Pemerintah Diminta Lebih Serius Kendalikan Kasus Covid-19, Batasi Mobilitas Masyarakat

Kompas.com - 30/06/2021, 11:26 WIB
Pasien menempati tenda darurat di depan instalasi gawat darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (25/6/2021). Tenda darurat berfungsi sebagai ruang triase untuk mengetahui pasien terindikasi Covid-19 atau tidak. Saat ini ada 368 pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD Kota Bekasi ini. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPasien menempati tenda darurat di depan instalasi gawat darurat (IGD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Chasbullah Abdulmadjid, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat (25/6/2021). Tenda darurat berfungsi sebagai ruang triase untuk mengetahui pasien terindikasi Covid-19 atau tidak. Saat ini ada 368 pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD Kota Bekasi ini.

JAKARTA, KOMPAS.comEpidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Laura Navika Yamani meminta pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk menangani lonjakan kasus Covid-19.

Laura menilai, zonasi terkait Covid-19 dapat berubah mengikuti tingkat mobilisasi masyarakat.

“Sebaiknya bagaimana pemerintah bisa melakukan upaya pengendalian kasus dengan membatasi mobilisasi secara serentak seperti halnya PSBB yang pernah berlaku sebelumnya,” kata Laura kepada Kompas.com, Rabu (30/6/2021).

Baca juga: Soal PPKM Mikro Darurat, Anggota DPR: Penggantian Nama Bukan Esensi, yang Penting Aksi

Selain itu, Laura menilai, data yang dilaporkan oleh pemerintah pusat kadang belum menunjukkan kondisi riil di lapangan.

Hal itu menurutnya kerap membuat implementasi kebijakan menjadi tidak tepat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Dan data yang dilaporkan kadang tidak sesuai yg dengan yang dilapangan sehingga akan menjadi misunderstanding dan kebijakan menjadi tidak tepat,” ucap dia.

Oleh karenanya, ia mendorong pemerintah melakukan penanganan yang lebih serius dalam mengantisipasi lonjakan kasus ini.

Terlebih saat ini, ia mengatakan, keterisian rumah sakit sudah tinggi.

“Tentunya harus segera dilakukan upaya yang lebih serius untuk pengendalian kasus,” kata dia.

Baca juga: Wacana PPKM Mikro Darurat, Epidemiolog: Kita Harus Blokade Varian Baru, Mestinya PSBB

Diketahui, penambahan kasus Covid-19 beberapa waktu terakhir terus mengalami lonjakan drastis.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
Respons Wakil Ketua MKD soal Rendahnya Tingkat Kepercayaan Publik terhadap DPR

Respons Wakil Ketua MKD soal Rendahnya Tingkat Kepercayaan Publik terhadap DPR

Nasional
Panglima TNI Apresiasi Sinergitas Satgas Madago Raya Buru Teroris Poso

Panglima TNI Apresiasi Sinergitas Satgas Madago Raya Buru Teroris Poso

Nasional
Kemendagri Terbitkan Aturan soal PON XX Papua, Penonton di Stadion Dibatasi

Kemendagri Terbitkan Aturan soal PON XX Papua, Penonton di Stadion Dibatasi

Nasional
Soal Varian Baru R.1, Satgas: Pengingat bahwa Covid-19 Belum Sepenuhnya Hilang

Soal Varian Baru R.1, Satgas: Pengingat bahwa Covid-19 Belum Sepenuhnya Hilang

Nasional
Kampus di Wilayah PPKM Level 1-3 Didorong Gelar Kuliah Tatap Muka

Kampus di Wilayah PPKM Level 1-3 Didorong Gelar Kuliah Tatap Muka

Nasional
Sepak Terjang Gatot Nurmantyo yang Getol Menyuarakan Isu Kebangkitan PKI...

Sepak Terjang Gatot Nurmantyo yang Getol Menyuarakan Isu Kebangkitan PKI...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.