Wacana PPKM Mikro Darurat, Epidemiolog: Kita Harus Blokade Varian Baru, Mestinya PSBB

Kompas.com - 30/06/2021, 10:04 WIB
Dua orang bocah mengayuh sepedanya di dekat mural bertema COVID-19 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (17/5/2021). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, selama bulan Ramadhan lalu jumlah kasus aktif COVID-19 mengalami penurunan dari 253 kasus pada tanggal 13 April 2021 menjadi 166 kasus pada tanggal 15 Mei 2021 karena adanya pemberlakuan larangan mudik dan penutupan lokasi wisata selama libur lebaran. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/wsj. ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA SDua orang bocah mengayuh sepedanya di dekat mural bertema COVID-19 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (17/5/2021). Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, selama bulan Ramadhan lalu jumlah kasus aktif COVID-19 mengalami penurunan dari 253 kasus pada tanggal 13 April 2021 menjadi 166 kasus pada tanggal 15 Mei 2021 karena adanya pemberlakuan larangan mudik dan penutupan lokasi wisata selama libur lebaran. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com – Wacana pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro darurat muncul di tengah lonjakan kasus Covid-19.

Epidemiolog dari Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, mendesak pemerintah setidaknya kembali menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di mana sebagian besar melakukan work from home (WFH) 100 persen.

“Paling tidak ya PSBB yang pertama, diliburkan (WFH 100 persen) semuanya. PPKM kan enggak ada libur seperti itu,” ujar Tri Yunis kepada Kompas.com, Rabu (30/6/2021).

Tri Yunis menyebutkan, kebijakan PPKM mikro masih kurang tepat mencegah laju penyebaran Covid-19.

Baca juga: IDI: Kurangi Penambahan Pasien Covid-19 dengan PSBB Diperketat

Sebab, ia mengatakan, pemerintah saat ini seharusnya menutup potensi adanya penyebaran varian baru virus Corona.

“Kalau PPKM itu masih di RW/RW atau di kelurahan-kelurahan atau desa-desa, bukan itu, bukan kemudian hanya mencegah orang yang sakit aja, melayani orangnya sakit,” kata Tri.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Sekarang kita harus memblokade penyebaran varian baru begitu atau memblok,” imbuh dia.

Lebih lanjut, Tri Yunis menilai dampak prevalensi terkait Covid-19 di Indonesia sudah tinggi.

Dia berpandangan, tanpa adanya pembatasan sosial, rumah sakit dan tenaga kesehatan akan kewalahan menampung pasien.

“Jadi menurut saya apa yang harus dilakukan mencegah rumah sakit penuh, ya mau tidak mau flow-nya diberhentikan, maka dilakukan pembatasan sosial yang kuat atau yang berat begitu,” tegasnya.

Baca juga: Dorong Penerapan PSBB, PB IDI Nilai Kebijakan Berdasar Zonasi Tak Lagi Relevan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kecam Pembunuhan Nakes di Papua, PAN Minta KKB Ditindak Tegas

Kecam Pembunuhan Nakes di Papua, PAN Minta KKB Ditindak Tegas

Nasional
Kementerian KP Gelar Pelatihan Dukung Pengembangan Kampung Budi Daya

Kementerian KP Gelar Pelatihan Dukung Pengembangan Kampung Budi Daya

Nasional
Ini Daftar Aplikasi dan Situs yang Diblokir Kuota Internet Kemendikbud Ristek

Ini Daftar Aplikasi dan Situs yang Diblokir Kuota Internet Kemendikbud Ristek

Nasional
Amnesty Desak Aparat Investigasi Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

Amnesty Desak Aparat Investigasi Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogyakarta

Nasional
Ombudsman Telah Beri Rekomendasi Terkait TWK KPK ke Presiden dan DPR

Ombudsman Telah Beri Rekomendasi Terkait TWK KPK ke Presiden dan DPR

Nasional
Mengenang Pendeta Yeremia yang Tewas Ditembak di Papua

Mengenang Pendeta Yeremia yang Tewas Ditembak di Papua

Nasional
38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk Saiful Mahdi

Nasional
PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

PT KAI Buka Lowongan Kerja, Ini Formasi dan Cara Daftarnya

Nasional
Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Pemanggilan Suroto ke Istana Dinilai Paradoks Demokrasi, Hanya Manis di Depan

Nasional
Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Polisi Pastikan Kasus Penganiayaan Tak Hambat Penyidikan Muhammad Kece

Nasional
Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Cerita Suroto Bentangkan Poster ke Jokowi, Sulit Dapat Spidol hingga Kaki Gemetar

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Dewan Pengawas KPK Tolak Laporkan Pelanggaran Etik Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Profil Ali Kalora, Pemimpin Kelompok Teroris MIT yang Tewas

Nasional
UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 11 di Korsel, Total 5.916 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Dukung 56 Pegawai yang Akan Dipecat, Pegawai KPK Dipanggil Inspektorat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.