Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Dinilai Masih Gamang, Gusdurian: Sudah Tidak Bisa, Kita Perlu Rem Darurat

Kompas.com - 30/06/2021, 14:31 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid mendorong pemerintah untuk berani menarik rem darurat sebagai upaya menekan laju penularan Covid-19 yang melonjak dalam beberapa waktu terakhir.

Alissa menilai, pemerintah saat ini masih gamang untuk mengambil kebijakan yang ekstrem mengenai penanganan pandemi. Tetapi, menurutnya, hal itu sepatutnya dilakukan pemerintah di tengah kondisi yang memburuk.

"Pada tingkat kebijakan yang lebih basar kita melihat masih gamang, tarik ulur, maju mundur, dan lain-lain. Sudah tidak bisa, ini sekarang kita perlu rem darurat, apapun pilihan yang Bapak Ibu ambil, ambil lah tapi dengan tegas," kata Alissa dalam konferensi pers, Rabu (30/6/2021).

Alissa memaklumi kegamangan yang dialami para pengambil kebijakan karena tidak ada pilihan yang mudah dalam situasi seperti ini, karena kebijakan yang diambil bukan lagi kebijakan pencegahan tetapi pengelolaan.

"Kita sudah di tengah-tengah perangnya, sudah di tengah-tengah badai-badainya, sudah bukan lagi posisi mencegah badai tetapi ini harus mengelola badainya, memitigasi risikonya itu sekarang posisi kita," kata dia.

Baca juga: Menkes: Vaksin Covid-19 Tak Membuat Kita 100 Persen Kebal Seperti Superman, tapi Buat Daya Tahan Tubuh Lebih Baik

Ia juga memahami pemerintah tengah menghadapi buah simalakama atas pilihan apapun yang diambil. Namun, ia menegaskan bahwa keselamatan nyawa harus menjadi priortias dibandingkan hal lainnya.

Putri Presiden ke-4 Abdurrahman Wahid itu pun mengutip pernyataan sang ayah bahwa memang tidak ada pilihan yang terbaik, tapi yang terpenting adalah mengelola konsekuensi atas keputusan yang diambil.

"Gus Dur mengatakan, tidak ada pilihan yang terbaik, semua piihan diambil saja lalu kita buat itu menjadi pilihan terbaik karena kita mengelola semua konsekuensinya," ujar dia.

Ia melanjutkan, apabila pemerintah tidak berani mengambil keputusan lockdown secara penuh, maka setidaknya pemerintah harus memastikan protokol kesehatan benar-benar ditegakkan.

"Artinya daerah-daerah yang (zona) merah misalnya betul-betul diminta untuk memperketat semuanya sehingga rantainya itu putus, sehingga kita punya ruang untuk memperbaiki layanan kesehatan sehingga tidak kolaps," kata Alissa.

Diketahui, catatan penambahan kasus positif Covid-19 di Indonesia bertambah signifikan tiap harinya. Pada Selasa (29/6/2021) kemarin, ada 20.467 kasus Covid-19 dalam sehari.

Baca juga: Wamenkes Ungkap Anak Usia 7-12 Tahun Lebih Banyak Terpapar Covid-19

Dengan demikian, total jumlah kasus Covid-19 yang tercatat pemerintah yaitu 2.156.465 dengan 1.869.606 sembuh dan 58.024 meninggal dunia.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, saat ini tengah terjadi gelombang kedua kasus Covid-19 Indonesia.

Menurut Wiku, kasus mingguan di Indonesia telah mencapai puncak. Bahkan, kenaikannya lebih tinggi dari puncak kasus yang terjadi pada Januari 2021.

"Hal ini menandakan second wave atau gelombang kedua kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia," ujar Wiku dalam keterangan persnya, Selasa (29/6/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com