Epidemiolog: Ketertutupan Data Covid-19 Sangat Bahayakan Pengendalian Pandemi

Kompas.com - 22/07/2021, 15:02 WIB
Ilustrasi virus corona, Covid-19. (Shutterstock) ShutterstockIlustrasi virus corona, Covid-19. (Shutterstock)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ahli Epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengingatkan pemerintah akan bahayanya ketertutupan data Covid-19 atau bahkan melakukan manipulasi data terhadap pengendalian pandemi.

Menurut dia, sejumlah dampak berpotensi terjadi kepada bangsa dan negara bila ketertutupan data dilakukan.

"Ketertutupan dalam komunikasi, informasi data ini sangat membahayakan bagi pengendalian pandemi. Karena dia akan mendorong kepada misstrategy, misleading, miss alokasi, dan juga miss ekspektasi," kata Dicky dalam diskusi virtual bertajuk "Berburu Rente di Tengah Krisis: Siapa di Balik Distribusi Ivermectin?" Kamis (22/7/2021).

Dicky mengungkapkan, dampak dari adanya ketertutupan data bahkan mengakibatkan lonjakan kasus Covid-19 yang tinggi.

Hal ini karena, jika data dilihat kasus menurun, maka masyarakat akan mengartikan seolah kondisi pandemi sudah membaik dan kembali melakukan aktivitas seperti biasa.

Baca juga: Ketua DPR: Jangan Demi Dibilang Berhasil Tangani Covid-19, Data Sesungguhnya Tak Dibuka ke Publik

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Lonjakan kasus karena warga didorong untuk melakukan aktivitas biasa. Ketidakakuratan data saja sudah bisa membuat seperti itu. Under-reported, undercount bahkan ini akan menjadi satu potensi perburukan pandemi," jelasnya.

Lanjut Dicky, ketertutupan data yang mengakibatkan lonjakan itu juga akan memuncak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Masyarakat, kata dia, akan melihat bahwa kenyataan di lapangan tidak sesuai dengan data atau informasi resmi dari pemerintah.

"Ketika kenyataan dikatakan beritanya positif, tapi di lapangan ya kematian ada, dan kekurangan lainnya. Ketakutan itu ada, dan tidak bisa ditutupi. Ketakutan itu akan tercermin dari kehidupan sehari-hari. Dan diharapkan adanya pemulihan justru tidak terjadi," imbuhnya.

Tak sampai di situ, Dicky juga memaparkan dalam presentasinya, agar pemerintah menghindari dugaan manipulasi data.

Baca juga: Lapor Covid-19: Jangan Senang Dulu Lihat Angka Kesembuhan Tinggi

Pasalnya, Dicky menilai manipulasi data merupakan penanda utama korupsi Covid-19. Namun, Dicky tak menjelaskan detail terkait manipulasi data yang berefek pada korupsi.

"Kalau manipulasi data, itu sudah ke arah (korupsi). Manipulasi data adalah penanda utama korupsi Covid-19," kata Dicky.

Kendati demikian, Dicky berpandangan bahwa pemerintah sejauh ini masih menyampaikan seluruh informasi atau data terkait perkembangan kasus Covid-19.

Namun, hal tersebut bukan berarti menutup kemungkinan pemerintah akan melakukan ketertutupan data.

Untuk itu, Dicky mengatakan jika sudah ada dugaan yang mengarah pada ketertutupan bahkan manipulasi, menjadi tugas bersama semua pihak untuk meluruskan.

"Saya masih melihat pemerintah masih ada menyampaikan data. Hanya arah-arah misalnya mau menutup (data), ini harus kita luruskan," ucapnya.

Baca juga: Kasus Covid-19 Turun karena Testing Berkurang, Pemerintah Dinilai Problematik

"Semoga kita tidak mengarah kepada itu (ketertutupan dan manipulasi data). Ini harus jadi tanggungjawab bersama," sambung dia.

Diberitakan, kasus Covid-19 di Indonesia terlihat mengalami penurunan pada Minggu (18/7/2021) yaitu dengan penambahan kasus baru mencapai 44.721 kasus.

Padahal, empat hari sebelumnya angka penambahan kasus baru Covid-19 selalu melewati 50.000 kasus dalam sehari.

Sayangnya, penurunan kasus tersebut dibarengi dengan angka testing yang juga menurun.

Fenomena ini yang kemudian memantik polemik dan pertanyaan di masyarakat akan adanya dugaan manipulasi data.

Pasalnya, penurunan kasus tersebut terjadi menjelang pemerintah mengakhiri pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4 pada 25 Juli 2021.

Baca juga: LaporCovid-19: Percuma Angka Kasus Covid-19 Turun kalau Jumlah Testing Merosot

Sebelumnya, pemerintah menjanjikan akan melonggarkan PPKM Level 4 pada 26 Juli jika tren kasus Covid-19 menurun.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Sita Uang Rp 225 Juta dalam OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

KPK Beberkan Kronologi OTT Bupati Kolaka Timur

Nasional
KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

KPK: Bupati Kolaka Diduga Minta Uang Rp 250 Juta ke Kepala BPBD sebagai Fee Proyek Jembatan

Nasional
KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

KPK Tahan Bupati Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Kolaka Timur

Nasional
KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

KPU Sebut Pencoblosan Pemilu 2024 di Bulan April Akan Problematik

Nasional
KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

KPK Tetapkan Bupati Kolaka Timur Andi Merya Nur dan Kepala BPBD Tersangka Suap

Nasional
Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Anggaran Bansos 2022 Rp 74,08 Triliun, Risma: Bansos Tidak Dihentikan

Nasional
Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Kejagung: Alex Noerdin Perintahkan Pencairan Dana Hibah Pembangunan Masjid Sriwijaya Tanpa Proposal

Nasional
Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Komnas HAM Gali Kesaksian 3 Pegawai KPI Terkait Dugaan Pelecehan Seksual

Nasional
2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

2 Eks Pejabat Diten Pajak Didakwa Terima Suap Rp 57 Miliar Rekayasa Laporan

Nasional
Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Rapat dengan Kemenlu, Pimpinan Komisi I Sebut Tak Ada Tambahan Anggaran pada 2022

Nasional
Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Kasus Pembangunan Masjid Sriwijaya yang Libatkan Alex Noerdin Diduga Rugikan Negara Rp 130 Miliar

Nasional
Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Ke Lampung, Panglima TNI Perintahkan Habiskan Semua Dosis Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Kemenkes: Varian Delta Virus Corona Mendominasi di 34 Provinsi

Nasional
Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Alex Noerdin Kembali Jadi Tersangka Kasus Korupsi, Kali Ini Terkait Pembangunan Masjid

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.