Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil Tunggu Rekomendasi BPOM

Kompas.com - 30/06/2021, 16:37 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengatakan, pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk ibu hamil masih menunggu rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Belum ada emergency use authorization (EUA) atau izin penggunaan darurat dari BPOM," kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, saat dihubungi, Rabu (30/6/2021).

Kendati demikian, untuk ibu menyusui, Nadia mengatakan bahwa vaksinasi Covid-19 aman. 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tengah menggodok kebijakan vaksinasi Covid-19 bagi kelompok ibu hamil dan anak-anak.

Baca juga: Ibu Hamil Direkomendasikan Dapat Vaksin Covid-19, Ini Kata Kemenkes

Hal ini menjadi salah satu fokus BKKBN setelah diamanati presiden untuk menangani kasus Covid-19 pada ibu hamil, ibu melahirkan, anak-anak, dan bayi.

Selama ini, dua kelompok tersebut memang belum menjadi sasaran vaksinasi Covid-19 karena ada keragu-raguan terkait keamanan vaksin bagi mereka.

Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyebut, kedua kelompok masyarakat itu juga penting untuk mendapat vaksinasi.

Selain untuk melindungi keamanan mereka masing-masing, vaksinasi pada kelompok ibu hamil dan anak-anak juga penting untuk menutup celah infeksi Covid-19 pada kelompok masyarakat yang lebih luas.

Baca juga: POGI: Vaksinasi Covid-19 untuk Ibu Hamil Bantu Cegah Gejala Berat Bila Terpapar Corona

"Saya akan diskusi maraton dengan para ahli, bagaimana (keamanan) vaksin untuk ibu hamil dan vaksin untuk anak, ini yang harus segera kita putuskan seperti apa strateginya," ujar Hasto saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/6/2021).

"Selama ini kan vaksin untuk anak-anak dan ibu hamil belum ya, karena masih ragu-ragu. tapi menurut saya harus ada keputusan, karena setiap tahun yang hamil ada 5 juta, kalau tidak tervaksin ini menjadi celah sumber penularan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com