Salin Artikel

Covid-19 Melonjak Drastis, Pemerintah Minta Bantuan Singapura hingga China

Hal itu merespons tingginya lonjakan kasus virus corona di Indonesia beberapa waktu terakhir.

"Kalau ada yang bilang tadi perlu bantuan dari luar kita juga sudah komunikasi dengan Singapura, kita komunikasi juga dengan Tiongkok dan komunikasi juga dengan sumber-sumber lain," kata Luhut dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (6/7/2021).

Meski demikian, Luhut tak mengungkap detail bantuan yang ia maksud.

Namun, ia memastikan, langkah tersebut ditempuh guna menekan laju penularan virus corona yang belakangan terus melonjak, dan diprediksi masih akan meningkat dalam beberapa waktu ke depan.

Luhut mengatakan, pemerintah telah memesan 10.000 oksigen konsentrator dari Singapura. Sebagian sudah mulai tiba di Tanah Air.

Oksigen konsentrator berisi oksigen dari udara bebas yang kemudian diproses dan bisa dihirup penggunanya.

Nantinya, oksigen konsentrator diperuntukan bagi pasien yang bergejala ringan.

Sementara, penggunaan tabung oksigen biasa akan diprioritaskan untuk pasien Covid-19 yang membutuhkan perawatan intensif.

Luhut mengakui bahwa beberapa waktu lalu terjadi kekurangan suplai oksigen untuk kebutuhan medis. Namun, dalam 2-3 hari terakhir pemerintah telah menambah stok oksigen yang didatangkan dari berbagai wilayah seperti Morowali, Cilegon, hingga Batam.

"Oksigen sampai hari ini kita hitung sudah dibuat skenario oleh tim itu bisa sampai 5.000, mungkin paling jelek kita sudah bisa sampai 60.000- 70.000 kasus per hari. Tapi kita tidak berharap itu terjadi," ujar Luhut.

Untuk mencegah kurangnya fasilitas kesehatan, pemerintah mengaluhkan sejumlah bangunan menjadi rumah sakit darurat.

Misalnya, Asrama Haji di Jakarta Timur, atau rumah sakit-rumah sakit milik TNI-Polri di berbagai daerah.

Perihal obat-obatan, kata Luhut, pemerintah akan memastikan ketersediaannya, termasuk paket obat ringan untuk pasien isolasi mandiri.

Bersamaan dengan itu, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan terus diawasi implementasinya. Aparat kepolisian pun bakal terus melakukan penyekatan di titik-titik jalan untuk mengurangi mobilitas masyarakat.

"Menurut analisis kami dibutuhkan penurunan mobilitas minimal 30 persen dan ini sudah kita brief ke semua teman polisi maupun TNI dan para gubernur dan juga para bupati, wali kota. 30 persen untuk menurunkan kenaikan kasus," kata Luhut.

Luhut pun meminta masyarakat tak khawatir terkait hal ini. Warga juga diwanti-wanti untuk mematuhi aturan PPKM Darurat.

"Jadi ini semua kerja sama kita, jadi kalau ada yang bilang semua tidak terkendali sangat tidak benar. Bahwa ada masalah sangat banyak masalah, tapi masalah ini satu persatu kami kira kita selesaikan dengan baik," kata dia.

Untuk diketahui, kasus Covid-19 di Indonesia terus melonjak tajam beberapa waktu terakhir.

Pada Senin (5/7/2021), bertambah 29.745 kasus baru Covid-19. Hal itu menyebabkan total kasus Covid-19 di Tanah Air kini mencapai 2.313.829 orang, terhitung sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret 2020.

Menyikapi hal tersebut, pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Jawa-Bali. Kebijakan itu berlaku 3-20 Juli 2021.

https://nasional.kompas.com/read/2021/07/06/13133251/covid-19-melonjak-drastis-pemerintah-minta-bantuan-singapura-hingga-china

Terkini Lainnya

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Menko Polhukam Minta Jajaran Terus Jaga Stabilitas agar Tak Ada Kegaduhan

Nasional
Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Bertemu Menlu Wang Yi, Jokowi Dorong China Ikut Bangun Transportasi di IKN

Nasional
Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Indonesia-China Sepakat Dukung Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Setelah Bertemu Jokowi, Menlu China Wang Yi Akan Temui Prabowo

Nasional
Kasus Pengemudi Fortuner Pakai Palsu Pelat TNI: Pelaku Ditangkap, Dilaporkan ke Puspom dan Bareskrim

Kasus Pengemudi Fortuner Pakai Palsu Pelat TNI: Pelaku Ditangkap, Dilaporkan ke Puspom dan Bareskrim

Nasional
Saat Eks Ajudan SYL Bongkar Pemberian Uang dalam Tas ke Firli Bahuri...

Saat Eks Ajudan SYL Bongkar Pemberian Uang dalam Tas ke Firli Bahuri...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke