Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Covid-19: Indonesia Sudah PSBB, tetapi Tidak Maksimal

Kompas.com - 26/06/2021, 13:16 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengatakan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro merupakan bentuk lockdown versi mikro di tingkat RT dan RW.

Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Alexander Ginting menyampaikan, kebijakan PPKM mikro merupakan opsi terbaik untuk menekan laju penyebaran Covid-19.

“Jadi micro lockdown ini sebenarnya sudah baik dan artinya kalau di RT itu ada lima rumah yang positif maka dia akan di-microlockdown, orang luar tidak boleh masuk,” kata Alexander dalam diskusi Polemik MNC Trijaya bertajuk “Covid Gawat Darurat”, Sabtu (26/6/2021).

Baca juga: 35 Orang Positif Covid-19, Satu RT di Jagakarsa Jaksel Di-lockdown

Alexander menjelaskan, sebelum memberlakukan PPKM mikro, pemerintah sudah mencoba menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan PPKM.

Namun, hasil implementasi PSBB dan PPKM itu disebut masih tidak maksimal.

“Kalau kita mau lockdown secara besar kita sudah PSBB, tapi enggak berhasil juga, 10 April sampai 10 Januari 2021 Kita sudah melaksanakan PSBB di 20 wilayah. Enggak maksimal juga,” ujar Alexander.

“Kemudian 11 sampai 25 Januari 2021 kita PPKM, tidak juga maksimal,” ucap dia.

Baca juga: Polres Tangsel Gelar Vaksinasi Covid-19, Berikut Cara Daftar dan Lokasinya

Menurut dia, hal ini terjadi karena kurangnya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

Alexander pun mencontohkan satu kejadian saat ada warga yang bersikeras melakukan mudik di waktu libur Lebaran lalu.

“Ya masyarakatnya. Lihat aja kemarin orang mudik. Yang marah-marah di mobil siapa? Ibu-ibu kan. Kalau sudah ibu yang marah, ya bapaknya yang nyopir juga emosi juga. Persoalannya di situ,” kata dia.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti sikap masyarakat yang menolak tes Covid-19 di Jembatan Suramadu beberapa waktu lalu.

Ia menilai banyak masyarakat masih menolak dilakukan tes swab Covid-19.

Padahal, ia mengatakan, strategi pemerintah untuk meredam laju penyebaran Covid-19 adalah dengan melaksanakan 3T (testing, tracing, treatment), protokol kesehatan 3M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak), dan vaksinasi.

“Kemudian kita lihat di Jembatan Suramadu. kita mau cegat mereka dikasih swab yang gratis saja bisa ngajak kita duel,” tutur dia.

“Jadi artinya itu yang harus kita lihat bahwa respons masyarakat itu bermacam-macam,” ucap Alexander.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

PKB: Semua Partai Terima Penetapan Prabowo-Gibran, kecuali yang Gugat ke PTUN

Nasional
Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

Ukir Sejarah, Walkot Surabaya Terima Penghargaan Satyalancana Karya Bhakti Praja Nugraha

BrandzView
Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Jokowi dan Gibran Disebut Bukan Bagian PDI-P, Kaesang: Saya Enggak Ikut Urusi Dapurnya

Nasional
Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Helikopter Panther dan KRI Diponegoro Latihan Pengiriman Barang di Laut Mediterania

Nasional
Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Kaesang Sebut PSI Sudah Kantongi Bakal Calon Gubernur DKI Jakarta

Nasional
Hasto: Di Tengah Panah 'Money Politic' dan 'Abuse of Power', PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Hasto: Di Tengah Panah "Money Politic" dan "Abuse of Power", PDI-P Masih Mampu Jadi Nomor 1

Nasional
Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Jokowi Suntik Modal Hutama Karya Rp 18,6 T untuk Pembangunan Tol Sumatera

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com