Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Penularan Covid-19 Saat Bencana, Lansia dan Ibu Hamil Diungsikan Lebih Dahulu

Kompas.com - 06/04/2021, 19:39 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menyarankan, masyarakat kelompok lanjut usia (lansia) dan ibu hamil diungsikan lebih dahulu ketika terjadi bencana.

Mitigasi awal ini perlu dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19. Sebab, lansia dan ibu hamil termasuk kelompok yang rentan terpapar virus corona.

"Mitigasi awal perlu dilakukan, karena di Indonesia banyak wilayah rawan bencana alam. Misalnya warga dapat memindahkan sementara lansia atau ibu hamil ke keluarganya yang berada di wilayah yang lebih aman dari bencana," ujar Dicky kepada Kompas.com, Selasa (6/4/2021).

Baca juga: Ini 10 Wilayah Terdampak Bencana Alam di Provinsi NTT

Kemudian untuk mencegah penularan, Dicky menekankan pentingnya prioritas vaksinasi terhadap masyarakat di daerah rawan bencana.

Sebab penularan virus juga mudah terjadi di pengungsian.

"Para korban bencana ini sangat-sangat rentan terkena Covid-19," kata Dicky.

Baca juga: UPDATE: Korban Meninggal akibat Bencana di NTT 84 Orang, 2.683 Jiwa Terdampak

Upaya lain yang harus dilakukan pemerintah untuk mencegah penularan Covid-19 di wilayah rawan bencana yakni menambah jumlah tenda pengungsian.

Dengan demikian kemungkinan timbulnya kerumunan dapat dihindari.

Dicky juga mengusulkan pembagian kelompok pengungsi sesuai dengan wilayahnya masing-masing.

"Misalnya membagi lokasi pengungsian sesuai dengan RW masing-masing. Ini perlu dilakukan untuk menjaga agar masyarakat tetap berkumpul dengan orang-orang yang berada satu wilayah. Tidak bercampur dengan wilayah lain," tuturnya.

Baca juga: Siklon Seroja Pemicu Bencana di NTT Bisa Dipantau Langsung Lewat Situs Ini

Hal lain yang perlu diperhatikan yakni kesehatan petugas yang membantu proses evakuasi.

Dicky mengatakan, petugas yang membantu masyarakat korban bencana harus sudah divaksinasi dan disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk mengurangi risiko penularan Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com