Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPAI Minta Orangtua Tak Khawatir Anak-anak Ikuti Program Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 30/06/2021, 16:43 WIB
Sania Mashabi,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra berharap orangtua tidak khawatir untuk membiarkan anaknya mengikuti program vaksinasi Covid-19.

Adapun sebelumnya diberitakan bahwa vaksin Sinovac sudah diperbolehkan untuk digunakan anak dari usia 12-17 tahun.

"Dokter nakes (tenaga kesehatan) sudah terbiasa menyelenggarakan imunisasi atau vaksin pada anak, sehingga orangtua tidak perlu khawatir. Dengan semua pihak sensitif anak," kata Jasra melalui keterangan tertulisnya, Selasa (30/6/2021).

Jasra mengatakan, tingkat penularan anak berdasarkan data ada di rentang 1,2 persen sampai 1,7 persen.

Sementara itu, data yang diungkap Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) pada 12,7 persen penularan Covid anak, di antara delapan orang tertular, dipastikan satu orang adalah anak.

Baca juga: 5 Fakta tentang Vaksin Covid-19 untuk Anak di Indonesia

"Kita bersyukur, kekhawatiran ini menyebabkan berbagai pihak bekerja sama dalam mengantisipasinya," ujarnya.

Menurut Jasra, proses vaksinasi ini juga akan memperkuat upaya target kekebalan komunitas atau herd immunity di sekolah dalam mendorong pembelajaran tatap muka (PTM).

Ia pun mengapresiasi dimulainya vaksinasi Covid-19 untuk anak-anak yang menjadi wujud upaya optimal negara dalam memenuhi hak kesehatan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

"Begitu juga bersamaan dengan vaksin anak. Lebih meningkatkan target WHO dalam rangka testing, tracing, dan treatment pada anak. Sehingga, hak kesehatan dan kepentingan terbaik anak dapat dipenuhi," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyambut baik terbitnya izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin Sinovac untuk anak usia 12-17 tahun yang diterbitkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Baca juga: Dinkes DKI Jakarta: Vaksinasi Anak Tunggu Petunjuk Teknis dari Kemenkes


Dengan langkah tersebut, program vaksinasi Covid-19 di Indonesia diharapkan dapat dipercepat.

"Kita juga bersyukur BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization untuk vaksin Sinovac yang dinyatakan aman digunakan anak usia 12 sampai 17 tahun, sehingga vaksinasi untuk anak-anak usia tersebut bisa segera dimulai," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (28/6/2021).

Sebagaimana yang telah berulang kali disampaikan, Presiden menargetkan vaksinasi Covid-19 mampu mencapai angka 1 juta suntikan per hari mulai Juli 2021.

Ia pun mengapresiasi tingginya angka vaksinasi pada Sabtu (26/6/2021) yang mencapai 1,3 juta suntikan. Angka tersebut, kata Jokowi, lebih cepat dari target yang sudah ditetapkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com