Tarik Rem Darurat Covid-19, Indonesia di Ambang Tragedi Kemanusiaan

Butuh kemauan

Lantas, apakah secara anggaran pemerintah sanggup untuk menerapkan PSBB, karantina wilayah atau lockdown selama dua pekan?

Dikutip dari laman Sekretariat Kabinet RI, realisasi dari alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DHB) untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp 33,8 triliun, baru mencapai 8,2 persen.

Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), Sabtu (19/6/2021).

Baca juga: Pak Jokowi, Saatnya Berpihak kepada Wong Cilik…

Sri Mulyani menuturkan, pemerintah membutuhkan sumber daya untuk testing, tracing, hingga biaya operasional kesehatan dari puskesmas, namun ternyata anggarannya belum digunakan.

Berangkat dari data tersebut, Rimawan memperkirakan anggaran yang dibutuhkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pokok atau logistik masyarakat selama PSBB.

Jika realisasi anggaran penanganan Covid-19 dari DAU dan DBH sebesar 8,2 persen atau Rp 2,7 triliun, maka dana yang tersisa dan bisa digunakan yakni Rp 31,1 triliun.

Kemudian, mengacu pada Basis Data Terpadu TNP2K, jumlah rumah tangga kategori sangat miskin, miskin, dan hampir miskin di Jawa-Bali berjumlah 13,4 juta kepala keluarga.

Seumpama untuk PSBB selama dua minggu pemerintah memberikan Rp 500.000 per kepala keluarga, maka anggaran yang dibutuhkan sebanyak Rp 6,7 triliun.

Dengan demikian, masih ada sisa Rp 24,4 triliun yang bisa digunakan untuk penanganan pandemi selain kebutuhan pokok masyarakat. Misalnya, membangun selter bagi pasien, peningkatan fasilitas kesehatan dan percepatan vaksinasi di daerah.

“Alokasi dana pemerintah itu cukup untuk penanganan covid. Jadi ini banyak kemudian uang yang ada di kabupaten itu enggak dipakai,” kata Rimawan.

Baca juga: Mereka yang Terpaksa Berdamai dengan Pandemi Covid-19 dan Cengkeraman Oligarki...

Menurut Rimawan, tidak banyak pemerintah daerah yang memiliki kemauan untuk merealisasikan kebijakan penanganan pandemi secara serius.

Kesadaran untuk memperkuat sektor kesehatan justru terletak di tingkat kelurahan atau desa. Itu pun belum menyeluruh.

Ia mencontohkan Desa Sumbermulyo, Kabupaten Bantul, yang memiliki selter desa berkapasitas 30-40 tempat tidur dan 16 selter padukuhan atau tingkat RW.

Ada pula Desa Sidomulyo yang memaksimalkan dana desa untuk membiayai kebutuhan warga yang positif covid-19 selama isolasi mandiri.

“Kok itu bisa? Semua tergantung dari tiga huruf. M,a, dan u. Jadi mau atau enggak, itu saja,” ujar Rimawan.

Oleh sebab itu, pemerintah pusat diminta untuk membuat kebijakan yang lebih tegas agar upaya penanganan pandemi di daerah lebih maksimal.