Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Kolaborasi dengan Mahasiswa Bantu Program Polri Percepat Vaksinasi di Masyarakat

Kompas.com - 09/07/2021, 20:32 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, DPR berkolaborasi dengan elemen mahasiswa untuk mendukung program Kepolisian RI (Polri) dalam percepatan vaksinasi di masyarakat.

Menurut Dasco, para mahasiswa nantinya akan mendukung sebagai relawan percepatan vaksinasi yang digalakkan Polri hingga ke pelosok masyarakat.

"Adik-adik mahasiswa ini mempunyai sumber daya manusia yang banyak, baik di kampus-kampus maupun teman-teman aktivis. Oleh karena itu, kita kolaborasi, supaya program-program dari Polri dan adik-adik ini bisa cepat terlaksana," kata Dasco dalam pernyataan video yang diterima Kompas.com, Jumat (9/7/2021).

Adapun pernyataan itu disampaikannya usai memimpin rapat koordinasi di Gedung DPR dalam rangka kolaborasi dengan Polri dan elemen mahasiswa dalam penyelenggaran vaksinasi di masyarakat, Jumat.

Dasco mengatakan, untuk mengatasi situasi yang terjadi saat ini di mana lonjakan kasus Covid-19 terus terjadi, dibutuhkan kolaborasi semua pihak.

Baca juga: Dukung Layanan Transportasi Laut, Pekerja di Pelabuhan Tanjung Priok Wajib Vaksinasi

Sebab, ia berpikir bahwa pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani pandemi Covid-19.

"Saya pikir kalau pemerintah kerja sendiri dalam hal ini Kemenkes dan lain-lain, dalam keadaan seperti ini tidak bisa tertangani," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Badan Intel dan Keamanan (Wakabaintelkam) Polri Irjen Pol Suntana mengatakan, program percepatan vaksinasi ini dalam rangka memberikan dukungan pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Secara teknis, mahasiswa yang terlibat diarahkan untuk mencari lokasi yang cukup luas agar dapat melakukan vaksinasi bagi mahasiswa, sivitas akademika, hingga masyarakat sekitar.

"Vaksinatornya kita mungkin bisa bekerja sama dengan adik-adik yang masih kuliah di Fakultas Kedokteran. Kita mengejar semaksimal mungkin agar kita bisa melihat gerakan vaksinasi massal ini sebagai indikator untuk melihat berkurangnya pandemi Covid-19," jelasnya.

Baca juga: Percepat Vaksinasi Covid-19, Polsek Senen Datangi Langsung Rumah Warga

Sementara itu, Korpus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Eko Pratama mengaku pihaknya siap bekerja sama dengan DPR dan Polri dalam percepatan vaksinasi di masyarakat.

Pihaknya juga menegaskan bahwa kegiatan ini tidak berkaitan dengan gerakan politik, tapi merupakan dukungan terhadap pemerintah dalam penanganan pandemi.

"Teknisnya kami siap untuk membersamai gerakan kemanusiaan ini. Tadi sudah disampaikan juga bahwa ini tidak ada gerakan politik. Yang jelas, kami siap bersinergi dengan TNI, Polri, dan Satgas DPR RI untuk eksekusi vaksin. Biar target pemerintah untuk mencapai target vaksin itu segera tercapai," ujarnya.

"Tidak ada lagi phobia-phobia vaksin, selesai lah kita di persoalan pandemi ini," tambah dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com