Kompas.com - 06/07/2021, 09:43 WIB

KOMPAS.com - Kepala Biro (Karo) Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Chairul Fadly Harahap mengatakan, kedatangan 20 tenaga kerja asing (TKA) asal China di Bandara Sultan Hasanudin, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Sabtu (3/7/2021) sudah sesuai izin dan ketentuan atau prosedur protokol kesehatan (prokes).

Ia menjelaskan, para TKA didatangkan investor ke Indonesia sebelum diberlakukan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat. Selain itu, mereka telah menjalani karantina sesuai prokes yang berlaku pada masa pandemi Covid-19.

“Pemerintah tetap berjuang melawan pandemi Covid-19. Namun, ekonomi tetap berjalan lewat berbagai proyek strategis nasional (PSN) agar membawa kebermanfaatan yang luas,” ujar Chairul, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (6/7/2021).

Adapun proyek strategis nasional melibatkan sedikit TKA dan menyerap lebih banyak pekerja domestik untuk proses alih teknologi.

Baca juga: 20 TKA China yang Tiba di Sulsel Dikarantina, Tak Boleh Bekerja Sebelum Hasil PCR Keluar

Chairul menyatakan, pihaknya tetap mengacu pada kebijakan pemerintah sesuai ketetapan surat edaran (SE) Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19, SE Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), maupun instruksi-instruksi aturan terkait PPKM darurat.

Oleh karenanya, Kemenaker sudah melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi dan pemerintah daerah (pemda) melalui Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulsel terkait informasi masuknya 20 TKA asal China.

“Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Sulsel diketahui bahwa 20 orang TKA tersebut didatangkan sebagai calon tenaga kerja asing,” kata Chairul di Jakarta, Senin (5/7/2021).

Tujuannya, lanjut dia, dalam rangka uji coba kemampuan untuk bekerja pada proyek strategis nasional PT Huady Nickel-Alloy di Kabupaten Bantaeng, Sulsel.

Baca juga: 20 TKA China Tiba Saat PPKM Darurat Jawa-Bali, Imigrasi Sebut Boleh Bekerja di Proyek Strategis Nasional

Hal tersebut sudah diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Perpres Nomor 3 Tahun 2016. Berisi tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

“Pada lampiran nomor urut 96 memang Kawasan Industri Bantaeng di Provinsi Sulsel merupakan salah satu dari proyek strategis nasional yang ada dalam perpres tersebut," imbuh Chairul.

Ia mengaku, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Provinsi Sulsel melalui pendataan dan pemantauan terhadap keberadaan calon TKA tersebut.

Hal tersebut dilakukan guna memastikan bahwa keberadaan para TKA sudah sesuai dengan regulasi.

Baca juga: TKA China Masuk Saat PPKM Darurat, Politisi PPP Nilai Munculkan Kecurigaan Publik

Proses pelayanan penggunaan TKA baru dihentikan sementara

Dalam kesempatan tersebut, Chairul mengatakan, proses pelayanan penggunaan TKA untuk permohonan baru masih tetap dihentikan sementara.

Penghentian tersebut, berdasarkan SE Nomor M/3/HK.04/II/2021 tentang pelayanan penggunaan TKA dalam upaya pencegahan masuknya corona virus disease 2019 (Covid-19).

“Namun, penghentian sementara dikecualikan bagi TKA yang bekerja pada proyek strategis nasional dan obyek vital strategis maupun nasional. Hal ini berdasarkan pertimbangan atau izin khusus tertulis dari kementerian atau lembaga terkait,” ujar Chairul.

Baca juga: WN China Masuk Indonesia untuk Mengerjakan Proyek Strategis

Lebih lanjut ia menjelaskan, pemberi kerja dapat mengajukan permohonan penggunaan TKA bagi tenaga kerja yang masih berada di wilayah Indonesia.

Peraturan tersebut, sebut Chairul, sesuai dengan SE Nomor M/3/HK.04/II/2021 dan mulai berlaku pada Selasa (9/2/2021) hingga batas waktu yang ditentukan oleh Satgas Penanganan Covid-19.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Ferdy Sambo Minta Bharada E Dipecat dari Polri

Nasional
Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Purnawirawan, Artis hingga Aktivis Jadi Kader PAN, Zulhas: Banyak Sekali yang Bergabung

Nasional
PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

PKS: Gerindra-PKS Punya Cerita Sukses Berkoalisi Usung Anies Baswedan

Nasional
Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Sempat Kekeh Bertahan, Massa Aksi Tolak RKUHP di Depan Gedung DPR Membubarkan Diri

Nasional
Eks Kabag Gakkum Kesal Diperintah dengan Nada Tinggi, Sambo: Saya Minta Maaf

Eks Kabag Gakkum Kesal Diperintah dengan Nada Tinggi, Sambo: Saya Minta Maaf

Nasional
Jaksa Agung Tegaskan Tidak Mau Ada Bolak-balik Berkas Perkara Pelanggaran HAM Berat

Jaksa Agung Tegaskan Tidak Mau Ada Bolak-balik Berkas Perkara Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Perkuat Kemitraan RI di Pasifik, Menlu Retno Temui Perwakilan Negara-negara Pasifik

Perkuat Kemitraan RI di Pasifik, Menlu Retno Temui Perwakilan Negara-negara Pasifik

Nasional
 Khawatir Singgung Pelecehan Seksual, Putri Candrawathi Minta Persidangan Tertutup

Khawatir Singgung Pelecehan Seksual, Putri Candrawathi Minta Persidangan Tertutup

Nasional
Diminta Bubar, Massa Aksi Tolak RKUHP Masih Bertahan di depan DPR

Diminta Bubar, Massa Aksi Tolak RKUHP Masih Bertahan di depan DPR

Nasional
PT Bina Karya Jadi Milik Otorita IKN, Erick Thohir: Saya Rela

PT Bina Karya Jadi Milik Otorita IKN, Erick Thohir: Saya Rela

Nasional
Penolak Pengesahan RKUHP Berencana Menginap di DPR, Yasonna: Enggak Usahlah, Enggak Ada Gunanya

Penolak Pengesahan RKUHP Berencana Menginap di DPR, Yasonna: Enggak Usahlah, Enggak Ada Gunanya

Nasional
Ferdy Sambo Minta Maaf karena Seret Senior-Junior di Kasusnya

Ferdy Sambo Minta Maaf karena Seret Senior-Junior di Kasusnya

Nasional
Kontras Sebut KUHP Baru Tak Perbaiki Pengaturan Material Terkait Pelanggaran HAM Berat

Kontras Sebut KUHP Baru Tak Perbaiki Pengaturan Material Terkait Pelanggaran HAM Berat

Nasional
Bantah Richard Eliezer, Sambo: Tidak Ada Motif Lain, Apalagi Perselingkuhan

Bantah Richard Eliezer, Sambo: Tidak Ada Motif Lain, Apalagi Perselingkuhan

Nasional
Banyak yang Tolak Pengesahan RKUHP, Yasonna: Belum Ada UU yang 100 Persen Disetujui

Banyak yang Tolak Pengesahan RKUHP, Yasonna: Belum Ada UU yang 100 Persen Disetujui

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.