Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes: Klaim RS Rujukan Covid-19 Rp 17,1 Triliun, Sudah Dibayarkan

Kompas.com - 08/07/2021, 19:56 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan Rita Rogayah mengatakan, pihaknya telah membayarkan klaim ribuan rumah sakit rujukan Covid-19 sebesar Rp 17,1 triliun.

Menurut Rita, pembayaran klaim tersebut dicairkan untuk tahun 2020 dan 2021.

"Jadi selama tahun 2021 kita sudah melakukan pembayaran sekitar Rp 17.183.658.176.432, di mana yang sudah kami lakukan ini adalah bulan layanan tahun 2020 ada bulan layanan 2021," kata Rita melalui kanal YouTube Kemenkes RI, Kamis (8/7/2021).

Baca juga: Covid-19 di Luar Jawa-Bali Juga Naik, Keterisian RS di 8 Provinsi Lewati 65 Persen

Rita menjelaskan untuk tahun 2020, pihaknya sudah melakukan pembayaran klaim sebesar Rp 6,623 triliun. Sementara, Rp 10,56 triliun telah dibayar untuk tahun 2021.

Ia juga mengatakan, jumlah rumah sakit yang mengajukan klaim pembayaran kepada Kemenkes sekitar 1.500-1.600 rumah sakit.

Rita menuturkan, rumah sakit swasta tercatat paling banyak mengajukan klaim.

"RS swasta memang pelayanan yang diberikan untuk Covid-19 juga banyak, RS swasta ini 803, (klaim) Rp 9,5 triliun, kemudian RSUD itu berjumlah 415 dengan jumlah (klaim) 4,6 triliun kemudian kita ketahui ada juga RS kemenkes, TNI-Polri, BUMN dan lainnya," ujarnya.

Baca juga: Tunggakan Pemerintah ke RS Covid-19 Rp 2,69 Triliun, Kemenkeu: Insya Allah Hari Ini Dicairkan Kemenkes

Rita menambahkan, saat ini, pembayaran klaim rumah sakit masih terus berjalan dan pada pekan ini akan dilakukan pembayaran klaim sebesar Rp 2,4 triliun.

Di samping itu, dari anggaran 2020 yang menjadi tunggakan, saat ini yang sudah dilakukan proses pembayaran sekitar 38 persen.

"Dan untuk layanan 2021 tetap berjalan, kami punya angka sekitar Rp 800 miliar, yang harus kami transfer untuk layanan 2021," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com