Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Dorong G20 Kerja Sama Hadapi Pandemi Covid-19

Kompas.com - 15/07/2021, 18:22 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia mendorong agar negara-negara Group of 20 atau G20 bekerja sama dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang saat ini masih terjadi.

Hal tersebut disampaikan Co-Sherpa G20 Indonesia Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk Penguatan Program-Program Prioritas Dian Triansyah Djani dalam pertemuan kedua G20 Sherpa secara virtual.

Menurut dia, kesepakatan G20 di tahun 2021 diharapkan dapat mendukung pemulihan kesehatan dan ekonomi pasca pandemi tersebut.

"Kesepakatan G20 harus dapat ditindaklanjuti dengan implementasi konkret sehingga kami mendorong agar G20 bekerja sama menghadapi pandemi," ujar Djani, dikutip dari laman resmi Kementerian Luar Negeri, Kamis (15/7/2021).

Baca juga: Seorang Delegasi Indonesia pada Pertemuan G20 di Italia Dinyatakan Positif Covid-19

Selain itu, kata Djani, Indonesia juga meminta G20 untuk memastikan akses vaksin Covid-19 untuk seluruh negara.

Akses vaksin tersebut harus adil dan terjangkau agar pandemi Covid-19 yang terjadi bisa segera usai secara global.

"G20 perlu memastikan akses vaksin COVID-19 yang adil dan terjangkau," kata dia.

Menurut Djani, agar dunia bisa bangkit dari krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19, maka implementasi berbagai kesepakatan G20 dan peningkatan kerja sama sektor-sektor tertentu harus dilakukan.

Antara lain, seperti sektor kesehatan, pendidikan yang berkaitan dengan penyiapan tenaga kerja terampil, serta pentingnya pendidikan vokasi.

"Termasuk reskilling dan upskilling untuk mereka yang terdampak pandemi," kata Djani.

Baca juga: Luhut Minta NTT Persiapkan Diri sebagai Lokasi Side Event KTT G20 Tahun 2022

Di sisi lain, Indonesia juga berharap G20 dapat mendukung fleksibilitas kesepakatan Trade-related Intellectual Property Rights (TRIPS), memberikan transfer teknologi, serta pembangunan kapasitas produksi di negara berkembang.

Termasuk pentingnya meningkatkan kepercayaan terhadap sistem perdagangan dunia dan perlunya memberikan perhatian lebih pada isu digitalisasi.

Adapun G20 merupakan forum 19 negara dan sebuah organisasi regional (Uni Eropa) yang mewakili 85 persen GDP dunia, 75 persen perdagangan dunia, 80 persen investasi global, dan dua pertiga penduduk dunia.

Selain itu, G20 juga memiliki kapasitas besar untuk menciptakan momentum kesepakatan multilateral.

Oleh karena itu, Indonesia pun terus memastikan agar G20 dapat memberikan sumbangsih konkretnya terhadap penanganan krisis akibat pandemi Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com