Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Covid-19: PPKM Darurat Kurangi Mobilitas, tetapi Belum Turunkan Kasus

Kompas.com - 15/07/2021, 16:03 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat mulai membuahkan hasil.

Hal itu dibuktikan dari berkurangnya mobilitas penduduk di berbagai tempat sejak PPKM Darurat diterapkan.

"Evaluasi terkait pembatasan mobilitas yang telah dilakukan selama satu minggu PPKM Darurat kemarin sudah mulai terlihat hasilnya di mana terjadi penurunan mobilitas ke tempat kerja, tempat umum, tempat wisata, dan stasiun," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (15/7/2021).

Namun demikian, kata Wiku, penurunan mobilitas ini belum cukup untuk mengurangi laju penambahan kasus Covid-19.

Baca juga: Satgas: Lonjakan Kasus Covid-19 Sebagian Besar karena Penularan di Keluarga

Justru, kasus harian virus corona belakangan terus meningkat tajam, bahkan mencapai lebih dari 50.000 kasus dalam satu hari.

Wiku mengatakan, peningkatan kasus yang tajam sebagian besar terjadi akibat penularan di tingkat keluarga.

Oleh karenanya, ia meminta masyarakat lebih disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, termasuk di lingkungan keluarga.

"Saya perlu menegaskan bahwa peran masyarakat sangat besar dalam menekan klaster keluarga," ujar Wiku.

Protokol kesehatan yang dapat dilakukan di dalam rumah antara lain segera mandi setelah pulang dari aktivitas di luar rumah, rutin membersihkan rumah dengan cairan disinfektan, dan rajin mencuci tangan selama 20 detik.

Selanjutnya, jika ada anggota keluarga yang mengalami gejala virus corona atau kontak erat dengan pasien Covid-19, Wiku meminta agar segera melapor ke Puskesmas dan melakukan isolasi mandiri.

"Saya juga meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk dapat secara bersama-sama menegakkan kedisiplinan protokol kesehatan melalui posko di wilayahnya masing-masing. Dengan demikian, penularan di tingkat mikro yaitu lingkungan keluarga dapat dicegah," kata dia.

Adapun PPKM Darurat berlaku sejak 3 Juli dan rencananya berakhir pada 20 Juli 2021.

Baca juga: 100 Titik Penyekatan di Jakarta Selama PPKM Darurat, Ini Rincian 15 Pintu Tol yang Ditutup...

Selama kebijakan tersebut berlaku, dilakukan pembatasan kegiatan pada berbagai sektor mulai dari perkantoran, restoran, pusat perbelanjaan, pendidikan, wisata, transportasi, seni budaya, hingga sosial kemasyarakatan.

Namun, lebih dari 10 haru PPKM Darurat diterapkan, laju penularan virus corona di Indonesia belum juga berkurang. Berdasarkan data pemerintah Rabu (14/7/2021) pukul 12.00 WIB, pasien Covid-19 bertambah sebanyak 54.517 orang dalam 24 jam.

Angka itu merupakan yang tertinggi selama pandemi. Dengan penambahan tersebut, jumlah pasien Covid-19 kini mencapai 2.670.046 orang terhitung dari diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com