Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Vaksinasi Indonesia Tertinggal dari Negara Lain, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Ajak Tokoh Agama untuk Sosialisasikan

Kompas.com - 24/06/2021, 12:23 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Tim Pengawas Penanggulangan Bencana Covid-19 DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia relatif tertinggal dari beberapa negara lain.

Vaksinasi di India, misalnya saat ini sudah menyentuh angka 232.744.813 warga untuk vaksin dosis pertama atau hampir 17 persen dari total populasi. Kemudian, vaksinasi di China sudah menyentuh lebih dari 1 miliar penduduk.

“Sedangkan di Indonesia vaksinasi dosis pertama masih baru menyentuh 24 jutaan warga. Target sejuta vaksinasi per hari juga masih belum terealisasi,” kata orang yang akrab disapa Gus Muhaimin, Kamis (24/6/2021).

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengakui, masih ada sebagian masyarakat yang menolak untuk mendapatkan vaksinasi.

Riset Universitas Padjajaran melaporkan, setidaknya masih ada 30 persen masyarakat menolak vaksinasi.

Baca juga: Pemerintah Minta DPR Bahas Isu Krusial dalam RKUHP, Jangan Langsung Sahkan

Gus Muhaimin pun menyarankan agar pemerintah mengandeng tokoh-tokoh agama untuk menyosialisasikan pentingnya vaksinasi.

“Dalam hemat saya peran tokoh agama ini harus lebih ditingkatkan untuk menyosialisaikan pentingnya vaksinasi,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com,

Menurutnya, salah satu alasan masyarakat menolak vaksinasi karena keyakinan. Oleh karenanya, masalah ini harus didekati lewat keyakinan pula.

Terkait lonjakan kasus Covid-19 dalam dua pekan terakhir, Gus Muhaimin meminta pemerintah memanfaatkan poliklinik desa (Polindes) sebagai sentra vaksinasi.

“Kami meminta pemerintah terus menggenjot upaya vaksinasi Covid-19. Manfaatkan poliklinik desa sebagai sentra vaksinasi agar daya jangkaunya lebih luas dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

Baca juga: Soal RKUHP, Komisi III DPR Hanya Akan Bahas Pasal-pasal Krusial

Dia menjelaskan, sentra vaksinasi saat ini masih terpusat di puskemas. Padahal sebagian besar keberadaan Puskesmas ada di tingkat kecamatan. Situasi ini pun membuat sebagian masyarakat enggan untuk mengikuti program vaksinasi.

“Salah satu kendala belum optimalnya program vaksinasi adalah masyarakat di pedesaan kesulitan mengakses sentra vaksinasi yang berbasis puskemas,” sebutnya.

Maka dari itu, pemerintah harus memikirkan bagaimana membuat polindes yang jangkauannya lebih dekat dengan masyarakat bisa menjadi sentra vaksinasi.

Wakil Ketua DPR RI ini menambahkan, saat ini stok vaksin di Indonesia relatif aman. Akhir pekan lalu Indonesia kembali menerima 10 juta dosis vaksin corona produksi Sinovac dalam bentuk bahan baku atau bulk.

Dengan kedatangan vaksin ini, jumlah total vaksin yang telah diterima Indonesia sejauh ini sebanyak 104.728.400 dosis.

Baca juga: 105 Orang di Lingkungan DPR Positif Covid-19, Termasuk 17 Anggota Dewan

Rinciannya, yaitu 94,5 juta dosis vaksin produksi Sinovac, 8.228.400 dosis vaksin AstraZeneca, dan 2 juta dosis vaksin Sinopharm.

“Ketersediaan vaksin bisa dikatakan aman. Saat ini tinggal bagaimana kita memaksimalkan daya jangkau vaksinasinya sehingga bisa menyentuh ke setiap lapisan masyarakat,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com