Kompas.com - 24/06/2021, 11:22 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai, pernyataan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Ali Mukartono tidak etis dan sarat konflik kepentingan.

Adapun pernyataan yang dimaksud yakni terkait rasa heran Ali terhadap awak media yang selalu mempertanyakan pengurangan vonis jaksa Pinangki Sirna Malasari.

“Ini tidak etis sama sekali karena (sarat) konflik kepentingan. Ada semangat korps, dan mencolok perbedaan perlakuannya,” terang Asfinawati pada Kompas.com, Kamis (23/6/2021).

Ia menambahkan, pernyataan itu juga menjadi indikasi bahwa aparat penegak hukum kerap menunjukan sikap bias dalam menangani perkara yang menyangkut anggota korpsnya sendiri.

“Kelakuan seperti ini yang melahirkan KPK, karena penegak hukum terbukti bias begitu menyangkut korps mereka sendiri,” tutur dia.

Asfinawati berharap pihak kejaksaan tidak memberikan pernyataan yang membuat hilangnya kepercayaan masyarakat.

“Untuk Kejagung, agar publik tidak semakin kehiangan kepercayaan kepada kejaksaan ya dengan suara publik,” imbuhnya.

Baca juga: Heran karena Wartawan Terus Beritakan Pengurangan Vonis Pinangki, Jampidsus: Dari Dia, Negara Dapat Mobil

Dilansir dari Antara, Ali mempertanyakan pemberitaan awak media terkait dengan pemangkasan vonis jaksa Pinangki.

Diketahui di tingkat banding, majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta memutuskan untuk mengurangi vonis jaksa Pinangki dari sebelumnya 10 tahun penjara menjadi 4 tahun penjara.

Banyak pihak menilai bahwa keputusan pengurangan vonis ini menunjukan penegakan hukum pada tindak pidana korupsi melemah.

Ali menyebut bahwa pihak kejaksaan menghormati putusan dari majelis hakim tersebut. Ia juga meminta awak media untuk tidak hanya fokus pada vonis jaksa Pinangki, namun juga para tersangka lain.

Dari jaksa Pinangki, lanjut Ali, negara justru bisa mendapatkan mobil.

“Malah dari Pinangki, negara dapat mobil. Yang lain kan susah ngelacaknya itu,” sebut dia.

Mobil yang dimaksud Ali adalah BMW X-5 yang dirampas hakim untuk dikembalikan pada negara karena diduga merupakan hasil korupsi.

Pinangki merupakan terpidana perkara suap dan pencucian uang terkait dengan kepengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) pada terpidana “cessie” Bank Bali, Djoko Tjandra.

Baca juga: Kejaksaan Terima Salinan Putusan Banding Kasus Pinangki, Belum Putuskan Kasasi

Dalam perkara ini Pinangki ikut menyusun “action plan” berisi 10 tahap pelaksanaan untuk memnta fatwa MA atas putusan Peninjauan Kembali (PK) Djoko Tjandra dengan mencantumkan inisial “BR” yaitu Burhanuddin sebagai pejabat di Kejaksaan Agung dan “HA” yaitu Hatta Ali selaku pejabat MA dengan biaya 10 juta dolar AS namun baru diberikan 500 ribu dolar AS sebagai uang muka.

Pinangki juga terbukti melakukan pencucian uang senilai 375.279 dolar AS atau setara dengan Rp 5,25 miliar.

Uang itu adalah suap dari Djoko Tjandra, yang kemudian oleh Pinangki digunakan untuk membeli mobil mewah BMW X5, pembayaran sewa apartemen di Amerika Serikat, pembayaran dokter kecantikan, pembayaran dokter “home care”, pembayaran sewa apartemen dan pembayaran kartu kredit.

Perbuatan selanjutnya Pinangki dinilai terbukti melakukan pemufakatan jahat dengan Andi Irfan Jaya, Anita Kolopaking dan Djoko Tjandra untuk menjanjikan uang sejumlah 10 juta dolar AS pada pejabat Kejagung dan MA untuk menggagalkan eksekusi Djoko Tjandra yang tertuang dalam “action plan”.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketika KPK Tepis Tudingan Penanganan Kasus Formula E Terpengaruh Politisasi ...

Ketika KPK Tepis Tudingan Penanganan Kasus Formula E Terpengaruh Politisasi ...

Nasional
Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Indonesia Tak Kurang Dokter yang Ahli

Lukas Enembe Minta Berobat ke Singapura, KPK: Indonesia Tak Kurang Dokter yang Ahli

Nasional
Gerak Cepat Pemerintah Tangani Tragedi Kanjuruhan: Bentuk TGIPF dan Ungkap Pelaku pidana

Gerak Cepat Pemerintah Tangani Tragedi Kanjuruhan: Bentuk TGIPF dan Ungkap Pelaku pidana

Nasional
Saat Warganet Bandingkan Kebersamaan Surya Paloh-Anies dengan Jokowi-Ganjar ...

Saat Warganet Bandingkan Kebersamaan Surya Paloh-Anies dengan Jokowi-Ganjar ...

Nasional
KPK Koordinasi dengan BPK soal Kasus Formula E

KPK Koordinasi dengan BPK soal Kasus Formula E

Nasional
Dicalonkan Nasdem, Anies Baswedan Tak Bisa Langsung Melenggang ke Panggung Pilpres

Dicalonkan Nasdem, Anies Baswedan Tak Bisa Langsung Melenggang ke Panggung Pilpres

Nasional
Ketika Konten 'Prank' KDRT Baim Wong Dikecam Banyak Pihak ...

Ketika Konten "Prank" KDRT Baim Wong Dikecam Banyak Pihak ...

Nasional
Ketika PSI Umumkan Ganjar Capres Tak Lama Setelah Anies Dideklarasikan Nasdem …

Ketika PSI Umumkan Ganjar Capres Tak Lama Setelah Anies Dideklarasikan Nasdem …

Nasional
Perjalanan Nasdem Cari Capres 2024: dari Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Berlabuh ke Anies Baswedan

Perjalanan Nasdem Cari Capres 2024: dari Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, Berlabuh ke Anies Baswedan

Nasional
Keuntungan Nasdem atas Keleluasaan Anies Baswedan Usai Diusung Capres

Keuntungan Nasdem atas Keleluasaan Anies Baswedan Usai Diusung Capres

Nasional
Mengawal Santunan dari Jokowi untuk Korban Tragedi Kanjuruhan

Mengawal Santunan dari Jokowi untuk Korban Tragedi Kanjuruhan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Nasdem Deklarasi Anies Baswedan Capres 2024 | Ancaman Pidana Tragedi Kanjuruhan

[POPULER NASIONAL] Nasdem Deklarasi Anies Baswedan Capres 2024 | Ancaman Pidana Tragedi Kanjuruhan

Nasional
4 Sikap dan Langkah Pemerintah dalam Tragedi Kanjuruhan

4 Sikap dan Langkah Pemerintah dalam Tragedi Kanjuruhan

Nasional
UU yang Mengatur Koperasi

UU yang Mengatur Koperasi

Nasional
Aturan tentang CSR di Indonesia

Aturan tentang CSR di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.