Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR Sarankan Pemerintah Pakai Teknologi Digital untuk Data Kelangkaan Oksigen

Kompas.com - 05/07/2021, 15:24 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera mengatasi kelangkaan oksigen untuk pasien Covid-19 yang terjadi di sejumlah daerah, khususnya Pulau Jawa dan Bali.

Menurut dia, masalah kelangkaan ini bisa ditangani lebih baik dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi digital terkait pendataan kamar rumah sakit dan oksigen.

"Pemerintah pusat harus bergerak lebih sistematis dan cepat untuk mengatasinya karena berdampak pada keselamatan pasien yang tengah dirawat," kata Puan dalam keterangannya, Senin (5/7/2021).

"Dengan pendataan dan pemetaan ini, bila diketahui ketersediaan oksigen di suatu kota sudah mulai menipis, bisa dikirim dari kota terdekat atau disuplai dari pemerintah pusat sehingga oksigen tidak sempat habis lebih dulu," ujar dia.

Baca juga: Menkes Bentuk Satgas Oksigen Tangani Kekurangan Stok di Rumah Sakit

Puan mendesak pemerintah segera mengeksekusi kebijakan mengalihkan oksigen untuk kebutuhan industri menjadi oksigen medis.

Selain itu, pengawasan terhadap rantai pasokan oksigen dari produsen ke konsumen juga disebutnya harus menjadi perhatian pemerintah.

"Pemerintah sudah memutuskan 90 persen produksi oksigen nasional akan digunakan untuk kebutuhan medis. Kebijakan ini harus segera dieksekusi demi mengantisipasi situasi darurat seiring terus meningkatkan kasus Covid-19 dan kebutuhan oksigen di rumah sakit," ucapnya.

Politisi PDI-P tersebut juga meminta pemerintah mengawasi pasokan oksigen dari produsen ke konsumen sehingga tidak terjadi penumpukan di satu pihak dan kekurangan pada pihak lainnya.

Baca juga: Menkes: 90 Persen Produksi Oksigen Dialokasikan untuk Keperluan Medis

Menurut dia, saat ini kekurangan oksigen banyak dialami oleh rumah sakit di Pulau Jawa.

"Sehingga, pengalihan sementara persediaan oksigen dari luar wilayah ke Pulau Jawa juga bisa menjadi pertimbangan," ujar dia.

Puan mengingatkan agar upaya mengatasi kelangkaan oksigen ini tak cuma difokuskan kepada pasokan bagi rumah sakit.

Hal ini karena mengingat banyak masyarakat yang menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing, juga membutuhkan oksigen.

"Ada baiknya pemerintah mempertimbangkan untuk menyelenggarakan sentra-sentra isi ulang oksigen demi memenuhi kebutuhan mereka," kata Puan.

Baca juga: Dapat Informasi Harga Tabung Oksigen Naik 500 Persen, Anggota DPR Minta Spekulan Ditindak

Diketahui bersama, Indonesia tengah mengalami kelangkaan oksigen yang juga menjadi persoalan di tengah melonjaknya kasus Covid-19 beberapa waktu terakhir.

Akibat dari kelangkaan oksigen tersebut, sejumlah rumah sakit juga mengaku mengalami kekurangan oksigen.

Salah satunya adalah RS Sardjito Yogyakarta yang sampai mengirimkan surat kepada Kementerian Kesehatan untuk menambah pasokan oksigen demi keselamatan pasien.

Sementara itu, Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi) menyebutkan bahwa setidaknya ada lima provinsi yang mengalami kondisi kelangkaan oksigen medis.

Lima provinsi itu adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com