Kompas.com - 01/07/2021, 14:34 WIB
Suasana di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Selasa (29/6/2021). Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 mengatakan operasional pusat perbelanjaan dan mall akan dibatasi hingga pukul 17.00, seiring dengan pengetatan aktivitas masyarakat dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTASuasana di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Selasa (29/6/2021). Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 mengatakan operasional pusat perbelanjaan dan mall akan dibatasi hingga pukul 17.00, seiring dengan pengetatan aktivitas masyarakat dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) mikro. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah melakukan sinkronisasi dan koordinasi antara pusat dan daerah terkait penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3 sampai 20 Juli 2021.

Menurut Netty, hal tersebut perlu dilakukan agar PPKM Darurat tidak menjadi kebijakan yang mandul dan tidak efektif.

"Pemerintah harus melakukan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dengan pemda agar tidak terjadi kebingungan dan penolakan. Bukankah ujung tombak pelaksanaan PPKM Darurat ada di pemda?" kata Netty dalam keterangannya, Kamis (1/7/2021).

"Jangan sampai kebijakan jadi mandul dan tidak efektif karena kurangnya koordinasi pusat dan daerah," ujar dia.

Baca juga: PPKM Darurat, Hanya Pasien Covid-19 Bergejala Sedang, Berat, dan Kritis yang Dirawat di RS

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu meminta pemerintah menjelaskan bagaimana penerapan PPKM Darurat di lapangan.

Ia mendorong pemerintah menjelaskan apa perbedaan antara PPKM Darurat dan kebijakan sebelumnya yaitu PPKM Mikro maupun Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Indikatornya harus di-break down. Jangan hanya ganti istilah yang membuat lelah publik," ujarnya.

Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS ini menilai, kebijakan PPKM Darurat justru merupakan langkah yang terlambat.

"Seharusnya kebijakan tarik rem darurat sudah dilakukan sejak awal, sebagai bentuk keseriusan pemerintah melakukan pengetatan mobilitas. Ini kan jadi seperti terlambat menyadari bahaya," ucapnya.

Baca juga: Kritik PPKM Darurat, Epidemiolog: Esensinya Enggak Berbeda Signifikan, Potensi Perburukan Masih Akan Terjadi

Lebih lanjut, Netty mengatakan bahwa sudah sejak lama para epidemiolog dan asosiasi tenaga kesehatan sudah mengingatkan akan terjadinya ledakan kasus.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.