Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Tebarkan Imun Simpati, Bukan Rumah Sakit Khusus Pejabat

Kompas.com - 15/07/2021, 15:16 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Rakyat tengah frustrasi dan pemerintah telah bersusah payah mengendalikan keadaan. Serbuan covid varian delta memang sungguh luar biasa.

Angka rerata harian yang meninggal tiap minggunya akibat covid sudah mendekati angka 800 lebih.

Jika pesohor seperti Cinta Laura bisa berbuat untuk kemanusiaan dan Ananda Omesh merelakan kendaraannya untuk mobil ambulance, maka saya rasa anggota DPR bisa berbuat lebih dari itu.

Kita butuh narasi-narasi optimis, narasi-narasi solidaritas, narasi-narasi simpati serta bukan narasi yang mengedepankan golongan dan partai.

Rakyat butuh imun untuk tubuh. Rakyat juga berhak mendapat imun simpati dari semua kalangan. Jika tidak bisa berbuat nyata, akan lebih baik diam dan berdoa saja.

Di saat pemerintah sudah bekerja keras, masih ada juga politisi Senayan yang menyebut pemerintah telah gagal dan tega menyebut failed nation.

Baca: Ibas: Jangan Sampai RI Disebut Failed Nation karena Tak Mampu Selamatkan Rakyatnya

Baca juga: 7 Alasan Menolak Indonesia sebagai Negara Gagal (Failed State)

 

Akan maklum jika anggota dewan ini rajin hadir di Senayan, aktif dalam rapat zoom atau berkiprah nyata sehingga tahu kondisi di lapangan yang sebenarnya. Faktanya berkata lain.

Setiap rezim pemerintahan menghadapi tantangan yang berbeda. Kali ini tantangan sungguh maha dasyat. Akan lebih fair jika semua kalangan bahu membahu berbuat nyata.

Tidak ada warna bendera partai tetapi gotong royong membantu sebagai sesama anak bangsa. Jika setiap anggota DPR bisa mengusahakan 50 ribu dosis vaksin saja maka seluruh anggota dewan terhormat yang berjumlah 575 orang akan bisa membantu 28.750.000 jiwa di 80 daerah pemilihan yang merata di seluruh tanah air.

Tentu saja, tindakan mulia ini akan mengurangi beban keuangan pemerintah yang sudah sempoyongan.

Kali ini, tidak ada negara yang kebal terhadap serangan covid. Afrika Selatan dan Lebanon kini tengah goyah karena kerusuhan sosial.

China yang menjadi awal wabah ini menyebar, sudah tancap gas. Beberapa negara di Eropa sudah tidak mewajibkan lagi pemakaian masker.

India yang pernah dihajar covid varian delta kini tengah merangkak bangkit. Dan Indonesia, pasti bisa bangkit dan menang melawan covid!

Kaya itu bukan berarti bisa membeli apa saja. Kaya itu bisa memberi apa saja di saat pandemi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com