Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Covid-19: Indonesia Sudah PSBB, tetapi Tidak Maksimal

Kompas.com - 26/06/2021, 13:16 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengatakan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro merupakan bentuk lockdown versi mikro di tingkat RT dan RW.

Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Alexander Ginting menyampaikan, kebijakan PPKM mikro merupakan opsi terbaik untuk menekan laju penyebaran Covid-19.

“Jadi micro lockdown ini sebenarnya sudah baik dan artinya kalau di RT itu ada lima rumah yang positif maka dia akan di-microlockdown, orang luar tidak boleh masuk,” kata Alexander dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk “Covid Gawat Darurat”, Sabtu (26/6/2021).

Baca juga: 35 Orang Positif Covid-19, Satu RT di Jagakarsa Jaksel Di-lockdown

Alexander menjelaskan, sebelum memberlakukan PPKM mikro, pemerintah sudah mencoba menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan PPKM.

Namun, hasil implementasi PSBB dan PPKM itu disebut masih tidak maksimal.

“Kalau kita mau lockdown secara besar kita sudah PSBB, tapi enggak berhasil juga, 10 April sampai 10 Januari 2021 Kita sudah melaksanakan PSBB di 20 wilayah. Enggak maksimal juga,” ujar Alexander.

“Kemudian 11 sampai 25 Januari 2021 kita PPKM, tidak juga maksimal,” ucap dia.

Baca juga: Polres Tangsel Gelar Vaksinasi Covid-19, Berikut Cara Daftar dan Lokasinya

Menurut dia, hal ini terjadi karena kurangnya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Alexander pun mencontohkan satu kejadian saat ada warga yang bersikeras melakukan mudik di waktu libur Lebaran lalu.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com