Kompas.com - 22/07/2021, 00:05 WIB
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Amiruddin Al Rahab ketika ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (9/5/2018). KOMPAS.com/ MOH NADLIRKomisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Amiruddin Al Rahab ketika ditemui di Kantornya, Jakarta, Rabu (9/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Amiruddin mengkritik pembentukan Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BK-P3).

Pembentukan BK-P3 diatur dalam Rancangan Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua yang telah disahkan DPR.

Amiruddin mengkritik soal masuknya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dalam BK-P3 yang ia nilai tidak terlalu memperhatikan aspek hak asasi manusia (HAM) dalam perencanaan pembangunan.

"Di badan ini bergabung Bappenas, Mendagri, dan Menteri Keuangan. Satu catatan saya, dalam konteks HAM, Bappenas kadang-kadang tidak terlalu berpikir tentang Hak Asasi Manusia dalam perencanaan pembangunan," kata Amiruddin, dalam diskusi virtual bertajuk Bagaimana Dampak Pengesahan RUU Otsus Papua Terhadap Penyelesaian Konflik Papua?, Rabu (21/7/2021).

Baca juga: Akui Ada Pembangunan Setelah RUU Otsus Papua, Pengamat: Pertanyaannya, Apakah Signifikan?

Amiruddin berpandangan, dalam perencanaan pembangunan, Bappenas justru sangat teknokratik dengan mengutamakan statistik dan jumlah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk itu, dia mempertanyakan apakah badan khusus tersebut nantinya akan berjalan dengan instrumen HAM dalam mengawasi program pembangunan.

"Kenapa? Karena (HAM) itu yang menjadi soal di Papua kan? Kalau membangun jembatan, semua orang bisa. Tapi pertanyaannya apakah itu bermanfaat untuk peningkatan perlindungan dan pemenuhan HAM terutama di bidang sosial ekonomi," jelasnya.

Selain jembatan, ia juga menganalogikan pembangunan lain, misalnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang harus pula melihat fungsinya dalam pelayanan hak kesehatan warga negara.

Kemudian, ia juga mempertanyakan apakah badan khusus tersebut juga akan mengakselerasi kebutuhan guru di Papua.

"Nah inilah dari badan ini saya pikir yang perlu kita lihat bersama, sebagai bahan untuk kita melihat bagaimana undang-undang ini akan dipraktikkan," tuturnya.

Baca juga: RUU Otsus Papua Disahkan, Wapres Akan Pimpin Badan Khusus di Papua

Di samping itu, Amiruddin juga mempertanyakan kewenangan utama dari BK-P3 dalam pelaksanaan otonomi khusus di Papua.

Menurutnya, terkait koordinasi atau sinkronisasi yang disebutkan dalam Pasal 68A RUU Otsus Papua tentang BK-P3, belum dijelaskan secara detail.

"Kalau koordinasi dan sinkronisasi, yang dia mau koordinasikan atau sinkronisasikan itu antara apa dengan apa? Ini mesti terang, supaya kewenangan pemerintahan provinsi tidak bertabrakan dengan badan yang akan di bawah Wapres ini," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Nasional
KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

Nasional
Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

Nasional
Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Nasional
Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksan karena Jalani Isoman

Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksan karena Jalani Isoman

Nasional
Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Nasional
Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Nasional
Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Nasional
Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Nasional
Menlu: Kesenjangan Akses Vaksin Masih Jadi Perhatian Dunia, Termasuk Indonesia

Menlu: Kesenjangan Akses Vaksin Masih Jadi Perhatian Dunia, Termasuk Indonesia

Nasional
Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit, Anggota Dewas Lain Membesuk

Tumpak Panggabean Dirawat di Rumah Sakit, Anggota Dewas Lain Membesuk

Nasional
RS PON Tegaskan Pendarahan Otak Tukul Arwana Tak Berkaitan dengan Vaksin Covid-19

RS PON Tegaskan Pendarahan Otak Tukul Arwana Tak Berkaitan dengan Vaksin Covid-19

Nasional
Sesama Pimpinan DPR, Dasco Berkomunikasi Terakhir dengan Azis Syamsuddin Sebelum Paripurna

Sesama Pimpinan DPR, Dasco Berkomunikasi Terakhir dengan Azis Syamsuddin Sebelum Paripurna

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.