Covid-19 Melonjak Drastis, Pemerintah Minta Bantuan Singapura hingga China

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan menyebut, pemerintah telah berkomunikasi dengan Singapura hingga China untuk meminta bantuan terkait penanganan pandemi Covid-19.

Hal itu merespons tingginya lonjakan kasus virus corona di Indonesia beberapa waktu terakhir.

"Kalau ada yang bilang tadi perlu bantuan dari luar kita juga sudah komunikasi dengan Singapura, kita komunikasi juga dengan Tiongkok dan komunikasi juga dengan sumber-sumber lain," kata Luhut dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (6/7/2021).

Baca juga: Skenario Terburuk yang Disiapkan Pemerintah jika Kasus Covid-19 Harian Capai 40.000

Meski demikian, Luhut tak mengungkap detail bantuan yang ia maksud.

Namun, ia memastikan, langkah tersebut ditempuh guna menekan laju penularan virus corona yang belakangan terus melonjak, dan diprediksi masih akan meningkat dalam beberapa waktu ke depan.

Luhut mengatakan, pemerintah telah memesan 10.000 oksigen konsentrator dari Singapura. Sebagian sudah mulai tiba di Tanah Air.

Oksigen konsentrator berisi oksigen dari udara bebas yang kemudian diproses dan bisa dihirup penggunanya.

Nantinya, oksigen konsentrator diperuntukan bagi pasien yang bergejala ringan.

Sementara, penggunaan tabung oksigen biasa akan diprioritaskan untuk pasien Covid-19 yang membutuhkan perawatan intensif.

Baca juga: Covid-19 Melonjak, Pemerintah Impor 10.000 Oksigen Konsentrator dari Singapura

Luhut mengakui bahwa beberapa waktu lalu terjadi kekurangan suplai oksigen untuk kebutuhan medis. Namun, dalam 2-3 hari terakhir pemerintah telah menambah stok oksigen yang didatangkan dari berbagai wilayah seperti Morowali, Cilegon, hingga Batam.

"Oksigen sampai hari ini kita hitung sudah dibuat skenario oleh tim itu bisa sampai 5.000, mungkin paling jelek kita sudah bisa sampai 60.000- 70.000 kasus per hari. Tapi kita tidak berharap itu terjadi," ujar Luhut.

Untuk mencegah kurangnya fasilitas kesehatan, pemerintah mengaluhkan sejumlah bangunan menjadi rumah sakit darurat.

Misalnya, Asrama Haji di Jakarta Timur, atau rumah sakit-rumah sakit milik TNI-Polri di berbagai daerah.

Perihal obat-obatan, kata Luhut, pemerintah akan memastikan ketersediaannya, termasuk paket obat ringan untuk pasien isolasi mandiri.

Baca juga: Menkes Sebut 76 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Tiba di Indonesia pada Juli-Agustus

Bersamaan dengan itu, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan terus diawasi implementasinya. Aparat kepolisian pun bakal terus melakukan penyekatan di titik-titik jalan untuk mengurangi mobilitas masyarakat.

"Menurut analisis kami dibutuhkan penurunan mobilitas minimal 30 persen dan ini sudah kita brief ke semua teman polisi maupun TNI dan para gubernur dan juga para bupati, wali kota. 30 persen untuk menurunkan kenaikan kasus," kata Luhut.

Luhut pun meminta masyarakat tak khawatir terkait hal ini. Warga juga diwanti-wanti untuk mematuhi aturan PPKM Darurat.

"Jadi ini semua kerja sama kita, jadi kalau ada yang bilang semua tidak terkendali sangat tidak benar. Bahwa ada masalah sangat banyak masalah, tapi masalah ini satu persatu kami kira kita selesaikan dengan baik," kata dia.

Baca juga: Indonesia dan Rusia Rencanakan Produksi Vaksin Covid-19 Bersama

Untuk diketahui, kasus Covid-19 di Indonesia terus melonjak tajam beberapa waktu terakhir.

Pada Senin (5/7/2021), bertambah 29.745 kasus baru Covid-19. Hal itu menyebabkan total kasus Covid-19 di Tanah Air kini mencapai 2.313.829 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali. Kebijakan itu berlaku 3-20 Juli 2021.