Salin Artikel

Tebarkan Imun Simpati, Bukan Rumah Sakit Khusus Pejabat

Untukmu yang biasa bersafari
Di sana, di gedung DPR
Wakil rakyat kumpulan orang hebat
Bukan kumpulan teman teman dekat
Apalagi sanak famili
Di hati dan lidahmu kami berharap
Suara kami tolong dengar lalu sampaikan

Penggalan lirik lagu Iwan Flas yang berjudul “Wakil Rakyat” ini sepertinya akan tetap relevan dan selaras dengan wajah sebagian anggota DPR saat ini.

Ditengah negara kita menorehkan “prestasi” level dunia dengan 54.517 orang dinyatakan positif covid-19 dan telah 69.210 orang wafat sejak terjadi pandemi (data satgas covid-19 pertanggal 14 Juli 2021), sangat miris jika masih ada anggota dewan yang terhormat masih meminta keistimewaan dengan penyediaan fasilitas ICU di rumah sakit khusus untuk wakil rakyat.

Seperti koor sebuah orkestra, permintaan ini merupakan gayung bersambut dari rekan sesama partainya yang meminta rumah sakit khusus pejabat karena merasa tidak terima ada anggota DPR yang juga berasal dari parpol yang sama telah meninggal karena kesulitan mendapat ruang perawatan untuk penderita covid-19.

Padahal untuk urusan sakit, semua rakyat – entah itu pejabat atau pengangguran adalah berhak sama mendapatkan perawatan.

Alih-alih memikirkan rakyat yang hingga detik ini kesulitan mencari makan untuk anggota keluarganya karena penyekatan jalan dimana-mana, sebagian anggota DPR kita masih terjebak dengan kepentingan golongan dan kepentingan sesaat.

Jargon dari rakyat untuk rakyat sejatinya telah mereka tanggalkan. Jika mereka mau dan tidak ingin turun ke lapangan karena takut tertular covid, manfaatkan kehadiran tenaga ahli yang mereka punya untuk updating kondisi para pencari ruang perawatan di rumah-rumah sakit.

Tingkat keterisian tempat tidur (BOR) di hampir semua rumah sakit di Pulau Jawa sudah di atas standar Badan Kesehatan Dunia (WHO) yakni melebihiri 60 persen.

Cerita pilu beberapa penderita covid yang meninggal di kendaraan karena tidak cepat tertolong di rawat di rumah sakit, juga sudah mengkhawatirkan.

Lapor Covid-19 menyebut 265 pasien isolasi mandiri di rumah sudah meregang nyawa hingga tanggal 14 Juli 2021 karena mereka kesulitan mendapat akses perawatan di rumah sakit.

Kesempatan mendapat perawatan di rumah sakit ibaratnya bisa masuk setelah ada pasien yang meninggal. Begitu sulitnya mencari kamar kosong di rumah sakit di Depok, Bandung, Bekasi, Jakarta, Jogya atau kota-kota yang lain.

Tebarlah imun simpati

Pendapat anggota DPR yang melukai perasaan rakyat di kala susah seperti sekarang ini memang tidak menggambarkan keseluruhan anggota Dewan.

Masih ada anggota Dewan yang rela menyumbangkan gajinya untuk masyarakat kecil. Anggota DPR daerah pemilihan Kalimantan Utara yang berjibaku mengerahkan segala aksesnya untuk menolong warga di perbatasan yang luput dari pemberitaan nasional.

Ada juga anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Barat yang kerjanya terus membagi-bagi apa yang dimilikinya untuk warga yang tidak mampu.

Ada partai yang menggelar vaksinasi gratis untuk masyarakat di saat rakyat tengah mendamba sangat mendapat pembentuk imun di dalam tubuh.

Rakyat tengah frustrasi dan pemerintah telah bersusah payah mengendalikan keadaan. Serbuan covid varian delta memang sungguh luar biasa.

Angka rerata harian yang meninggal tiap minggunya akibat covid sudah mendekati angka 800 lebih.

Jika pesohor seperti Cinta Laura bisa berbuat untuk kemanusiaan dan Ananda Omesh merelakan kendaraannya untuk mobil ambulance, maka saya rasa anggota DPR bisa berbuat lebih dari itu.

Kita butuh narasi-narasi optimis, narasi-narasi solidaritas, narasi-narasi simpati serta bukan narasi yang mengedepankan golongan dan partai.

Rakyat butuh imun untuk tubuh. Rakyat juga berhak mendapat imun simpati dari semua kalangan. Jika tidak bisa berbuat nyata, akan lebih baik diam dan berdoa saja.

Di saat pemerintah sudah bekerja keras, masih ada juga politisi Senayan yang menyebut pemerintah telah gagal dan tega menyebut failed nation.

Baca: Ibas: Jangan Sampai RI Disebut Failed Nation karena Tak Mampu Selamatkan Rakyatnya

Akan maklum jika anggota dewan ini rajin hadir di Senayan, aktif dalam rapat zoom atau berkiprah nyata sehingga tahu kondisi di lapangan yang sebenarnya. Faktanya berkata lain.

Setiap rezim pemerintahan menghadapi tantangan yang berbeda. Kali ini tantangan sungguh maha dasyat. Akan lebih fair jika semua kalangan bahu membahu berbuat nyata.

Tidak ada warna bendera partai tetapi gotong royong membantu sebagai sesama anak bangsa. Jika setiap anggota DPR bisa mengusahakan 50 ribu dosis vaksin saja maka seluruh anggota dewan terhormat yang berjumlah 575 orang akan bisa membantu 28.750.000 jiwa di 80 daerah pemilihan yang merata di seluruh tanah air.

Tentu saja, tindakan mulia ini akan mengurangi beban keuangan pemerintah yang sudah sempoyongan.

Kali ini, tidak ada negara yang kebal terhadap serangan covid. Afrika Selatan dan Lebanon kini tengah goyah karena kerusuhan sosial.

China yang menjadi awal wabah ini menyebar, sudah tancap gas. Beberapa negara di Eropa sudah tidak mewajibkan lagi pemakaian masker.

India yang pernah dihajar covid varian delta kini tengah merangkak bangkit. Dan Indonesia, pasti bisa bangkit dan menang melawan covid!

Kaya itu bukan berarti bisa membeli apa saja. Kaya itu bisa memberi apa saja di saat pandemi.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/15/15161591/tebarkan-imun-simpati-bukan-rumah-sakit-khusus-pejabat

Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke