Menko PMK Sebut Beban Pemerintah Lebih RIngan jika Pasien Gagal Ginjal Lakukan Transplantasi

Kompas.com - 07/07/2021, 10:22 WIB
Menko PMK Muhadjir Effendy saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, Kamis (27/5/2021). Humas Kemenko PMKMenko PMK Muhadjir Effendy saat Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2021, Kamis (27/5/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, beban yang harus dibayar pemerintah terhadap pasien gagal ginjal lebih ringan apabila mereka melakukan transplantasi atau cangkok ginjal.

Oleh karena itu, Muhadjir pun mendorong pasien gagal ginjal untuk melakukan transplantasi.

Menurut dia, transplantasi ginjal menjadi terapi pilihan, terutama bagi sebagian besar pasien dengan status stadium akhir.

"Dihitung-hitung sebetulnya beban yang harus dibayar pemerintah juga lebih ringan dengan melakukan transplantasi daripada cuci darah," ujar Muhadjir saat audiensi daring bersama pasien gagal ginjal di masa pandemi Covid-19, dikutip dari siaran pers, Rabu (7/7/2021).

Baca juga: Pastikan Ketersediaan Oksigen, Menko PMK Datangi Produsen Oksigen Terbesar di Indonesia

Muhadjir mengatakan, gagal ginjal menjadi satu dari empat penyakit terbesar yang menghabiskan 12 persen dana katastropik oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan setelah penyakit kanker, jantung, dan stroke.

Data menunjukkan, 10 persen dari penduduk dunia terkena penyakit ginjal kronik (PGK) atau yang terjadi akibat gejala gagal ginjal awal yang tidak segera diobati dan berangsur-angsur memburuk.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara di Indonesia, kata dia, berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesda) tahun 2018, prevalensi PGK meningkat dua kali lipat menjadi 0,38 persen dari semula 0,2 persen pada 2013.

"Saya sudah mengobrol dengan dokter di RSCM, beliau juga setuju kenapa tidak didorong saja untuk melakukan transplantasi. Sekarang sudah banyak ahli di rumah sakit daerah maupun pusat yang berada di bawah kewenangan Kementerian Kesehatan (Kemenkes)," kata dia.

Baca juga: Menko PMK Minta Masyarakat Kerja Sama Laksanakan PPKM Darurat

Oleh karena itu, pihaknya pun mendesak untuk segera dibentuk Dewan Transplantasi Nasional (DTN).

Nantinya, kata dia, dewan tersebut yang akan memberikan landasan-landasan etis, etik, terkait donor, hubungan antara pendonor dan yang akan ditransplantasi, termasuk penanganannya.

Lebih lanjut, Muhadjir mengakui bahwa standar pelayanan khususnya untuk penyakit katastropik terus diperbaiki.

Baca juga: Menko PMK Apresiasi Upaya KPAI dan IDAI Kaji Dampak Panjang Covid-19 pada Anak

Berbagai upaya dilakukan agar pasien gagal ginjal mendapat pelayanan terbaik.

"Gagal ginjal ini masuk dalam 12 masalah kesehatan dasar sehingga harus mendapatkan perhatian dan jangan sampai terabaikan gara-gara Covid-19," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

PPATK Sebut Pengungkapan Kasus Narkoba Tanpa Menelusuri Aliran Uang Biasanya Gagal

Nasional
Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Nasional
Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Epidemiolog Nilai Tes PCR Tak Urgen Disyaratkan untuk Naik Pesawat

Nasional
Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Wapres Ingatkan Ancaman Osteoporosis Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Hasto Sebut Megawati Lakukan Kontemplasi Tentukan Capres dari PDI-P

Nasional
Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Khawatir Pemalsuan, Epidemiolog Minta Tes PCR Penumpang Pesawat Diawasi Ketat

Nasional
Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Mengapa Hanya Penumpang Pesawat yang Wajib PCR? Ini Penjelasan Satgas

Nasional
Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Jalankan Arahan Megawati, PDI-P Gelar Sunatan Massal

Nasional
Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Nasional
Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Polemik Tes PCR untuk Naik Pesawat, Satgas Covid-19: Supaya Aman

Nasional
PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

PCR Syarat Penerbangan Jadi Polemik, Kemenkes Singgung Sirkulasi Udara di Pesawat

Nasional
Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Wakil Ketua Komisi IV DPR: BUMN Holding Pariwisata Diharapkan Pulihkan Pariwisata

Nasional
Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, PDI-P: Tolok Ukur Pemimpin Tak Cuma Ditentukan Survei

Nasional
Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Kontroversi PCR Syarat Naik Pesawat, IDI Ingatkan Kengerian Juli-Agustus 2021: Kematian 2.000 Sehari

Nasional
PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

PCR Syarat Naik Pesawat Tuai Kontroversi, IDI: Pelonggaran Mengkhawatirkan, Skrining Harus Diperketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.