Salurkan Bansos Selama PPKM Darurat, Pos Indonesia Tempuh Cara Door to Door

KOMPAS.com - Dalam upaya menyelamatkan perokonomian masyarakat, pemerintah menjalankan program Jaring Pengalaman Sosial. Salah satunya, memberikan bantuan sosial tunai (BST) yang disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT Pos Indonesia.

Tahun ini, bansos ditargetkan untuk menjangkau hingga 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Penyaluran pun dilakukan secara bertahap. Salah satunya dilakukan di Jagakarsa, Jakarta Selatan pada Minggu (18/7/2021).

Mengingat adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat yang diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali, Pos Indonesia pun menyalurkan BST secara door to door atau mendatangi langsung ke rumah KPM.

Cara ini juga dilakukan untuk mencegah timbulnya kerumunan saat pembagian BST berlangsung sehingga dapat mengurangi rantai penyebaran Covid-19.

Untuk mengejar target penyaluran BST kepada 10 juta KPM pada tahun ini, Pos Indonesia juga menambah jumlah tenaga penyalur dan bantuan komunitas. Tenaga penyalur yang mendatangi rumah KPM pun dipastikan telah divaksin Covid-19.

Pastikan penyaluran BST sampai ke masyarakat

Direktur Bisnis Jaringan dan Layanan Keuangan PT Pos Indonesia Charles Sitorus mengatakan, penyaluran BST dilakukan secara serentak oleh seluruh Kantor Pos di Indonesia, kecuali wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

Pasalnya, menurut Charles, wilayah-wilayah tersebut masih menunggu data dan kepastian dari Kemensos.

"Dalam penyalurannya, Pos Indonesia bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Satgas Covid-19, dan pihak keamanan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan," sambung Charles dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas, Minggu.

Sementara itu, dalam hal validitas data KPM, Pos Indonesia terus melakukan pembaruan data secara berkala kepada Kemensos.

"Kami punya kesepakatan, jika ada data yang tidak valid akan dikembalikan ke Kemensos. Data setiap sebulan sekali berubah karena memang ada pergeseran, penambahan, maupun
pengurangan," tutur Charles.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta Samono mengatakan, Kemensos dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) akan berkolaborasi untuk mengawal validitas data KPM.

Selain itu, keduanya juga akan memastikan kesesuaian jumlah dan ketepatan waktu penyaluran BST.

"BPKP akan memeriksa dari sisi akuntabilitas guna meyakinkan bahwa prosedur yang dijalankan oleh Kemensos benar-benar disosialisasikan oleh lembaga di bawahnya, termasuk provinsi hingga tingkat paling bawah," kata Samono.

Adapun jumlah bantuan yang diterima oleh KPM dalam penyaluran BST kali ini sebesar Rp 600.000. Jumlah tersebut merupakan alokasi dari BST Mei dan Juni 2021.

Disambut baik oleh masyarakat

Penyaluran BST pada Minggu pun disambut gembira oleh sejumlah KPM. Salah satunya, Ahmad Maulana.

Warga Kampung Kandang, Jagakarsa, Jakarta Selatan yang berprofesi sebagai guru mengaji tersebut mengaku bersyukur dapat menerima BST senilai Rp 300.000 per bulan.

"Alhamdulillah dapat Rp 300.000 setiap bulan. Bantuan ini meringankan beban pada masa pandemi. Uangnya bisa untuk beli beras dan membantu orangtua," kata Ahmad.

Hal senada juga dibeberkan oleh Abdurahman, warga Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ia mengaku, uang BST senilai Rp 300.000 yang ia terima setiap bulan sangat membantu di tengah kesulitan ekonomi di masa pandemi.

"(BST) Sangat membantu karena bisa untuk tambahan beli lauk. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyaluran BST," kata Abdurahman.

Pos Indonesia yang hadir di seluruh pelosok negeri memungkinkan tersalurkannya BST sesuai target waktu dan ketepatan pada penerima manfaat.

Penyaluran BST pun tidak hanya bertujuan sebagai penolong perekonomian warga, tetapi juga penggerak ekonomi di berbagai pelosok daerah dan menghidupkan roda perkonomian nasional sesuai dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).