Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Darwin Darmawan

Pendeta GKI, Mahasiswa doktoral ilmu politik Universitas Indonesia

7 Alasan Menolak Indonesia sebagai Negara Gagal (Failed State)

Kompas.com - 09/07/2021, 06:10 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Dia mengabaikan struktur informal, nilai dan kondisi masyarakat. Padahal, dalam kehidupan bernegara yang masih dalam proses konsolidasi demokrasi, tanggung jawab sosial dan civic culture masyarakat belum terbangun secara baik.

Gagal tidaknya negara bukan hanya ditentukan pemerintah tetapi juga masyarakatnya.

5. Tidak bersumber dari kenyataan empiris

Wacana tentang negara gagal tidak bersumber dari kenyataan empiris di sebuah negara. Pelabelan negara gagal tidak selalu disertai penelitian yang komprehensif dan komparasi yang bertanggung jawab.

Misalnya, indeks Failed States yang keluar setiap tahun menggunakan indikator yang sama untuk konteks negara yang berbeda.

Padahal, situasi di Indonesia dengan penduduk lebih dari 270 juta jiwa tentu berbeda dengan situasi yang dialami Singapura dengan penduduk kurang dari 10 juta jiwa

6. Kritik antisipatif

Opini politik Ibas bisa dilihat sebagai kritikan antisipatif, yaitu jika pemerintah Indonesia tidak menangani Pandemi covid 19 dengan baik, maka Indonesia terancam menjadi negara gagal.

Dimaknai seperti ini, opini Ibas menjadi positif. Sayangnya, opini wakil ketua umum partai Demokrat ini tidak sepenuhnya tepat dan bertanggung jawab.

Lowy Institute memang menempatkan Indonesia di ranking 85 dari 98 negara terkait dengan kinerja pengendalian Covid -19.

Posisi Indonesia bahkan di bawah beberapa negara Asean, seperti Thailand dan Singapura. Namun pemeringkatan tersebut tidak mempertimbangkan jumlah penduduk Indonesia yang besar, status ekonomi masyarakat yang sebagian besar midlle low sehingga harus bekerja untuk bisa makan, nilai budaya yang menyulitkan masyarakat melakukan pembatasan sosial (tradisi mudik, misalnya).

Faktor-faktor ini membuat kinerja pemerintah Indonesia menjadi lemah dalam mengendalikan covid 19. Karena itu, buruknya negara ini menanggulangi pandemi bukan sepenuhnya tanggung jawab pemerintah.

Ini tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia.

7. Lebih baik berbuat sesuatu

Terakhir, dalam situasi di mana bangsa Indonesia sedang kesulitan karena pandemi covid 19, jauh lebih bijaksana jika Ibas dan elit politik lainnya berbuat sesuatu untuk mengatasi pandemi ini.

Saat ini Ibas dan partai Demokrat memang bukan rulling party. Namun demikian, partai Demokrat punya sumber daya dan networking politik yang bisa dikolaborasikan bersama dengan pemerintah dan masyarakat untuk mengatasi pandemi ini.

Dalam situasi berat seperti sekarang, masyarakat lebih menghargai pribadi atau kelompok yang “menyalakan terang dari pada meratapi kegelapan”.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Jokowi Resmikan 40 Kilometer Jalan Inpres Senilai Rp 211 Miliar di NTB

Nasional
Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Jokowi Akan Resmikan Bendungan dan Panen Jagung di NTB Hari ini

Nasional
Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal 'Food Estate'

Meski Isyaratkan Merapat ke KIM, Cak Imin Tetap Ingin Mendebat Prabowo soal "Food Estate"

Nasional
Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Setelah Jokowi Tak Lagi Dianggap sebagai Kader PDI-P...

Nasional
Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Pengertian Lembaga Sosial Desa dan Jenisnya

Nasional
Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Prediksi soal Kabinet Prabowo-Gibran: Menteri Triumvirat Tak Diberi ke Parpol

Nasional
Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Jokowi Dianggap Jadi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P ke Prabowo, Gerindra Bantah

Nasional
Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Soal Kemungkinan Ajak Megawati Susun Kabinet, TKN: Pak Prabowo dan Mas Gibran Tahu yang Terbaik

Nasional
PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

PKS Siap Gabung, Gerindra Tegaskan Prabowo Selalu Buka Pintu

Nasional
PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

PKB Jaring Bakal Calon Kepala Daerah untuk Pilkada 2024, Salah Satunya Edy Rahmayadi

Nasional
Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com