Pemerintah Diminta Lebih Serius Kendalikan Kasus Covid-19, Batasi Mobilitas Masyarakat

JAKARTA, KOMPAS.com – Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Laura Navika Yamani meminta pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menangani lonjakan kasus Covid-19.

Laura menilai, zonasi terkait Covid-19 dapat berubah mengikuti tingkat mobilisasi masyarakat.

“Sebaiknya bagaimana pemerintah bisa melakukan upaya pengendalian kasus dengan membatasi mobilisasi secara serentak seperti halnya PSBB yang pernah berlaku sebelumnya,” kata Laura kepada Kompas.com, Rabu (30/6/2021).

Baca juga: Soal PPKM Mikro Darurat, Anggota DPR: Penggantian Nama Bukan Esensi, yang Penting Aksi

Selain itu, Laura menilai, data yang dilaporkan oleh pemerintah pusat kadang belum menunjukkan kondisi riil di lapangan.

Hal itu menurutnya kerap membuat implementasi kebijakan menjadi tidak tepat.

“Dan data yang dilaporkan kadang tidak sesuai yg dengan yang dilapangan sehingga akan menjadi misunderstanding dan kebijakan menjadi tidak tepat,” ucap dia.

Oleh karenanya, ia mendorong pemerintah melakukan penanganan yang lebih serius dalam mengantisipasi lonjakan kasus ini.

Terlebih saat ini, ia mengatakan, keterisian rumah sakit sudah tinggi.

“Tentunya harus segera dilakukan upaya yang lebih serius untuk pengendalian kasus,” kata dia.

Baca juga: Wacana PPKM Mikro Darurat, Epidemiolog: Kita Harus Blokade Varian Baru, Mestinya PSBB

Diketahui, penambahan kasus Covid-19 beberapa waktu terakhir terus mengalami lonjakan drastis.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto menyarankan pemerintah tak lagi menetapkan kebijakan berdasar zonasi atau tingkat risiko penularan Covid-19 di suatu daerah.

Sebab, menurut dia, mayoritas wilayah di Indonesia kini berada di zona merah virus corona.

Slamet mendorong agar pemerintah menerapkan pembatasan mobilitas secara besar-besaran di seluruh daerah.

"Sekarang sudah tidak ada lagi zona merah, hijau, kalau pun dia zona hijau maka dia hanya menunggu waktu untuk menjadi zona merah," kata Slamet kepada Kompas.com, Senin (28/6/2021).

"Kalaupun minggu ini hijau, minggu depan bisa merah, bisa hitam. Jadi hanya menunggu waktu saja karena mobilitas tidak disetop," tuturnya.