Kompas.com - 23/06/2021, 18:12 WIB

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar berpesan kepada mahasiswa agar bertindak jika mendapati  Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menyeleweng.

“Jika nanti adik-adik mahasiswa melihat ada BUMDes yang merugikan masyarakat desa, tolong diingatkan, karena kehadiran BUMDes untuk sebesar-besarnya untuk kesejahteraan warga," pesan Menteri Desa PDTT yang akrab disapa Gus Menteri.

Hal tersebut disampaikan Gus Menteri saat melepas para mahasiswa KKN Tematik Perhutanan Sosial Universitas Hasanuddin (Unhas) secara virtual, Rabu (23/6/2021).

“BUMDes ini soko guru ekonomi desa jadi seluruh proses perekonomian desa harus melalui BUMDes," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com pada Rabu.

Baca juga: Menteri Desa Minta Penjagaan Posko Covid-19 di Desa Ditingkatkan Selama 24 Jam

Namun, lanjut Gus Menteri, harus diingat bahwa BUMDes tidak boleh berdampak negatif bagi sektor ekonomi di desa.

Untuk itu, unit usaha BUMDes tidak boleh sama dengan unit usaha yang dikelola warga desa.

Arahan Presiden soal Dana Desa

Gus Menteri mengatakan, sesuai arahan Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi), dana desa harus dirasakan oleh seluruh warga desa, sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi dan sumber daya manusia (SDM) di Desa.

“Jika ditanyakan soal Dana Desa, mahasiswa Unhas bisa menjawab dana desa bisa digunakan untuk apa saja, yang penting untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia,” ujarnya.

Baca juga: Wujudkan Desa Bersih Narkoba, Gus Menteri Terapkan Kebijakan Ini

Adapun tugas lain dari Jokowi yang diberikan kepada Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) adalah dana desa harus dirasakan semua warga desa tanpa terkecuali.

Demi mewujudkan tujuan “no one left behind” atau “tidak ada yang terlewat” itu, Kemendes PDTT merumuskan kebijakan pembangunan yang disebut SDGs Desa.

Kebijakan tersebut dibuat agar dana desa dapat disalurkan secara maksimal ke 74.961 desa.

Gus Menteri menyebutkan, SDGs Desa adalah pembangunan total atas desa. Kebijakan ini berbeda dengan SDGs Global.

Baca juga: Kabupaten Wonogiri Dapat Penghargaan Tercepat Pendataan SDGs Desa, Gus Menteri: Ini Pertama Kali di Indonesia

Perbedaan tersebut ada pada penambahan poin kebijakan nomor 18, yaitu Lembaga Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

“Ini sangat penting karena level desa harus betul-betul tidak lepas dari akar budaya setempat. Makanya saya selalu mengatakan di mana-mana, jangan sekali-kali membangun desa keluar dari akar budayanya," tegas Menteri Desa PDTT.

Adapun SDGs Desa terbagi dalam dua asek. Pertama adalah Kewargaan. Aspek ini tertuang pada poin pertama sampai poin keenam yang meliputi permasalahan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan.

Semenara itu, kedua adalah Kewilayahan. Aspek ini tertuang dalam poin ketujuh sampai kedelapan belas.

Baca juga: Lantik Pejabat Baru Kemendes PDTT, Gus Menteri Ingatkan Soal Tugas dan Tanggung Jawab

Gus Menteri mengatakan, apabila 18 poin kebijakan tersebut terpenuhi, maka kontribusi SDGs Desa setara dengan 74 persen SDGs Nasional.

Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017.

“Saya yakin ketika pertumbuhan ekonomi desa bagus dan kualitas warga bagus, maka akan baguslah Indonesia, karena pada hakikatnya Indonesia adalah desa dan desa adalah Indonesia," kata Menteri Desa PDTT.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK: Ada 210 Kasus Korupsi di Sektor Kesehatan, Kerugian Negara Rp 821 Miliar

KPK: Ada 210 Kasus Korupsi di Sektor Kesehatan, Kerugian Negara Rp 821 Miliar

Nasional
Golkar Terpopuler di Kalangan Pemilih Muda Versi CSIS, Dave Laksono: Kami Cepat Merespons Isu

Golkar Terpopuler di Kalangan Pemilih Muda Versi CSIS, Dave Laksono: Kami Cepat Merespons Isu

Nasional
Survei SMRC: Anies Tak Cukup Signifikan Gaet Suara Nasdem di Jawa Barat

Survei SMRC: Anies Tak Cukup Signifikan Gaet Suara Nasdem di Jawa Barat

Nasional
Susi Pudjiastuti Diperiksa Kejagung terkait Kasus Korupsi Impor Garam

Susi Pudjiastuti Diperiksa Kejagung terkait Kasus Korupsi Impor Garam

Nasional
SMRC: Efek Deklarasikan Anies Capres, Suara Nasdem di Indonesia Bagian Timur Turun Tajam

SMRC: Efek Deklarasikan Anies Capres, Suara Nasdem di Indonesia Bagian Timur Turun Tajam

Nasional
Pimpinan KPK Wanti-wanti Hakim yang Berpotensi Disuap Saat Tangani Perkara

Pimpinan KPK Wanti-wanti Hakim yang Berpotensi Disuap Saat Tangani Perkara

Nasional
Ratusan Kader Demokrat Sambut Kedatangan Anies Baswedan

Ratusan Kader Demokrat Sambut Kedatangan Anies Baswedan

Nasional
Deolipa Resmi Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN Terkait Pernyataan Soal Putri Candrawathi

Deolipa Resmi Gugat Komnas HAM dan Komnas Perempuan ke PTUN Terkait Pernyataan Soal Putri Candrawathi

Nasional
Menghitung Untung Rugi Nasdem Usung Anies Baswedan Jadi Capres 2024

Menghitung Untung Rugi Nasdem Usung Anies Baswedan Jadi Capres 2024

Nasional
Survei SMRC: Ceruk Suara Nasdem dari Pemilih Anies Meningkat

Survei SMRC: Ceruk Suara Nasdem dari Pemilih Anies Meningkat

Nasional
TNI AL Segera Miliki 2 Kapal Perang Pemburu Ranjau Asal Jerman

TNI AL Segera Miliki 2 Kapal Perang Pemburu Ranjau Asal Jerman

Nasional
Anies Bakal Temui AHY dan Hasrat Demokrat 'Kawinkan' Keduanya

Anies Bakal Temui AHY dan Hasrat Demokrat "Kawinkan" Keduanya

Nasional
Kemenag Bakal Santuni Keluarga Korban Meninggal akibat Banjir di MTsN 19 Jakarta

Kemenag Bakal Santuni Keluarga Korban Meninggal akibat Banjir di MTsN 19 Jakarta

Nasional
Ultimatum Suporter ke PSSI, Desak Tragedi Kanjuruhan Berikan Rasa Keadilan bagi Aremania

Ultimatum Suporter ke PSSI, Desak Tragedi Kanjuruhan Berikan Rasa Keadilan bagi Aremania

Nasional
Campur Tangan DPR dalam Pemilihan Ketua Komnas HAM Dinilai Menabrak Aturan

Campur Tangan DPR dalam Pemilihan Ketua Komnas HAM Dinilai Menabrak Aturan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.