke arah (korupsi). Manipulasi data adalah penanda utama korupsi Covid-19," kata Dicky.

Kendati demikian, Dicky berpandangan bahwa pemerintah sejauh ini masih menyampaikan seluruh informasi atau data terkait perkembangan kasus Covid-19.

Namun, hal tersebut bukan berarti menutup kemungkinan pemerintah akan melakukan ketertutupan data.

Untuk itu, Dicky mengatakan jika sudah ada dugaan yang mengarah pada ketertutupan bahkan manipulasi, menjadi tugas bersama semua pihak untuk meluruskan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

"Presidential Club" Prabowo Diprediksi Jadi Ajang Dialog dan Nostalgia

Nasional
Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye 'Tahanan KPK' Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Gus Muhdlor Kenakan Rompi Oranye "Tahanan KPK" Usai Diperiksa 7 Jam, Tangan Diborgol

Nasional
Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Adam Deni Hanya Dituntut 1 Tahun Penjara, Jaksa: Sudah Bermaafan dengan Sahroni

Nasional
Ide 'Presidential Club' Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Ide "Presidential Club" Prabowo Diprediksi Bakal Bersifat Informal

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Ma'ruf Amin: Perlu Upaya Lebih Keras

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com