Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UPDATE: Kasus Covid-19 Masih di Atas 50.000, Jokowi Minta Percepat Vaksinasi

Kompas.com - 18/07/2021, 09:15 WIB
Tsarina Maharani,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia mencatat kasus baru Covid-19 tak kurang dari 50.000 setiap harinya. Pada Sabtu (17/7/2021), pemerintah mencatat ada penambahan 51.952 kasus konfirmasi positif Covid-19.

Dengan demikian, total kasus Covid-19 di Tanah Air kini berjumlah 2.832.755 kasus. Sementara itu, ada penambahan 1.092 kasus kematian, sehingga total pasien Covid-19 meninggal dunia menjadi 72.489.

Kemudian, ada 27.903 pasien Covid-19 yang dinyatakan sembuh, sehingga totalnya menjadi 2.232.394. Kasus aktif Covid-19 di Tanah Air, per kemarin mencapai 527.872 kasus.

Saat ini, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa-Bali masih berlaku hingga 20 Juli 2021.

14-21 hari

Dalam konferensi pers yang disiarkan secara daring pada Sabtu malam, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah masih mengevaluasi pelaksanaan PPKM darurat sebelum memutuskan memperpanjangnya atau tidak.

Luhut mengklaim ada penurunan mobilitas penduduk, tapi hal itu belum diikuti penurunan laju penularan Covid-19.

Menurutnya, dibutuhkan waktu 14-21 hari untuk melihat apakah kasus konfirmasi Covid-19 mulai menurun.

"Dibutuhkan waktu kurang lebih 14 sampai 21 hari, untuk kemudian penambahan kasus ini bisa mulai flattening atau mulai rata dan menurun," kata Koordinator PPKM Darurat Jawa Bali ini.

Luhut pun mengungkapkan, kebijakan PPKM darurat bukanlah keputusan yang mudah bagi pemerintah. Sebab, PPKM darurat ini berdampak pada perekonomian, terutama bagi masyarakat kecil.

Baca juga: Luhut: Butuh 14-21 Hari Turunkan Lonjakan Kasus Covid-19

Dalam kesempatan itu, Luhut juga meminta maaf kepada masyarakat jika kebijakan PPKM darurat belum optimal.

Ia menyatakan, pemerintah terus bekerja keras untuk menurunkan laju penularan Covid-19 dan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.

"Sebagai Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, dari lubuk hati yang paling dalam saya ingin meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia jika dalam penanganan PPKM Jawa-Bali ini masih belum maksimal," ucapnya.

Ia pun mengatakan, keputusan PPKM darurat diperpanjang atau tidak akan diumumkan dalam dua-tiga hari ke depan.

Vaksinasi dipercepat

Dalam rapat terbatas evaluasi PPKM darurat, Jumat (16/7/2021), Presiden Joko Widodo mengingatkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin segera menghabiskan stok vaksin Covid-19 yang masih banyak tersimpan di daerah.

Ia meminta vaksin yang telah dikirim ke daerah-daerah segera disuntikkan kepada masyarakat.

"Tolong dilihat betul angka-angkanya. Karena yang saya lihat, data yang masuk baik itu berupa itu vaksin jadi maupun bulk itu yang sudah masuk ke negara kita sudah 137 juta (dosis). Sementara yang sudah disuntikkan dalam vaksinasi kurang lebih 54 juta," ujar Jokowi dalam rapat terbatas yang ditayangkan di Youtube Sekretariat Presiden, Sabtu.

Baca juga: Jokowi: Stok Vaksin Covid-19 yang Disimpan Terlalu Banyak, Segera Habiskan

"Artinya stok yang ada baik mungkin di Bio Farma maupun di Kementerian Kesehatan atau mungkin di provinsi, di kabupaten, di kota, di RS, di puskesmas, terlalu besar," lanjutnya.

Presiden pun meminta vaksinasi Covid-19 difokuskan di tiga provinsi di Jawa, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan Banten. Sebab, vaksinasi Covid-19 di tiga provinsi itu masih di bawah 20 persen.

"Provinsi mana yang sekarang harus kita fokuskan, menurut saya tiga yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten. Karena ini 12 persen di Jawa barat, 14 persen di Jawa Tengah, 14 persen di Banten," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com