Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Parpol Minta Kader Pasang Baliho Bergambar Ketum Saat Kasus Covid-19 Kian Parah, Pengamat: Sulit Dipahami

Kompas.com - 07/07/2021, 19:08 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti menyentil tindakan elite politik yang mulai memasang spanduk dan baliho bergambar wajah mereka dalam rangka menyambut Pemilu 2024.

Secara etik, ia menilai, hal itu tidak patut dilakukan di tengah tingginya kasus Covid-19. Terlebih para elite politik tersebut juga merupakan pejabat pemerintahan.

"Secara etik, sulit memahami orang kok bisa membuat spanduk baliho dimana-mana saat Covid seperti sekarang. Saat yang bersamaan kita enggak mendengar apakah visi mereka tentang tata cara menanggulangi Covid-19," kata Ray dalam acara diskusi yang ditayangkan akun YouTube PARA Syndicate.

Menurut Ray, seorang elite politik yang juga menjabat sebagai pejabat publik semestinya menyalurkan segala upaya mereka untuk menyelamatkan masyarakat dari Covid-19.

Selain itu, Ray juga menyoroti kegiatan vaksinasi yang digelar oleh sejumlah partai politik dalam beberapa waktu terakhir.

Baca juga: Kemenkes: Dalam Beberapa Hari ke Depan Kasus Covid-19 Diperkirakan Terus Meningkat

Di satu sisi, Ray menilai hal itu merupakan suatu hal yang baik. Namun, di sisi lain, kegiatan vaksinasi dianggap sebagai upaya partai politik menggaet suara.

"Itu sama seperti mau nyodorin BLT gitu ya, partai ikut terlibat. Jadi memang ada keuntungan secara politik yang mereka dapatkan," ujar Ray.

Dikutip dari Kompas.tv, DPP Partai Golkar memerintahkan pimpinan Fraksi Partai Golkar DPR RI, pimpinanPartai Golkar tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta pimpinan organisasi sayap dan ormas Hasta Karya, untuk memasang foto Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dalam bentuk baliho atau billboard dan videotron.

Perintah itu tertuang dalam surat bernomor Sprin 23/DPP/Golkar/VII/2021. Dokumen itu ditandatangani Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk F Paulus dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurul Arifin pada Sabtu (3/7/2021).

Baca juga: Puluhan Warga Kompleks Villa Mutiara Cinere Depok Positif Covid-19, Diduga dari Perkantoran di Jakarta

Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, penerbitan surat tersebut merupakan amanah dari Rapat Pimpinan Nasional Partai Golkar pada Maret 2021 tentang pengusulan Airlangga Hartarto sebagai calon presiden pada Pemilu 2024.

"Ya betul. Instruksi ini merupakan tindak lanjut dari keputusan Rakernas dan Rapimnas Maret 2021 yang lalu yang menginstruksikan seluruh kader Partai Golkar untuk menyosialisasikan Ketua Umum Partai Golkar kepada seluruh masyarakat," kata Ace.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Chappy Hakim: Kita Belum Punya Konsep Besar Sistem Pertahanan Indonesia, Gimana Bicara Pengembangan Drone?

Nasional
Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Dukung Khofifah di Pilgub Jatim, Zulhas: Wakilnya Terserah Beliau

Nasional
Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Polisi Buru 2 Buron Penyelundup 20.000 Ekstasi Bermodus Paket Suku Cadang ke Indonesia

Nasional
Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Tanggapi Prabowo, Ganjar: Jangan Sampai yang di Dalam Malah Ganggu Pemerintahan

Nasional
Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Tanggapi Prabowo, PDI-P: Partai Lain Boleh Kok Pasang Gambar Bung Karno

Nasional
Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Zulhas: Hubungan Pak Prabowo dan Pak Jokowi Dekat Sekali, Sangat Harmonis...

Nasional
Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Lapor Hasil Rakornas PAN ke Presiden, Zulhas: Pak Jokowi Owner

Nasional
Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com