Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Salurkan Bansos Selama PPKM Darurat, Pos Indonesia Tempuh Cara Door to Door

Kompas.com - 18/07/2021, 20:58 WIB
Yussy Maulia Prasetyani,
Sri Noviyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Dalam upaya menyelamatkan perokonomian masyarakat, pemerintah menjalankan program Jaring Pengalaman Sosial. Salah satunya, memberikan bantuan sosial tunai (BST) yang disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT Pos Indonesia.

Tahun ini, bansos ditargetkan untuk menjangkau hingga 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Penyaluran pun dilakukan secara bertahap. Salah satunya dilakukan di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Minggu (18/7/2021).

Mengingat adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali, Pos Indonesia pun menyalurkan BST secara door to door atau mendatangi langsung ke rumah KPM.

Cara ini juga dilakukan untuk mencegah timbulnya kerumunan saat pembagian BST berlangsung sehingga dapat mengurangi rantai penyebaran Covid-19.

Baca juga: Bansos Serentak Disalurkan, Kantor Pos Kediri Pastikan Para Petugas Dibekali Imun Kuat

Untuk mengejar target penyaluran BST kepada 10 juta KPM pada tahun ini, Pos Indonesia juga menambah jumlah tenaga penyalur dan bantuan komunitas. Tenaga penyalur yang mendatangi rumah KPM pun dipastikan telah divaksin Covid-19.

Pastikan penyaluran BST sampai ke masyarakat

Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia Charles Sitorus mengatakan, penyaluran BST dilakukan secara serentak oleh seluruh Kantor Pos di Indonesia, kecuali wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Pasalnya, menurut Charles, wilayah-wilayah tersebut masih menunggu data dan kepastian dari Kemensos.

"Dalam penyalurannya, Pos Indonesia bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Satgas Covid-19, dan pihak keamanan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan," sambung Charles dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas, Minggu.

Sementara itu, dalam hal validitas data KPM, Pos Indonesia terus melakukan pembaruan data secara berkala kepada Kemensos.

"Kami punya kesepakatan, jika ada data yang tidak valid akan dikembalikan ke Kemensos. Data setiap sebulan sekali berubah karena memang ada pergeseran, penambahan, maupun
pengurangan," tutur Charles.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Samono mengatakan, Kemensos dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan berkolaborasi untuk mengawal validitas data KPM.

Selain itu, keduanya juga akan memastikan kesesuaian jumlah dan ketepatan waktu penyaluran BST.

"BPKP akan memeriksa dari sisi akuntabilitas guna meyakinkan bahwa prosedur yang dijalankan oleh Kemensos benar-benar disosialisasikan oleh lembaga di bawahnya, termasuk provinsi hingga tingkat paling bawah," kata Samono.

Baca juga: Cek Bansos Kartu Sembako, PKH, dan BST di cekbansos.kemensos.go.id

Adapun jumlah bantuan yang diterima oleh KPM dalam penyaluran BST kali ini sebesar Rp 600.000. Jumlah tersebut merupakan alokasi dari BST Mei dan Juni 2021.

Disambut baik oleh masyarakat

Penyaluran BST pada Minggu pun disambut gembira oleh sejumlah KPM. Salah satunya, Ahmad Maulana.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com