Airlangga: Kita Masih Harus Menjaga Jarak, Mencuci Tangan, Memakai Masker meski Sudah Vaksinasi

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto meminta masyarakat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, meski telah divaksinasi Covid-19.

Airlangga mengatakan, kebiasaan 3M harus menjadi keseharian di kehidupan normal baru hingga tercapai herd immunity di Tanah Air.

“Pemerintah melihat bahwa ke depan kita masih harus bersama-sama menjaga jarak, kemudian mencuci tangan dan memakai masker dan ini menjadi normal baru walaupun sudah divaksinasi dua kali tetap,” kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian itu dalam acara virtual Golkar Institute, Senin (5/7/2021)

“Sampai kita tercapai herd immunity baru kita bisa mengambil langkah-langkah yang berbeda,” ujar dia.

Airlangga mengatakan, pandemi Covid-19 sudah melanda Tanah Air sekitar 1,5 tahun lamanya.

Baca juga: Cara Melihat Status Vaksinasi Covid-19 dan QR Code di Aplikasi Peduli Lindungi

Bahkan, saat ini sudah banyak strain baru dari virus corona, di antaranya strain dari Inggris, Afrika Selatan, Brasil, dan India.

Ia menyebutkan, pemerintah pun menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat Jawa dan Bali guna mencegah penyebaran kasus virus corona.

“Nah, strain India ini yang mengakibatkan dunia terguncang kedua kalinya dan Indonesia juga menerapkan PPKM darurat dan ini untuk menekan tingkat dari penularan yang tinggi,” ujar dia.

Lebih lanjut, Airlangga menekankan, pemerintah akan meningkatkan program vaksinasi guna menciptakan herd immunity di masyarakat. Oleh karena itu, ia mengajak semua kader partainya mendukung kebijakan itu.

“Tugas Partai Golkar dan seluruh kadernya yang menjabat sebagai pimpinan DPRD di daerah, maupun sebagai bupati, wali kota, atau gubernur ini harus mendorong kebijakan pusat,” tegas Airlangga.

Diketahui, kasus Covid-19 yang terjadi di Indonesia makin hari makin mengalami lonjakan dalam beberapa waktu belakangan ini.

Baca juga: Anggaran Kesehatan Naik Jadi Rp 193 Triliun, Menkeu: Untuk Penanganan Covid-19

Dalam rangka menghentikan laju penyebaran kasus Covid-19, pemerintah menerapkan kebijakan PPKM darurat sejak Sabtu (3/7/2021).

Keputusan ini diumumkan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis (1/7/2021) di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM darurat sejak 3 Juli hingga 20 Juli 2021 khusus di Jawa dan Bali," ujar Jokowi.

Penerapan PPKM darurat ini dilatarbelakangi oleh peningkatan kasus Covid-19 yang cepat dan munculnya varian baru yang memiliki tingkat penularan tinggi.

"Pandemi Covid-19 dalam beberapa hari terakhir berkembang sangat cepat karena varian baru yang juga menjadi persoalan serius di banyak negara," kata Jokowi.