Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota DPR Usul Kompleks GBK Dijadikan Rumah Sakit Darurat Covid-19

Kompas.com - 09/07/2021, 20:03 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung menilai ada banyak fasilitas milik negara yang bisa dialihfungsikan menjadi rumah sakit darurat untuk penanganan Covid-19.

Martin menyebut, salah satu fasilitas yang dapat dimanfaatkan adalah kompleks Gelora Bung Karno yang memiliki banyak fasilitas olaharaga tak terpakai.

"Kalau perlu Kompleks GBK itu kita gunakan juga. Itu kan banyak fasilitas olahraga yang sedang tidak terpakai. Jadi seluruh GOR, seluruh hotel, yang buat Isoman, sebagian di-convert untuk rumah sakit gejala sedang," kata Martin dalam keterangan tertulis, Jumat (9/7/2021).

Politikus Partai Nasdem itu juga mengingatkan, ketersediaan tenaga kesehatan juga mesti diperhatikan apabila pemerintah ingin mendirikan rumah sakit darurat.

Baca juga: Tambah 13.112, Kasus Harian Covid-19 di Jakarta Kembali Cetak Rekor Baru

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan, Martin meminta agar mahasiswa dan mahasiswi dari rumpun ilmu kesehatan dikerahkan, setidaknya dapat dijadikan asisten bagi perawat.

"Ketika perawat berkeliling bersama dokter, yang bisa siaga kan asistennya. Kan bisa untuk melakukan pengecekan kondisi vital, lalu bisa memberikan injeksi dan lain-lain, di bawah pengawasan nakes dan dokter pengalaman," kata Martin.

Diketahui, dalam beberapa waktu terakhir pemerintah tengah gencar mengalihfungsikan sejumlah bangunan untuk dijadikan rumah sakit darurat imbas melonjaknya kasus Covid-19.

Beberapa bangunan yang tengah disiapkan untuk jadi rumah sakit darurat antara lain Asrama Haji di Pondok Gede dan Rumah Susun Pasar Rumput.

Baca juga: UPDATE: 112 Pegawai KPK Masih Terpapar Covid-19

Selain itu, muncul pula usul untuk menjadikan halaman Komplek Parlemen untuk dijadikan lahan rumah sakit darurat yang telah direspons positif oleh pihak Sekretariat Jenderal DPR.

"Prinsipnya DPR akan membantu pemerintah dengan berbagai cara untuk mengatasi pandemi Covid bersama," kata Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar, Jumat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com