Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 07/07/2021, 10:27 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di Jawa-Bali pada 3-20 Juli 2021.

Selama kebijakan tersebut berlaku, diterapkan pembatasan kegiatan pada sejumlah sektor, mulai dari usaha, pendidikan, restoran, transportasi, wisata, seni budaya, hingga sosial kemasyarakatan.

Menyusul kebijakan tersebut, pemerintah akan kembali menggulirkan berbagai bantuan sosial (bansos).

Presiden Joko Widodo pun telah menginstruksikan jajarannya agar mempercepat pencairan bansos pada bulan Juli ini.

Instruksi tersebut Jokowi sampaikan dalam sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (5/7/2021).

"Perlindungan sosial ini tadi instruksi Bapak Presiden agar untuk dilakukan akselerasi pembayarannya minggu ini," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani usai sidang kabinet.

Baca juga: Jokowi Instruksikan Percepatan Berbagai Bansos, Harus Cair Juli Ini

Berikut sejumlah bansos yang rencananya dicairkan bulan Juli:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

Sebagaimana instruksi Presiden, penyaluran PKH akan dilakukan awal Juli ini. Sri Mulyani mengatakan, pencairan PKH kuartal III ini akan dirapel tiga bulan sekaligus.

Pada kuartal II, pencairan PKH mencapai Rp 13,96 triliun dengan total 9,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Ditargetkan, penyaluran PKH kuartal III mampu menyasar 10 juta penerima.

"Sehingga bisa membantu masyarakat," kata Sri Mulyani.

2. Bantuan Sosial Tunai (BST)

Selain PKH, Jokowi meminta agar BST dicairkan pada bulan ini.

Total ada 10 juta KPM program BST. Mereka merupakan masyarakat yang tidak mampu dan keluarga miskin yang belum menerima bantuan PKH serta Kartu Sembako.

Baca juga: BST Rp 600 Ribu Cair Juli, Cek Penerima di cekbansos.kemensos.go.id

Setiap KPM akan menerima bansos BST senilai Rp 300.000 per bulan.

"Untuk bansos tunai tadi akan dibayarkan 2 bulan untuk 10 juta penerima, sehingga akan dibutuhkan Rp 6,1 triliun," ujar Sri Mulyani.

3. Kartu Sembako

Jokowi juga menginstruksikan agar penyaluran Kartu Sembako dapat dilakukan pada awal Juli.

Saat ini total penerima Kartu Sembako mencapai 15,93 juta KPM. Pemerintah berencana meningkatkan jangkauan penerimanya menjadi 18,8 juta KPM.

Setiap KPM akan menerima bantuan Kartu Sembako Rp 200.000 setiap bulan.

4. BLT dana desa

Pemerintah telah menganggarkan Rp 28,8 triliun untuk program BLT dana desa pada tahun 2021.

Baca juga: Ada PPKM Darurat, Pemerintah Bakal Tambah 3 Juta Penerima Baru BLT UMKM

Penerima bantuan tersebut berupa keluarga miskin dan tidak mampu di desa. Setiap KPM akan menerima bantuan senilai Rp 300.000 per bulan.

Pemerintah telah menyalurkan BLT dana desa ke 5 juta KPM dan ditargetkan dapat ditingkatkan hingga 8 juta KPM.

"Dan saat ini bisa diakselerasi juga pada bulan Juli," kata Sri Mulyani.

5. Kartu Prakerja

Pemerintah juga berencana kembali membuka bantuan Kartu Prakerja pada bulan ini. Anggaran yang telah dialokasikan untuk program bantuan tersebut mencapai Rp 10 triliun.

Ditargetkan, program ini mampu menyasar 2,8 juta penerima.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Izinkan Penghuni Kontrakan Rafael Tinggal sampai Masa Sewa Habis

KPK Izinkan Penghuni Kontrakan Rafael Tinggal sampai Masa Sewa Habis

Nasional
Tiba di Rumah Aspirasi Relawan, Ganjar Diteriaki 'Presiden'

Tiba di Rumah Aspirasi Relawan, Ganjar Diteriaki "Presiden"

Nasional
Panglima TNI Resmikan KRI Bung Karno, Megawati dan Anak-anak Soekarno Hadir

Panglima TNI Resmikan KRI Bung Karno, Megawati dan Anak-anak Soekarno Hadir

Nasional
KPK Jebloskan Eks Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo ke Lapas Semarang

KPK Jebloskan Eks Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo ke Lapas Semarang

Nasional
Hati-hati Pak Jokowi, Sikap Cawe-cawe Bisa Diikuti Ratusan Kepala Daerah

Hati-hati Pak Jokowi, Sikap Cawe-cawe Bisa Diikuti Ratusan Kepala Daerah

Nasional
DPR Temukan WNA Tiba-tiba Punya KTP Indonesia hingga Kerja Diam-diam di Kampung, Desak Imigrasi Berbenah

DPR Temukan WNA Tiba-tiba Punya KTP Indonesia hingga Kerja Diam-diam di Kampung, Desak Imigrasi Berbenah

Nasional
Kritik Jokowi, Puskapol UI: Dalih Cawe-cawe Pilpres untuk 'Bangsa dan Negara' Alasan Klise

Kritik Jokowi, Puskapol UI: Dalih Cawe-cawe Pilpres untuk "Bangsa dan Negara" Alasan Klise

Nasional
Sandiaga Nyatakan Siap Lewati Semua Tahapan untuk Gabung ke PPP

Sandiaga Nyatakan Siap Lewati Semua Tahapan untuk Gabung ke PPP

Nasional
BP2MI Laporkan 5 Nama Bandar Perdagangan Orang ke Mahfud MD

BP2MI Laporkan 5 Nama Bandar Perdagangan Orang ke Mahfud MD

Nasional
KPK: Nilai TPPU Rafael Alun Nyaris Rp 100 Miliar, Masih Bisa Bertambah

KPK: Nilai TPPU Rafael Alun Nyaris Rp 100 Miliar, Masih Bisa Bertambah

Nasional
Gus Imin: Pancasila Terbukti Sakti Menjadi Tameng Keberagaman NKRI

Gus Imin: Pancasila Terbukti Sakti Menjadi Tameng Keberagaman NKRI

Nasional
Pancasila, Titik Temu Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan

Pancasila, Titik Temu Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan

Nasional
Indonesia Semakin Dipercaya Dunia, Jokowi Sebut karena Warisan Ideologi Soekarno

Indonesia Semakin Dipercaya Dunia, Jokowi Sebut karena Warisan Ideologi Soekarno

Nasional
KPU dan Masyarakat Sipil Beda Tafsir Syarat 'Nyaleg' Eks Terpidana, Celah bagi Koruptor?

KPU dan Masyarakat Sipil Beda Tafsir Syarat "Nyaleg" Eks Terpidana, Celah bagi Koruptor?

Nasional
Putusan MK Diduga Bocor, Anwar Usman: Apa yang Bocor Kalau Belum Putus?

Putusan MK Diduga Bocor, Anwar Usman: Apa yang Bocor Kalau Belum Putus?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com