Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Sebut Lokasi Jadi Salah Satu Penyebab Kemiskinan Masih Terjadi

Kompas.com - 07/07/2021, 15:58 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menilai, lokasi menjadi salah satu penyebab mengapa kemiskinan di Tanah Air masih terjadi.

Hal tersebut karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang luas sehingga banyak daerahnya yang sulit tersentuh.

"Kemiskinan di negara kita bukan hanya tentang kultural atau struktural, tapi juga ada kemiskinan spasial. Kemiskinan yang diakibatkan karena lokasi itu yang daya ungkitnya lebih sulit," kata Muhadjir saat kuliah umum kepada peserta PPRA LXII dan PPSA XXII tahun 2021 Lemhannas, Rabu (7/7/2021).

Ia mengatakan, pengentasan kemiskinan tidak bisa dilihat hanya berdasarkan angka statistik. Perlu tindakan nyata di lapangan untuk mengetahui persoalan yang dihadapi.

Menurut dia, semakin kecil angka kemiskinan, maka daya ungkitnya lebih kuat. Jika diistilahkan dalam ekonomi, kata dia, dibutuhkan COR (Capital Output Ratio) yang lebih besar.

Baca juga: Ganjar: Pandemi Covid-19 Tingkatkan Kemiskinan dan Pengangguran di Jateng

"Contohnya di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur membutuhkan COR yang lebih berat dibandingkan daerah lain untuk bisa memperoleh output yang sama," kata dia.

Penyebabnya, kata dia, di wilayah tersebut masih banyak masalah yang harus diselesaikan.

Menurut Muhadjir, angka yang semakin berkurang merupakan indikator untuk lebih fokus memberikan perhatian melalui berbagai upaya yang lebih besar dalam mengatasinya.

"Kalau kemiskinan kultural bisa diatasi dengan perubahan perilaku, kemiskinan struktural diatur dengan tindakan-tindakan yang bersifat struktural seperti mengubah Surat Keputusan (SK) atau melalui tindakan kohersif," kata dia.

Namun dalam pelaksanaannya, kata dia, kemiskinan spasial sangat sulit ditangani karena keterlambatan.

Hal tersebut karena luasnya wilayan Indonesia dan banyak pulau-pulau kecil di dalamnya.

Baca juga: Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

"Jadi kalau ada orang miskin, meskipun hanya 50 di pulau terpencil itu akan lebih sulit dan membutuhkan COR lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah yang lebih mudah dijangkau," kata dia.

Meskipun pemerintah sudah melakukan berbagai penanganan kemiskinan, kata dia, kebijakan-kebijakan yang ada saat ini belum benar-benar menyentuh yang ada di lapangan.

Penyebabnya antara lain karena kebijakan hanya mengacu pada data kuantitatif.

"Padahal pendekatan kualitatif meskipun mungkin tidak dapat menarik kesimpulan secara pasti, tapi dengan melihat persoalan satu kasus secara mendalam akan mampu merepresentasi kasus-kasus lain yang mungkin terjadi di tempat lain," tutur Muhadjir.

Dengan demikian, Muhadjir berkesimpulan bahwa untuk mengatasi persoalan bangsa diperlukan strategi dan tindakan nyata di lapangan. Termasuk pengentasan kemiskinan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com